Soal Putusan MK Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada, Pakar: Kompromi!
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Tirto)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menganggap, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jeda lima tahun bagi narapidana kasus korupsi baru dapat mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Daerah, merupakan jalan kompromi. Karena, keputusan itu tetap menghargai hak asasi manusia (HAM).

"Putusan MK yang memberi waktu lima tahun untuk bisa aktif kembali adalah jalan kompromi. Dimana, di satu sisi tetap menghargai HAM politik seseorang, tapi juga membatasinya pada kurun lima tahun agar dapat berkontemplasi untuk meneruskan maju ke politik atau tidak," kata Fickar kepada Haluan.co, Kamis (12/12/2019).

Fickar yang juga Ketua Indonesia Servanda Institute ini menilai, dengan adanya kurun waktu lima tahun itu diharapkan bisa menurunkan bahkan menghilangkan libido koruptif dari para Cakada eks napi koruptor.

Pada dasarnya, kata Fickar, hak politik, termasuk HAM setiap orang harus dihargai di negara demokrasi. Namun, tegas dia, jika hak itu dimiliki atau akan digunakan, idealnya tidak mencederai kehidupan berbangsa dan berdemokrasi. Misalnya, tidak pernah melanggar atau dihukum karena melakukan kejahatan serius, seperti korupsi, pelecehan terhadap anak, terorisme dan lain sebagainya.

Menurut Fickar, sebenarnya, selain putusan MK, aturan mengenai pencabutan hak tertentu (termasuk hak politik) sudah diatur pada Pasal 10 KUHP. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini jarang digunakan, kecuali pada napi koruptor yang berasal dari parpol atau anggota dewan.

Kendati demikian, Fickar menyambut baik keputusan MK tersebut. Mengingat, dunia politik itu memperebutkan kekuasaan, sehingga penyaringan terhadap SDM-nya harus kebih ketat. Ia berharap, nanti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memasukkan putusan MK tersebut.

"Wajar jika regulasi pelarangan eks napi koruptor mencalonkan diri di dunia politik (kepala daerah atau legislatif) diperlakukan," tukasnya.