Terbukti Konsumsi Narkoba, 38 ASN di Riau Dinonjobkan
Gubernur Riau Syamsuar. (Foto: Ist)

PEKANBARU, HALUAN.CO - Berdasarkan hasil tes urine terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditemukan 38 orang terbukti mengkonsumsi narkoba dan mereka dinonjobkan.

Tes urine terhadap para ASN di lingkungan Pemprov Riau bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Riau.

Hal itu seperti disampaikan Gubernur Riau Syamsuar saat memimpin apel di halaman kantor Gubernur Riau, Senin (30/12/2019) pagi.

Syamsuar menegaskan, dirinya telah memberhentikan mereka yang terbukti positif gunakan Narkoba, dari jabatannya.

”Sekarang memang hanya diberhentikan dari jabatan, tapi kedepan akan dibenerin sebagai ASN," tegasnya lagi.

Dijelaskannya, mulai tahun 2020, seluruh ASN di Pemprov Riau akan menandatangani Pakta Integritas, dimana mereka akan diberhentikan sebagai ASN jika terbukti menggunakan Narkoba.

”Ini sudah pernah saya lakukan saat jadi Bupati Siak dan meskipun ada yang menggugat, tapi saya menang di Pengadilan," ungkapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Riau, AKBP Haldun membenarkan adanya puluhan pegawai yang terindikasi sebagai pengguna barang haram itu.

“Kita lakukan tes urine di Pemprov Riau, ada 1.802 orang. Hasilnya, ada 31 orang positif (narkoba),” ujar Haldun, Senin (30/12/2019) dilansir Haluanriau.co, jaringan Haluan Media Group (HMG) di Pekanbaru.

Menurut Haldun, tes urine semacam ini diperlukan sebagai salah satu upaya dalam aspek pencegahan atau menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Hanya saja, hal tersebut berbeda dengan yang disampaikan Gubernur Riau, Syamsuar, yakni 38 orang.

“Mungkin nanti (kemarin,red) malam akan dirilis oleh Gubernur,” sebut Haldun.

Masih dijelaskan Haldun, 31 orang pegawai tersebut, terindikasi bermacam-macam jenis narkoba. Di antaranya, ekstasi, sabu, heroin dan lain sebagainya.

“Macam-macam (jenisnya). Kebanyakan ekstasi, sabu dan ganja ada juga,” jelas dia.

Terhadap mereka, kata Haldun, tidak dilakukan tindakan hukum berupa penahanan badan. Melainkan, hanya assessment.

“Sebagian ada yang di-assessment, sebagian ada juga yang lari. Kenapa lari, coba tanya Gubernur,” imbuh AKBP Haldun.