Tarik Diri dari Pembahasan RUU Cipta Kerja, Sikap Kongkret Demokrat yang Harus Ditiru Fraksi Lain
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan Facho (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas memerintahkan seluruh Anggota Fraksi Demokrat untuk menolak atau menunda dengan menarik diri dari keanggotaan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID-19, seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba.

Mengapa ini penting: Fraksi Partai Demokrat telah bersikap menarik diri anggotanya dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19 saat ini menjadi polemik di masyarakat, terutama kalangan buruh.

Konteks: Pembahasan RUU yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID-19 dinilai tidak konsisten dan tidak terlalu penting, sehingga bisa dilakukan penundaan. Pemerintah dan DPR lebih baik fokus pada pembahasan RUU yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

Apa katanya: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan Facho, menegaskan perintah penarikan diri kader Demokrat di parlemen ini merupakan sikap kongkret di saat bangsa melawan pandemi COVID-19

"Perintah Ketua Fraksi Partai Demokrat Mas Ibas menarik diri sementara dalam segala pembahasan RUU Omnibus Law dan Cipta Kerja sangat tepat dan didukung oleh rakyat,” tegas politisi yang akrab disapa Irwan Fecho ini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2020).

Semua energi difokuskan: Seharusnya semua energi difokuskan dalam upaya penanganan pandemik COVID-19, termasuk di parlemen. Parlemen harus memiliki etika dan tidak berkeras hati memaksaan pembahasan RUU yang tak berkaitan dengan penanganan COVID-19.

⦁ Etika parlemen yang memiliki prinsip salus populi suprema lex esto, harusnya jadi pertimbangan utama.

⦁ Membahas RUU Cipta Kerja dan RUU lainnya di tengah upaya rakyat berjuang melawan COVID-19 menunjukkan tidak berfungsinya etika parlemen.

Ibas Perintahkan Tolak Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Minerba

Menggugah empati: Sikap Fraksi Partai Demokrat yang menarik diri dari pembahasan RUU Ciptaker ini dapat menggugah empati dan etika parlemen fraksi lain dengan menunjukkan sikap sama, menarik diri dari pembahasan RUU yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID-19.

⦁ Dengan terus membahas RUU Omnibus Law dan Cipta Kerja juga menunjukkan ketidakberpihakan parlemen pada rakyat.

⦁ Parlemen lebih nampak mengakomodasi kepentingan para pemodal dengan memaksakan pembahasan RUU cipta kerja ini, dibanding fokus untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemik COVID-19.

Bagaimana selanjutnya: Alasan penarikan diri dari pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU lainnya juga mendasarkan pada partisipasi publik dalam proses pembentuk undang-undang tersebut yang tidak ada.

"Pasal 96 UU 12/2011 menyatakan secara eksplisit mengenai kewajiban untuk melibatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan UU. Di tengah pandemi COVID-19, dan himbauan 'stay at home', mustahil partisipasi itu berjalan dengan baik. DPR nampak seperti memanfaatkan situasi ini untuk mengebut pembahasan RUU cipta kerja ini," pungkas Irwan Fecho.


0 Komentar