Terdampak Corona, Pemkot Bogor Beri Keringanan Pajak untuk Dunia Usaha
Toko-toko di Pasar Tanah Abang tutup imbas COVID-19. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

BOGOR, HALUAN.CO - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan stimulus atau keringanan pajak kepada dunia usaha berupa penundaan jatuh tempo pembayaran pajak.

Relaksasi pembayaran pajak ini diberikan untuk meringankan beban pelaku usaha di Kota Bogor yang terimbas COVID-19.

Mengapa ini penting:

  • Stimulus atau keringanan pajak diharapkan mampu membuat para pelaku usaha bertahan di masa sulit seperti ini. Pasalnya, banyak pelaku usaha yang menutup usahanya karena terdampak COVID-19, salah satunya perhotelan.
  • Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Kota Bogor mencatat, ada sekitar 30 hotel anggota PHRI di Kota Bogor yang tutup sementara operasionalnya karena COVID-19. Di satu sisi penutupan itu untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bogor, tapi di sisi lain karena tingkat hunian hotel yang menurun tajam dari sekitar 70 persen menjadi hanya sekitar tujuh persen.

"Kebijakan relaksasi pajak itu diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020 kepada wajib pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir," kata Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2020).

Konteks:

  • Para pelaku usaha seharusnya membayar pajak usaha untuk restoran, hotel, hiburan, dan parkir setiap tanggal 15 pada bulan berjalan, tapi diberikan keringanan pembayarannya hingga 30 Juni mendatang.
  • Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur soal pemberian stimulus kepada dunia usaha berupa keringanan dan pengurangan pajak.
  • Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor juga mengajukan permohonan keringanan pajak dengan pertimbangan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah Kota Bogor yang meminta sektor-sektor swasta untuk mengurangi atau menghentikan sementara kegiatan perkantoran dan bisnis.

Bentuk stimulus: Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, memerintahkan Bapenda untuk mengkaji bentuk stimulus yang bisa diberikan kepada dunia usaha dengan segera, yakni penundaan pembayaran pajak yang jatuh tempo.

"Kewajiban wajib pajak pada Maret, April, dan Mei, bisa dibayar hingga 30 Juni 2020," kata Deni.

Pemerintah Telah Periksa 19.500 Spesimen Covid-19

Penjelasan Kepala Bapenda:

  • Relaksasi pembayaran pajak ini tidak menghilangkan kewajiban wajib pajak untuk membayar, tetapi hanya pembayarannya bisa ditunda.
  • Berdasarkan data di Bapenda Kota Bogor, target pajak dari sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir, pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp310 miliar yakni sebesar 42,29 persen dari target pajak daerah Kota Bogor tahun anggaran 2020 yakni Rp733 miliar.

0 Komentar