Status Bencana Nasional COVID-19 Menunjukkan Kelemahan Negara
Ilustrasi COVID-19. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Jokowi telah menerbitkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, Senin (13/4/2020).

Penerbitan Keppres mengingatkan kita dengan pernyataan Dr. Sutopo Purwo Nugroho yang ketika itu menjadi Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menggapi penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Status Bencana Nasional Menunjukkan Kelemahan Negara". Demikian judul berita di sejumlah media online tanggal 21 Agustus 2018 lalu yang dikutip dari pernyataan almarhum Sutopo.

Mengapa ini penting: Pemerintah dalam menangani wabah virus corona atau COVID-19 telah menyatakan wabah virus yang pertama kali mewabah di Kota Wuhan, China sebagai bencana nasional.

Konteks: Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 13 April 2020.

Apa katanya:

• "Status bencana nasional menunjukan kelemahan negara tersebut. Kita mau menunjukan kita mampu menangani kemudian kita tegakkan negara Indonesia tangguh menghadapi bencana," kata Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (21/8/2018). Sutopo ketika itu menyebutkan lima variabel, yakni variabel jumlah korban, variabel kerusakan, variabel kerugian, variabel cakupan luas, dan variabel dampak sosial ekonomi akibat gempa tersebut.

• Kemudian BNPB juga merilis di laman Bnpb.go.id tanggal 17 Maret 2020 dengan judul Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia menyatakan "Banyak pertanyaan dari masyarakat apakah status bencana nonalam seperti wabah penyakit virus corona (COVID-19) adalah bencana nasional, jawabannya TIDAK. Namun penanganannya dalam skala nasional yang mengerahkan potensi sumber daya nasional".

Keppres 12 tahun 2020: Dalam Keppres tersebut disebutkan pertimbangan penetapan wabah virus sebagai bencana nasional.

• Bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

• Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemi tanggal 11 Maret 2020

• Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keppres itu juga menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020.

Pandangan lain:

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani

menilai Keppres Nomor 12 Tahun 2020 merupakan jawaban atas keinginannya agar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menentukan langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada lagi kementerian yang jalan bikin aturan sendiri.

Puncak Pandemi COVID-19 di Indonesia Diprediksi Saat Ramadan

Keppres itu dinilainya memperkuat kewenangan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo untuk menangani wabah ini di seluruh Indonesia.

"Dalam Keppres 12/2020 tertanggal 13 April 2020 dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaannya oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," kata Dewi Aryani, di Semarang, Senin (13/4/2020).


0 Komentar