Suara Wakil Rakyat: Darurat Sipil Tak Relevan Diterapkan Menangani Virus Corona

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Arteria Dahlan (Foto: Ist)

-

AA

+

Suara Wakil Rakyat: Darurat Sipil Tak Relevan Diterapkan Menangani Virus Corona

Nasional | Jakarta

Selasa, 31 Maret 2020 16:24 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Darurat sipil dengan dasar hukum Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya tidak relevan diterapkan dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19.

Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menilai kebijakan darurat sipil akan berdampak negatif jika diterapkan dalam menangani penyebaran virus dari Huwan, China itu.

Dia mengkhawatirkan, jika kebijakan itu diambil pemerintah, Polri berhadap-hadapan dengan kepentingan kepala daerah.

"Kebijakan darurat sipil ini bahaya lho," kata Arteria mengingatkan saat rapat dengan Kapolri Jenderal Idham Azis secara virtual yang disiarkan langsung melalui akun Facebook DPR, Selasa (31/3/2020).

Polri sebagai ujung tombak dalam melaksanakan darurat sipil itu nantinya akan head to head dengan kepentingan gubernur, kepentingan bupati atau penguasa di daerah pada saat ini menghadapi masalah yang serupa.

Sebagai politisi dari partai pendukung pemerintah, dia meminta pemerintah dalam menangani virus corona ini dengan darurat kesehatan yang sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Kami ingin sampaikan di sini pak, bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat walaupun sudah berkali-kali dikatakan, namun belum di-declare langsung oleh presiden. Kebijakan ini tentunya harus nyata, harus tegas, harus juga bertujuan," kata Arteria.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, penerapan darurat sipil tidak relevan dalam menangani wabah virus corona ini.

Alasannya, hanya beberapa pasal pada Perppu itu yang dapat masih relevan diterapkan saat ini, yakni terkait pelarangan keluar rumah.

"Hanya di pasal 19 yang menyebutkan bahwa penguasa bisa berhak melarang orang keluar rumah. Yang lain sudah tidak relevan. Bahkan, banyak sekali institusi yang diatur di UU itu yang sekarang tidak ada," kata Habiburokhman berargumentasi.

Penanganan Corona, Politisi di Senayan Tolak Penerapan Darurat Sipil

Menurut politisi Gerindra itu, syarat-syarat status darurat sipil dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 ini tidak mendekati konteks kondisi yang tengah dialami Indonesia saat ini.

"Syarat kumulatif darurat sipil, yaitu keamanan dan ketertiban hukum terancam, pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam. Saya pikir kondisi sekarang tidak seperti itu," ujar Habiburokhman.

Semestinya, menurut dia, dalam menangani virus corona ini, pemerintah menerapkan yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk meneruskan sarannya tersebut kepada Presiden Jokowi.

Menanggapi anggota Komisi Hukum DPR itu, Kapolri menyatakan bahwa pihaknya tetap mengedepankan tindakan preventif.


0 Komentar