Teras Narang Serukan Publik Gotong Royong dan Kawal Bansos Pemerintah
Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang (Foto: DPD RI)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai persoalan dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan bila tak dikelola dengan manajemen krisis yang baik. Kejadian luar biasa dan bencana nasional ini juga membutuhkan sikap bersama yang tak hanya mengandalkan pemerintah saja. 

Mengapa ini penting: Keterlibatan masyarakat, khususnya tokoh-tokoh publik dari tingkat desa hingga nasional diharapkan bergotongroyong, termasuk mengawal seluruh bantuan sosial dari pemerintah, agar dapat disampaikan dengan cepat dan tepat sasaran.

Konteks: Diperlukan gotong royong dan partisipasi publik dari segala tingkatan untuk memerangi pandemi COVID-19, termasuk melakukan pengawasan terhadap bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak agar tetap sasaran.

Apa katanya: "Ini saatnya kita bergotong royong membantu penyaluran dana yang terkait dengan covid-19 ini. Terutama agar tak ada penyalahgunaan serta penyelewengan yang membuat kelompok masyarakat rentan jadi korban" ujar Teras Narang, Ketua Komite I DPD RI di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Penerima bantuan: Politisi senior yang pernah menjadi Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini mengingatkan agar proses pendataan sampai penyaluran dapat dipertanggungjawabkan. Penerima bantuan diharapkan tepat sasaran serta tak ada penyalahgunaan.

⦁ Sesuai dengan pembicaraan dalam rapat kerja DPD RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beberapa waktu lalu, telah disepakati bahwa percepatan bantuan mesti dilakukan dan mesti dipastikan tepat sasaran menurut peruntukan program yang ada.

⦁ Diharapkan jadi pedoman bersama baik di Kementerian lain maupun pemerintah daerah. Sebab selain dari Kementerian Desa PDTT, ada dukungan bansos dari Kementerian Sosial berupa Bantuan Tunai, serta dari daerah yang melakukan realokasi dan refocusing anggaran daerahnya.

Bantu pemerintah: Presiden Majelis Adat Dayak Nasional periode 2005-2010 ini meminta, para tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh-tokoh publik lainnya, agar turut terlibat membantu pemerintah. Mulai dari tingkat pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi, hingga nasional.

⦁ Mengapresiasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan rekomendasi agar pemerintah pusat hingga daerah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKST) sebagai rujukan penerima bantuan, dengan tetap verifikasi di lapangan.

⦁ Memberi ruang bagi yang tidak masuk pendataan, agar dapat tetap menerima bantuan, meski dengan catatan harus segera ada pelaporan untuk data baru ke pihak Dinas Sosial di wilayah masing-masing.

Instruksi Kapolri: Polres Siapkan 10 Ton Beras untuk Warga yang Belum Dapat Bansos

Pengaduan bansos: Ketua Komite I DPD RI menyarankan pelibatan partisipasi publik dan pembukaan kontak pengaduan bansos dari KPK ini, patut untuk ditindaklanjuti demi memastikan bantuan tepat sasaran.

⦁ Menyerukan dan mendorong semua pihak bersatu dalam kemanusiaan serta melakukan pemutakhiran data.

⦁ Hal ini agar apabila ada kelompok marginal yang butuh bantuan, bisa segera menerima.

Bagaimana selanjutnya: Ketua Komite I DPD Teras Narang mengingatkan bahwa saat ini tidak perlu saling menyalahkan antar pihak, apalagi saling melempar caci maki. Semua pihak diharapkan membangun niat untuk saling bantu membantu sesuai ketentuan yang berlaku.

"Inilah momentum kita meningkatkan Persatuan Indonesia, guna terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" tandas Teras Narang.


0 Komentar