Soal Natuna, Muhammadiyah Minta Pemerintah tak Mengalah Hanya karena China Investasi

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah menilai tindakan China di perairan Natuna telah melanggar hukum internasional, yang disepakati oleh konvensi internasional. Muhammadiyah menilai bangsa Indonesia tidak boleh mengalah hanya karena negara tersebut menanamkan investasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi, Minggu (5/1/2019).

"Jangan karena investasi sebuah negara di negara kita, investasi asing di negara kita, kita jadi menggadaikan kedaulatan kita kepada investor tersebut. Dalam hal ini kita harus tegak, tidak ada yang namanya mengalah, tidak ada istilahnya menarik diri karena itu adalah hak dan kedaulatan Republik Indonesia," kata Muhyiddin.

Muhammadiyah, kata Muhyiddin, juga meminta pemerintah Indonesia agar bersikap tegas terhadap pelanggaran konvensi internasional yang telah disepakati oleh PBB.

"Muhamamdiyah menolak kesombongan dan arogansi China yang menunjukkan kesombongan tersebut dengan melewati batas-batas geografi dan teritorial wilayah Indonesia," kata dia.

Menurut Muhyiddin, pemerintah China seharusnya menghormati kedaulatan negara Indonesia dan teritorial yang sah sesuai dengan konvensi internasional. Juga tidak boleh lagi mengulangi pelanggaran tersebut dengan alasan apapun.

"Klaim China yang mengatakan dia berhak berada di situ adalah pelanggaran nyata dan harus dibawa ke mahkamah internasional," tutur dia.

Muhyiddin melanjutkan, bangsa Indonesia itu harus bersikap kritis atas apa yang China berikan untuk Indonesia.

"Harus belajar bahwa China memiliki niat tak baik, dalam hal ini dengan melakukan berbagai macam cara melalui investasi, ternyata di balik investasi yang mereka tanamkan itu punya agenda tersendiri," imbuhnya.

Kapal China Tetap Membandel, TNI Tambah Kekuatan Empat Kapal Perang

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat (3/1/2019) sore lalu menyambangi kantor Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, guna membahas soal klaim China atas perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard mereka, tidak hanya mengambil ikan dari perairan Natuna, tetapi juga mengusir nelayan kita.

"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo kepada wartawan seusai bertemu Luhut.

Prabowo menambahkan masalah yang terjadi di Natuna baru-baru ini diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi di antara kedua negara.


0 Komentar