Soal "Tembak Mati" Andre Rosiade, Ini Tanggapan Pengamat Universitas Andalas

BREAKING
NEWS

Ilustrasi Andre Rosiade yang mendukung Wakil Gubernur Nasrul Abit maju dalam Pilgub 2020. (Ilustrasi: Haluan.co)

PADANG, HALUAN.CO - Semakin panas, beredar screenshoot percakapan di sebuah grup WhatsApp oleh istri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nevi Zuariana, atas manuver Gerindra Sumbar usai menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno.

Alhasil reaksi tersebut menjadi santapan embuk bagi netizen dibandingkan polemik interpelasi. Betapa tidak, dalam pesan WhatsApp yang beredar itu tersirat nada ancaman dari Nevi kepada Andre. Begini isi screenshot WhastApp itu.

"Maunya apa sich andre itu laporan pak guspardi gaus krn datang tidak dilayani pemda sdg sibuk jangan ikut ikut kalau nggak ngerti masalah kelakuan andre ini buat jelek nama gerindra di sumbar kalau ada yang tembak mati andre di sumbar ibu nggak mau tanggung jawab banyak pendukung bapak di sumbar kasihan keluarga kalau andre kelakuan spt LSM begini. Padahal ang dewan terhormat," demikian tulis Nevi di grup WA bernama TF Politik Hukum Hankam A seperti yang tersebar di media sosial.


Kata Pengamat

Menanggapi polemik itu, Pengamat Politik dan Komunikasi Universitas Andalas (Unand) Padang, Najmuddin M Rasul menilai dugaan ancaman yang dilontarkan istri Gubernur Sumbar, Nevi Zuariana kurang tepat. Jika Irwan Prayitno tidak menyalahi aturan kunjungan ke luar negeri, Irwan bisa memberi keterangan kepada DPRD.

"Kalau melakukan ancaman itu berarti tidak mengerti hakekat demokrasi. Jadi, Irwan tinggal jelaskan di depan DPRD apa tujuan dan maksudnya ke luar negeri. Jangan melakukan ancaman," kata Najmuddin saat dihubungi Haluan.co, Minggu (15/12/2019).

Terkait hak interpelasi yang dilakukan Gerindra Sumbar terhadap Irwan Prayitno mengenai kunjungan ke luar negeri, Najmuddin juga menilai bahwa interpelasi adalah hal biasa. Interpelasi adalah hak parlemen untuk minta klarifikasi atas suatu kebijakan pemerintah.

"Itu sah-sah saja, karena itu hak parlemen," kata Doktor Komunikasi Politik jebolan Universitas Kebangsaan itu.

Masih kata Najmuddin, Gerindra melakukan fungsi kontrol. Sekaligus sebagai aktivitas oposisi parlemen terhadap pemerintah. Maka interpelasi itu adalah hal yang mesti dilakukan anggota parlemen.


Tak Bisa Dihubungi

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar, Irsyad Syafar saat dihubungi Haluan.co tak pernah menjawab telepon selulernya. Namun konfimasi tak sampai di situ, Haluan.co mencoba menghubungi Sekretaris DPD PKS Kota Padang Muharlion namun tak kunjung dijawab.


Penjelasan Andre Rosiade

Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade tidak begitu menanggapi soal istilah 'tembak mati' dalam pernyataan Nevi.

"Saya hanya bertugas menjalankan peran dan memperkuat fungsi pengawasan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra. Kalau mau komen apa saja, terserah. Mau tembak, mau offside, mau apa, terserah," kata Andre.

Andre mengatakan inisiasi hak interpelasi tersebut muncul karena adanya keresahan di masyarakat akibat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Andre menegaskan bahwa pihak Irwan sebenarnya tidak perlu risi jika memang agenda ke luar negeri itu tidak bermasalah.

"Ingat, saya hanya menunjukkan peran anggota DPRD dari Gerindra dan alhamdulillah sudah mendapat dukungan luas. Yang tidak mendukung juga boleh. Ini alam demokrasi dan publik bisa menilai sendiri. Santuy aja bro. Kalau bersih, nggak perlu risi," ujarnya.


Komentar Pemprov

Kabiro Humas Pemprov Sumbar, Jasman menyebutkan, gubernur Irwan ke luar negeri bukan pergi raun-raun.

"Selalu karena diundang atau kunjungan balasan. Semuanya tidak melenggang saja tapi bertemu investor dan manawarkan potensi Sumbar. Semua perjalanan itu wajib izin. Gubernur mengantongi semua izin dari Kementerian Dalam Negeri," kata dia.


Penulis: Milna Miana