Tak Patuhi PSBB, Kemenperin Malah Izinkan Perusahaan Beroperasi
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Bisnis.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Sikap Kementerian Perindustrian yang mengeluarkan surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjadi pertanyaan bagi publik. Sebab, beberapa perusahaan yang diberi izin beroperasi itu bukan dari sektor strategis.

Mengapa ini penting:

  • Tujuan penerapan PSBB, supaya tidak terjadi pergerakan massa dalam jumlah besar.
  • Jika perusahaan diizinkan beroperasi seperti biasa, maka para karyawan akan tetap datang dengan naik angkutan umum, dan itu berpotensi terjadi penularan.
  • Imbauan Presiden Jokowi sepertinya tidak digubris oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Konteks:

  • Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.
  • Surat Ketengan/Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri, dimana Kementerian Perindustrian memberikan izin kepada beberapa perusahaan tertentu untuk tetap berproduksi dalam situasi pandemi corona ini.

Isi surat:

  • Mengizinkan perusahaan industri yang memerlukan keberlanjutan dalam proses produksinya dan perlu diberikan dukungan kemudahan dan fasilitasi kelancaran mobilisasi usahanya oleh pihak/instansi terkait.
  • Perusahaan tetap memperhatikan jumlah minimum karyawan dan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  • Perusahaan bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan Surat Keterangan ini.
  • Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka Surat Keterangan ini dinyatakan batal demi hukum.

Temuan Dinas Ketenagakerjaan DKI: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta Andri Yansyah menemukan, ada sekitar 200 lebih perusahaan yang tidak masuk dalam sektor pengecualian PSBB mendapatkan izin dari Kemenperin. Rata-rata, perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki jumlah karyawan ribuan.

"Rata-rata perusahaannya sangat besar, ini salah satu penyumbang mobilitas penduduk karena masih tetap beroperasi," kata Andri saat dihubungi, Selasa kemarin.

Kritik DPR: Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra Obon Tabroni mempertanyakan surat yang di keluarkan Kementrian Perindustrian terkait Surat Keterangan/Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri.

  • Perusahaan industri apa saja yang boleh beroperasi. Karena beberapa perusahaan yang dinilai tidak strategis masih tetap diizinkan berproduksi .
  • Semangat masyarakat saat ini ialah mengurangi aktifitas dan mobilitas. Kalau perusahaan masih dibolehkan beroperasi, lantas apa urgensinya PSBB?
  • Pasar-pasar kecil ditutup, pedagang tidak boleh berjualan, akses transportasi dibatasi. Tetapi pabrik dibebaskan tetap berjalan. Ini tidak logis.
  • Jika perusahaan masih berjalan, maka buruh-buruh harus datang ke pabrik. Maka kerumunan orang, baik di jalan (angkutan umum) dan tempat kerja tidak terhindarkan.

"Apa dasar penerbitan surat tersebut? Bagaimana prosesnya? Apakah sudah ditinjau langsung untuk meyakinkan perusahaan tersebut aman?" kata Obon Tabroni kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).

Klarifikasi Menperin: Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita angkat bicara soal tudingan pelanggaran oleh sejumlah industri yang beroperasi dalam masa PSBB.

  • Industri non-esensial alias yang tidak dikecualikan dalam kebijakan PSBB, memang masih bisa beroperasi jika punya izin.
  • Semua industri esensial bisa beroperasi tanpa izin dari Menperin.
  • Dalam proses kerjanya, industri tersebut wajib mematuhi protokol dan pedoman selama pandemi COVID-19.
  • Kemenperin sudah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman dan protokol kepada industri.
  • Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, ada sejumlah industri yang dikecualikan di antaranya adalah unit produksi komoditas esensial.
Perusahaan Bertumbangan Dihantam Wabah Virus Corona

Industri yang Dikecualikan:

  • Yang termasuk dalam unit produksi komoditas esensial di antaranya adalah obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.
  • Ada juga industri yang dikecualikan dalam PSBB yakni unit produksi yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kemenperin.
  • Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan.
  • Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan, kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura, unit produksi barang ekspor, unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi UMKM.

0 Komentar