Tolak Penghapusan Materi Khilafah, Ace Hasan: Itu Fakta Sejarah!
Ilustrasi pelajar madrasah aliyah sedang mengerjakan soal ujian. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, tak setuju dengan kebijakan Kementerian Agama yang menghapus materi soal khilafah dan perang atau jihad dalam pembelajaran maupun ujian bagi siswa di sekolah-sekolah madrasah. 

Menurut Ace, materi khilafah adalah produk sejarah yang lahir dari khazanah Islam. Menurutnya, khilafah dan perang atau jihad merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam.

"Kita tidak boleh menghapus fakta sejarah itu," tegas Ace melalui akun media sosial Twitter miliknya, @acehasan76, Senin (9/12/2019).

Politisi Partai Golkar itu menilai, anak didik juga perlu tahu tentang bagaimana sejarah kekhalifahan Ustmaniyah, kekhalifahan Abbasiyah hingga kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir di Turki. Ini semua, lanjut Ace, merupakan fakta sejarah yang harus tetap disampaikan kepada peserta didik dan menjadi bagian dari sejarah Islam.

"Namun, penerapan konsep khilafah saat ini jelas tidak tepat dan tidak mungkin diterapkan dalam sistem negara bangsa saat ini karena kita sudah menyepakati sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan (daar al-‘ahdi) dengan Pancasila sebagai dasar negara," jelas Ace.

"Argumen ini yang seharusnya ditanamkan kepada para anak didik atau di sekolah-sekolah itu diarahkan agar mereka memahami tentang penting memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagai pilihan bernegara kita,"lanjutnya.

Ace menilai, mater khilafah dan perang harus dideskripsikan dengan argumentasi sejarah, filosofi dan implementasi keharusan menerapkan konsep negara bangsa NKRI saat ini, bukan justru menghapusnya.

"Kami di Pesantren dulu belajar tentang konsep fiqh siyasi (fiqh politik) yg mengacu pada kitab Ahkam Al-Sultoniyah karya Imam Mawardi yang menjelaskan konsep politik khilafah. Bukan berarti kami mengikuti ajaran itu karena itu tidak mungkin diterapkan dalam sistem politik saat ini," ungkapnya.

"Jadi yang seharusnya dikedepankan adalah kemampuan para pendidik untuk menjelaskan tentang konsep kenapa kita menerapkan sistem kenegaraan kita saat ini di mana Pancasila dan NKRI sebagai pilihan yang tepat dan keharusan kita mengedepankan moderasi beragama," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama melalui surat edaran tertanggal 4 Desember memerintahkan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam mengimplementasikan KMA Nomor 183 Tahun 2019, yang salah satunya seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad untuk ditarik dan diganti.

Penghilangan materi khilafah dan jihad sesuai ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751, Nomor 5162, dan Nomor 5161 Tahun 2018 tentang Juknis Penilaian Hasil Belajar pada MA, MTs, dan MI.

Kemenag ingin materi ujian di madrasah lebih mengedepankan kedamaian, keutuhan, dan toleransi.