Tak Penuhi Kriteria, Menkes Tolak PSBB Bolaang Mongondow dan Fakfak
Kota Bogor, Jawa Barat, bersiap menerapkan PSBB. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menolak permohonan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan oleh Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Fakfak, Papua Barat sebagai upaya pencegahan COVID-19. 

Terawan beralasan, kedua kabupaten tersebut belum memenuhi kriteria untuk memberlakukan PSBB.

Mengapa ini penting: Sejumlah daerah telah disetujui menerapkan PSBB di wilayahnya dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, beberapa daerah juga ditolak, termasuk Bolaang Mongondow dan Fakfak, karena dianggap belum memenuhi kriteria.

“Setelah dilakukan kajian epidemiologi, kami belum bisa menetapkan PSBB di sana (Bolaang Mongondow dan Fakfak) karena belum memenuhi kriteria,” kata Menkes Terawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2020).

Konteks: Bupati Fakfak, Mohamad Uswanas, mengirim surat permohonan pengajuan PSBB ke Menteri Kesehatan pada 9 April. Sedangkan Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow menyurati Terawan pada 10 April 2020. Namun setelah dilakukan kajian epidemiologi dan aspek lainnya oleh tim teknis, Terawan menyatakan belum bisa menerapkan PSBB di dua kabupaten tersebut.

Surat Menkes Terawan:

  • Menkes Terawan telah mengirimkan surat balasan pada 14 April ke Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo dan Bupati Fakfak Mohamad Uswanas terkait belum bisa memenuhi permintaan untuk menerapkan PSBB di dua kabupaten tersebut.
  • Keputusan belum bisa diterapkannya PSBB itu bukan hanya didasarkan pada kajian epidemiologis dan aspek lainnya oleh tim teknis yang dinilai belum memenuhi kriteria, tapi juga memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Kriteria penerapan PSBB:

  • Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), provinsi/kabupaten/kota bisa menjalankan PSBB kalau memenuhi kriteria tertentu.
  • Kriteria penerapan PSBB mencakup jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain, dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankannya.
Terjebak Lockdown di Sejumlah Negara, Ada WNI Sudah Tak Miliki Uang

Daerah yang disetujui: Menkes telah menetapkan kebijakan PSBB untuk beberapa wilayah di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, serta Kota Pekanbaru di Provinsi Riau.

Daerah yang tidak disetujui: Selain Bolaang Mongondow dan Fakfak, Menkes Terawan juga tidak memberikan persetujuan PSBB yang diajukan oleh beberapa daerah lainnya, seperti Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Rote Ndao, NTT. Wilayah tersebut dinilai belum memenuhi kriteria untuk menerapkan PSBB.


0 Komentar