Tenda Tambang Emas Ilegal Menjamur di Gunung Halimun Salak
Tenda penambang emas ilegal terlihat menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. (Foto: Humas BNPB)

JAKARTA,HALUAN.CO - Ratusan tenda tambang emas ilegal atau gurandil menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Hal itu terlihat dari hasil pantauan udara menggunakan helikopter yang dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, Wakapolri Gatot Eddy, dan didampingi Bupati Bogor Ade Yasin pada Sabtu (18/1/2020).

“Kita harus mengatakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun, ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil (pondok-pondok pertambangan emas ilegal),” ungkap Doni Monardo usai melakukan pamantauan dari udara.

Menjamurnya tambang ilegal tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak.

Selain itu, penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan tersebut juga mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Doni, hal yang sudah terlanjur muncul ke permukaan dan menjadi bencana itu merupakan masalah permanen, dan oleh sebab itu solusi yang diambil juga harus permanen.

BACA JUGA: Inilah Tiga Penyebab Longsor di Sukajaya, Kenapa Seperti Es Krim Meleleh

Jenderal TNI AD bintang tiga dengan tegas mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah penindakan hukum dan himbauan larangan penambangan kepada masyarakat.

BNPB akan memfasilitasi pembentukan Satgas gabungan khusus yang terdiri dari personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri, yang menjadi satu kesatuan ‘stakeholder’ penanggulangan bencana.

Langkah solusi yang berikutnya menurut mantan Jenderal Kopassus itu ialah dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para warga yang menjadi penambang dengan meningkatkan mata pencahariannya.

Mantan Akademi Militer angkatan 1985 itu tidak mau kemudian masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan karena penutupan tambang sehingga akan memunculkan masalah baru di kemudian hari. Sehingga harus betul-betul diperhatikan antara nasib para gurandil dan keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Halimun Salak.

“Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” tambah Doni.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, kata Doni, solusi yang juga harus segera dilakukan adalah melakukan penanaman hutan kembali dengan jenis tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah serta dapat mencegah terjadinya longsor.

Adapun jenis tanaman tersebut adalah jenis rumput vetiver yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menyumbang perekonomian masyarakat.

“Sesuai dengan perintah bapak presiden, BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan dengan vetiver dan jenis tanaman keras yang punya nilai ekonomis seperti alpukat, durian dan sebagainya,” imbuh Doni.

Dalam melaksanakan upaya reforestasi dan revitalisasi tersebut, BNPB juga akan menggandeng para ahli, baik dari peneliti, komunitas, dan akademisi agar penerapannya lebih baik dan lebih terarah, sehingga apa yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal.

BNPB akan bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan perintah presiden. Sedangkan untuk daerah, BNPB menunjuk bupati sebagai pemegang kewenangan daerah yang menjadi wilayah cakupan terdampak kerusakan lingkungan.