Sokong Putin Ubah Konstitusi, PM Rusia dan Jajarannya Rela Mundur dari Jabatan
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Tass)

JAKARTA, HALUAN.CO - Perdana Menteri (PM) Rusia, Dmitry Medvedev bersama jajaran menterinya ujug-ujug mengundurkan diri pada Rabu (15/1/2020). Keputusan itu diambil Dmitry setelah Presiden Vladimir Putin mengusulkan reformasi konstitusional.

Dilansir dari The Independent, di bawah hukum saat ini, mengharuskan Putin mundur dari pemerintah saat kekuasaannya berakhir pada 2024. Namun, Putin malah bersiap-siap merancang upaya yang memungkinkannya mempertahankan kekuasaan informal dengan beralih ke salah satu lembaga setelah meninggalkan jabatan presiden.

Karena itu, Putin mengusulkan reformasi konstitusional yang akan mengubah keseimbangan kekuatan negara secara signifikan. Dalam visinya, Duma atau lembaga parlemen bawah Rusia akan diberikan wewenang untuk memilih perdana menteri dan kabinet.

Dewan Federasi, majelis tinggi Rusia, akan memperoleh kekuasaan untuk menunjuk pejabat keamanan. Sementara itu, posisi konstitusional Dewan Negara, yang saat ini dipimpin Putin, juga akan diperkuat.

Tak ayal Dmitry memutuskan mundur agar Putin bisa mewujudkan usulannya itu.

"Perubahan ini secara signifikan tak hanya mengubah konstitusi, tetapi juga keseimbangan kekuasaan. Dalam konteks ini, jelas pemerintah harus memberi presiden kesempatan untuk mewujudkan keputusannya," kata Dmitry.

Dmitry pun kini menjabat sebagai wakil Dewan Keamanan Nasional. Kemudian, Putin mengumumkan Mikhail Mishutstin sebagai pengganti Dmitry sebagai PM Rusia.

Sebelumnya dalam pidato, Putin dengan tegas mengusulkan pemungutan suara nasional tentang perubahan konstitusi yang akan mendorong kekuasaan ke arah perdana menteri dan parlemen, menjauhi kursi kepresidenan. Langkah ini dianggap berpotensi membatasi kekuatan penerus Putin jika ia mundur pada 2024, sebagaimana disampaikan Dmitry.

"Setelah amandemen itu diadopsi ... akan ada perubahan signifikan tidak hanya pada berbagai artikel konstitusi, tetapi juga pada keseimbangan kekuasaan, yaitu ke cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif," kata Dmitry dilansir dari kantor berita negara, Tass.

Pemerintah di Rusia sesuai dengan struktur gaya Kabinet Barat, terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri dan menteri federal dan kementerian mereka. Namun, sistem politik negara itu secara luas dipandang sebagai otokrasi karena Putin memiliki banyak kekuasaan.

Putin yang berusia 67 tahun telah memimpin Rusia selama dua dekade sebagai perdana menteri atau presiden. Perubahan dalam konstitusi Rusia saat ini diperkirakan akan mempengaruhi sistem politik Rusia, yang akan memungkinkan Putin untuk tetap bertahan di pemerintahan saat masa pemerintahannya berakhir pada 2024.

"Ini akan memicu spekulasi menjelang 2024 (akhir masa kedua berturut-turut Putin). Putin sekarang akan dapat memilih loyalis bahwa ia akan ditempatkan di posisi kekuasaan di pemerintahan barunya sementara ia mungkin sedang bersiap untuk transisi ke posisi PM dengan kekuatan yang diperbesar pada tahun 2024." kata Adeline Van Houtte, seorang analis Eropa di The Economist Intelligence Unit.