Soal Natuna, PDIP Dukung Sikap Tegas Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi kapal cost guard China yang membayangi KRI Imam Bonjol. (FOTO: Antara/Dispen Koarmabar)

JAKARTA, HALUAN.CO - PDI Perjuangan mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Bakamla dan seluruh jajaran TNI di dalam menyikapi kapal China yang memasuki perairan Natuna secara ilegal. 

Pasalnya, perairan Natuna itu adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) NKRI yang telah ditetapkan melalui Konvensi PBB tentang hukum laut pada 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi kapal asing tanpa ijin menerobos wilayah kedaulatan NKRI,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2020).

Menurut dia, ketegasan pemerintah menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kompromi dan mundur sedikit pun terkait polemik tersebut.

“Terlebih apa yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial NKRI tersebut juga sesuai hukum internasional,” ujar Wakil Ketua MPR tersebut.

Dia menegaskan, sebagai bagian bangsa-bangsa dunia yang hidup dalam pergaulan internasional wajib tunduk pada hukum Internasional termasuk terhadap UNCLOS 1982. Apalagi, China adalah anggota dari UNCLOS 1982.

Sebagai anggota UNCLOS 1982 ,China tidak bisa membuat aturan hukum sendiri terkait hukum laut yang bertentangan dengan hal tersebut. Klaim sepihak China atas perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya berdasarkan aturan nine dash-line yang dibuat pemerintah negara itu, tidak dapat mengikat negara-negara lain termasuk Indonesia.

Situasi Memanas, Lima Kapal Perang TNI Siap Siaga di Perairan Natuna

Bagi Indonesia, ungkap Basarah, keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 sebagai pelaksanaan UNCLOS 1982 dalam penyelesaian sengketa antara Filipina melawan China yang putusannya tidak mengakui dasar klaim China atas sembilan garis putus maupun konsep traditional fishing right adalah mengikat semua negara termasuk China.

Dia menegaskan, Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan ingin hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia secara damai dan bersahabat. Namun, bangsa Indonesia lebih mencintai kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negaranya jika ada negara lain yang ingin menggangu kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI.

"Kami meminta agar seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam menyikapi kedaulatan NKRI di perairan Natuna. Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI.


0 Komentar