Suku Anak Dalam dan Petani Jambi Adukan Kasus Penyerobotan Lahan PT BSU ke Komisi II DPR

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam dan Petani Jambi menyerahkan dokumen kasus penyerobatan lahan oleh PT Berkat Sawit Utama ke Wakil Ketua Komisi II Muhammad Arwani Thomafi (Foto: Haluan.co)

-

AA

+

Suku Anak Dalam dan Petani Jambi Adukan Kasus Penyerobotan Lahan PT BSU ke Komisi II DPR

Regional | Jakarta

Selasa, 11 Februari 2020 14:52 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Warga Suku Anak Dalam (SAD) dan petani, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi mendatangi Komisi II DPR yang membidangi pertanahan untuk melaporkan kasus penyerobotan lahan yang dilakukan PT Berkat Sawit Utama (BSU) untuk perkebunan sawit, yang sahamnya dimiliki oleh Wilmar Grup dan alm DL Sitorus.

Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Muhammad Arwani Thomafi dari F-PPP di Ruang Sekretariat Komisi II Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Masyarakat Suku Anak Dalam dan Petani diterima Komisi II DPR

Pengaduan SAD dan petani Jambi ini dipimpin oleh Nurrohman dan Amirruddin Todak, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi Muhammad Zaki dan Ketua LSM Peduli Bangsa Mahyudin.

Pengaduan mereka ke Komisi II DPR difasilitasi oleh Anggota DPR asal Batanghari Jambi, Hasbi Anshory dari Fraksi Nasdem yang duduk di Komisi XI, yang merasa terpanggil atas berlarut--larutnya kasus konfik agraria antara SAD dan petani di Jambi dengan PT BSU.

Mahyudin meminta Komisi II DPR mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT Berkat Sawit Utama (BSU) yang dulu namanya PT Bangun Desa Utama (BDU), PT Asiatic Persada dan PT Agro Mandiri Semesta (AMS).

"Konflik ini tidak pernah selesai, kita minta agar Komisi II mengawal dan mendesak pelepasan HGU. Dari 3.550 hektar yang diserobot 90 persen merupakan perkebunan masyarakat. Sekarang muncul 3.700 hektar lagi, ini mau reforma agraria tapi lahan milik orang lain," kata Mahyudin.

Mahyudin menuding ada oknum di BPN Jambi yang 'bermain' dalam kasus ini, karena warga sudah berulangkali mendesak BPN melakukan pengukuran, namun ditolak BPN dan perusahaan.

"BPN tidak melaksanakan surat dari Menteri ATR/Kepala BPN. Kalau pengukuran jadi, maka perusahaan harus membayar PNPB, nah ini yang ditolak. Ini harus dikawal, kalau tidak akan ada pertumpahan darah," ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Batanghari Muhammad Zaki mengatakan, konflik SAD dan petani dengan PT BSU sudah berlangsung sejak 1990. Ia menduga ada oknum di BPN di kabupaten dan provinsi yang bermain, sehingga persoalan ini hingga kini tidak selesai.

"BPN di daerah tidak menjalankan perintah menteri, 3.700 hektar yang dilepaskan, bukan lahan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan. Ini makanya yang ditolak oleh Suku Anak Dalam dan Petani," kata Zaki.

Pemerintah Terbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Masyarakat Kampung Tua Kota Batam

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Muhammad Arwani Thomafi mengatakan, Komisi II DPR akan menindaklanjuti penyelesaian konflik lahan antara SAD dan petani dengan PT BSU dengan memanggil Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil dalam waktu dekat.

"Bahan-bahan ini akan disampaikan ke Anggota Komisi II . Banyak hal yang akan kita diskusikan untuk tindaklanjutya. Kami pimpinan akan bagikan bahan ini agar ditindaklanjuti dengan baik," kata Arwani.

Hasbi Anshory, Anggota DPR asal Jambi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi II DPR yang menerima pengaduan SAD dan petani Jambi, yang berjanji untuk segera menuntaskan kasusnya.

"Sebagai orang Batanghari, saya merasa terpanggil. Kebetulan bukan komisi saya, saya Komisi XI, makanya mereka saya fasilitasi ke Komisi II DPR. Biarkan nanti Komisi II DPR yang memanggil BPN," kata Hasbi, politisi asal Nasdem ini.


0 Komentar