Tangani Covid-19, Ini 5 Rekomendasi Infid kepada Pemerintah

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi tes kesehatan virus corona. (Foto: Istimewa)

-

AA

+

Tangani Covid-19, Ini 5 Rekomendasi Infid kepada Pemerintah

Health | Jakarta

Kamis, 02 April 2020 11:07 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO – Lembaga Internasional NGO Forum on Indonesian Deveplopment (Infid) menilai, memasuki dan menuju 30 hari penanganan virus corona (COVID-19), kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia mulai terlihat koheren. Namun masih kurang cepat dan memadai dibanding kebutuhan warga untuk mencegah perluasan dampak sosial ekonominya.

Indikasinya adalah 3 hal, yaitu ketersediaan dan kecukupan alat alat kesehatan termasuk alat tes dan ventilators serta jumlah tenaga kesehatan, kurangnya kepaduan informasi antar lembaga pemerintah dan Kurangnya jaminan sosial bagi warga dan insentif kemudahan bagi industti dan UMKM.

Secara angka, penanganan COVID-19 masih belum banyak berubah. Hal ini menyebabkan persentase angka kematian (CFR) Indonesia terus berada dalam lima besar global dengan angka 8,9%. Jumlah kasus per 31 Maret terus melonjak, yaitu 1.528 orang terinfeksi, 81 orang sembuh dan 136 orang meninggal (8,9%).

Infid, dalam keterangannya yang diterima Redaksi Haluan.co, Rabu (1/3/2020), merekomendasikan kepada pemerintah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Sekali Lagi, Cairan Disinfektan Hanya untuk Benda Mati!

Pertama, pemerintah segera menggelar tes massal virus corona (Covid-19) disejumlah kota-kota besar, termasuk DKI Jakarta, dengan melibatkan kurang lebih 500.000 orang. Pemerintah juga membuka serta melibatkan rumah sakit pemerintah, Klinik swasta. Termasuk RS dan Klinik lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lainnya.

Kedua, memastikan investasi dan penambahan alat kesehatan dan segera untuk semua RS dan Klinik di 10 Kota besar di Indonesia, seperti APD, ventilator dan sebagainya untuk memastikan perawatan yang memadai bagi warga di pusat dan daerah.

Ketiga, dukungan insentif dan kemudahan bagi industri untuk beralih produk untuk produksi kepada alat kesehatan darurat seperti masker, baju hazmat, ventilator dan sebagainya untuk mencukupi urgensi pengadaan dan produksi alat kesehatan. Realokasi APBN secara lugas segera diputuskan dan dilaksanakan.

Keempat, percepatan realisasi tunjangan pengangguran bagi warga yang ter-PHK, terkena dampak kelesuan ekonomi akibat social distancing, setidaknya untuk dua juta pekerja selama empat bulan.

Dan yang kelima, penguatan informasi pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada warga dan pemerintah daerah untuk mencegah kesalahan penanganan. Termasuk informasi rujukan satu pintu terkait prosedur dan mekanisme akses pelayanan penanganan kesehatan akibat COVID-19 yang beban anggarannya ditanggung oleh Negara.


0 Komentar