Tinjau Ulang Kartu Prakerja, Rakyat Tak Butuh Pelatihan tapi Bantuan Tunai

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Kartu prakerja. (Ist)

-

AA

+

Tinjau Ulang Kartu Prakerja, Rakyat Tak Butuh Pelatihan tapi Bantuan Tunai

Ekonomi | Jakarta

Jumat, 17 April 2020 16:10 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah perlu meninjau ulang pelatihan daring program Kartu Prakerja karena rakyat tidak membutuhkan pelatihan di tengah wabah virus corona saat ini, tapi bantuan tunai untuk bertahan hidup.

Mengapa ini penting: Mereka yang mendaftar ikut program Kartu Prakerja itu bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan, tapi mereka menjadi pengangguran karena lesunya sektor industri dampak COVID-19.

Konteks: Kartu Prakerja salah satu program pemerintah dalam menekan angka pengangguran dengan anggaran Rp20 triliun. Program tersebut dalam bentuk pelatihan. Karena program itu diluncurkan di saat wabah corona, maka pelatihan dilakukan secara daring dengan anggaran Rp5,6 triliun.

Apa katanya: "Pelatihan berbasis daring ini tidak tepat. Saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," kata H. Anas Thahir, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Jumat (17/4/2020).

Apa yang disarankan:

• Di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen.

• Anggaran pelatihan online dinilai kurang bermanfaat untuk penerima bantuan. Ini hanya proyek yang menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi mereka terdampak PHK atau masyarakat terdampak COVID-19, biar ada multiplier effect bagi perekonomian.

• Jika tetap diperlukan adanya pelatihan online, harus sesuai dengan tetap sasaran, yaitu bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja.

"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp20 triliun dari Kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana," tegasnya.

Pandangan lain: Anggota Komisi IX DPR RI dari PAN Saleh Partaonan Daulay menilai peluncuran Kartu Prakerja di tengah situasi penyebaran virus corona menyisakan beberapa masalah.

Padahal, kartu prakerja ini ditujukan sebagai sarana pelatihan untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Semuanya akan lebih ideal bila dikerjakan dalam bentuk tatap muka.

Sebaiknya program ini dipindakan saja menjadi program bantuan sosial. Dengan begitu, target sasarannya bisa lebih luas.

Penjelasan pemerintah: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada gelombang pertama, terdapat 200.000 orang yang lolos untuk mendapatkan manfaat program Kartu Prakerja.

Mereka yang lolos sebagai gelombang pertama bakal menerima notifikasi via pesan singkat atau SMS untuk bisa memulai pelatihan yang diminati.

Jenis pelatihan yang tersedia di dalam media online ataupun digital, itu ada 2.055 pelatihan di mana disediakan 198 lembaga melalui delapan platform yang menjadi mitra Kartu Prakerja.

"Jenis pelatihan beragam, dan diharapkan ada banyak pilihan bagi 200.000 pertama yang lolos gelombang pertama," ujar kata Airlangga.

Perusahaan Stafsus Persiden: Proyek darling Kartu Prakerja itu melibatkan Staf Khuhus Milenial Presiden Jokowi Adamas Belva Syah Devara.

Adamas melalui Twitter pribadinya @AdamasBelva, Pendiri dan CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara melakukan klarifikasi atas kabar tentang penunjukan perusahaannya sebagai salah satu mitra program pelatihan online Kartu Prakerja.

Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Dapat Proyek Kartu Prakerja Rp5,6 Triliun

Belva Devara menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ikut dalam pengambilan keputusan apapun terkait program tersebut, termasuk terkait mekanisme teknis pelaksanaan, besaran anggaran, serta proses pemilihan.

Adapun proses pemilihan dijelaskan dia dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).


0 Komentar