Teken Perpres, Jokowi Resmi Bubarkan BNP2TKI, Ini Gantinya

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Gedung BNP2TKI. (Foto: Bisnis Indonesia)

JAKARTA, HALUAN.CO — Guna mengoptimalkan upaya pelayanan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

“BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu,” bunyi Pasal 4 Perpres ini.

Menurut Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas, BP2MI menyelenggarakan fungsi di antaranya, pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia, lalu penyelenggaraan pelayanan penempatan, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Kemudian, fungsi lainnya, pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia, dan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Menurut Perpres ini, BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai, standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi, biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia dan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

Organisasi

Menurut Perpres ini, BP2MI terdiri atas: Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik dan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Selain itu, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, menurut Perpres ini, di lingkungan BP2MI dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

"Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara," bunyi Pasal 31 Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator, dan Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas.

Perpres ini juga menyebutkan, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Sedangkan Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala, dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” bunyi Pasal 38 Perpres ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BP2MI, menurut Perpres ini, diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada Peraturan Peralihan disebutkan, pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan BP2MI.

Selain itu, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BP2MI.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Desember 2019.


0 Komentar