Tekan Politik Uang, PKS Usul Ambang Batas Capres Turun Jadi 7 Persen

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. (Foto: Kompas)

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, ada tujuh Undang-undang (UU) yang akan direvisi dalam konteks penataan sistem politik dan pemerintahan ke depan. Ketujuhnya ialah UU Pemilu, Pilkada, Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), UU Peraturan Daerah, UU Peraturan Desa, dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Menurut dia, Revisi UU mengenai sistem politik sangat penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Ini penting karena bertujuan membentuk demokrasi dari prosedural kearah yang lebih substansial," tulis Mardani di akun Twitter-nya, Senin (13/1/2020).

Mardani berharap, dengan merevisi UU tersebut bisa membuat sistem politik di Indonesia lebih transparan dan metiktokrasi, serta biaya Pemilu dan Pilkada juga lebih murah.

"Semoga setelah ini kita mampu mengurangi oligarki politik dan korupsi politik, sistem politik yang lebih trasnparan dan menitrokrasi, sampai pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berbiaya lebih murah," ungkap Mardani.

Mengenai biaya pemilu yang lebih murah, Ketua DPP PKS itu mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) diturunkan dari 20 persen menjadi 7 persen.

"Khusus untuk mewujudkan Pemilu berbiaya murah, saya mengusulkan angka 7 persen sebagai ambang batas Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Dengan demikian, kita akan memperoleh sistem yang lebih efektif," ujarnya.

Lebih jauh, Mardani mengingatkan bahwa usaha membangun demokrasi yang lebih substansial merupakan kerja besar semua pihak. Demokrasi harus menjamin terwujudnya sebuah pemerintahan yang efektif sekaligus partisipasi rakyat secara positif.

"Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas akan membuat demokrasi semakin sehat. Output-nya akan lahir pemimpin dan kebijakan yang terjamin kualitasnya," pungkas Mardani.


0 Komentar