Tjahjo Keluarkan Surat Edaran Larang ASN dan Keluarganya Mudik, serta Ajukan Cuti

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama masih ada pandemi virus Corona di Indonesia. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran, bagi ASN yang melanggar akan disiapkan hukuman disiplin.

Mengapa ini penting: Penularan COVID-19 di berbagai daerah antara lain dipicu pergerakan mobilitas dari satu daerah lain, seperti yang terjadi saat ini sudah banyak gelombang mudik yang dilakukan masyarakat dari Jabodetabek, termasuk para ASN yang bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Konteks: ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik, untuk mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain.

Larangan mudik: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 46 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan COVID-19

  • ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
  • Apabila ASN perlu bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa atau genting, maka ASN tersebut harus mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"SE ini mengganti dan mencabut SE No. 36 dan No. 41 Tahun 2020," kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Minggu (12/4/2020).

Jurus Mengatasi Krisis Ekonomi saat Corona

Tak diperkenankan cuti: Selain tidak diperkenankan pergi ke luar daerah, ASN juga tidak diperkenankan cuti selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-119. PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak memberikan izin cuti bagi ASN.

  • PPK masih dapat memberikan cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.
  • Cuti dengan alasan penting hanya diberikan jika keluarga inti dari ASN sakit keras atau meninggal dunia.
  • Pemberian cuti tersebut dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Hukuman disiplin pegawai: Dalam Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada tanggal 9 April 2020 tersebut, juga berisi tentang disiplin pegawai, termasuk pemberian hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

  • SE tersebut juga mengupayakan pencegahan dampak sosial COVID-19 dengan mendorong partisipasi masyarakat, salah satunya ASN.

"SE tersebut mulai berlaku sejak 9 April 2020, sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut," tutup Surat Edaran Menteri PANRB nomor 46 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan COVID-19 tersebut.


0 Komentar