Total Dana APBD yang Telah Dilakukan Penyesuaian untuk COVID-19 Mencapai Rp 56,57 Triliun

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Plt Dirjen Bina Keuda Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuda Kemendagri) Mochammad Ardian Noervianto mengungkapkan, hingga hari ini total dana yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah direalokasi untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 56,57 triliun. 

Adapun Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menyampaikan laporan realokasi dan refocusing APBD sebanyak 528 daerah. baik provinsi, kabupaten dan kota.

Mengapa ini penting: Pemerintah meminta pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota melakukan realokasi anggarannya dan difokuskan pada penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing.

Konteks: Pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk menangani COVID-19 di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, selain telah memangkas anggaran kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga perlu melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19.

Landasan penyesuaian APBD: Instruksi Mendagri: Refocusing dan realokasi APBD sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor.1 Tahun 2020, yaitu agar seluruh kepala daerah segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) atau realokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net).

Apa katanya: "Dari total alokasi anggaran COVID-19 yang berjumlah 56,57 triliun ini dialokasikan untuk tiga pos alokasi, yakni pertama untuk penanganan kesehatan. Kedua, untuk penanganan dampak ekonomi. Dan ketiga, penyedia jaring pengaman sosial," kata Plt Dirjen Bina Keuda Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Tiga pos penanganan COVID-19:

⦁ Pos penanganan kesehatan, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 24,10 triliun atau 42,60 persen dari total anggaran penanganan COVID-19.

⦁ Pos penanganan dampak ekonomi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 7,13 triliun atau 12,60 persen dari total anggaran penanganan COVID-19.

⦁ Untuk penyediaan jaring pengaman sosial berjumlah 25,34 triliun atau 44 persen dari total anggaran penanganan COVID-19.

Peningkatan BTT di APBD : Ada peningkatan signifikan Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD, setelah dilakukan refocusing dan realokasi. Alokasi pada BTT meningkat 842,93 persen dari tadinya 2,94 triliun menjadi 24,74 triliun.

Penyesuaian APBD Diperpanjang, Pemda yang Bandel Penyaluran DAU/DBH akan Ditunda atau Dibatalkan

Provinsi yang terbesar alokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19:

⦁ DKI Jakarta mengalokasikan anggaran mencapai Rp 10,64 triliun

⦁ Pemda Jawa Barat yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,0 triliun.

⦁ Jawa Timur dengan alokasi anggaran Rp 2,39 triliun.

⦁ Jawa Tengah dengan alokasi anggaran Rp 2,12 triliun.

⦁ Aceh dengan alokasi Rp 1,7 triliun.

Provinsi yang terkecil alokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19:

⦁ Provinsi Jambi dengan alokasi Rp 49, 27 miliar.

⦁ Sulawesi Barat dengan alokasi Rp 36,65 miliar.

⦁ Bengkulu dengan alokasi Rp 30,80 miliar.

⦁ Nusa Tenggara Barat dengan alokasi Rp 23,0 miliar.

⦁ Maluku Utara dengan alokasi Rp 10,24 miliar.

Kabupaten/kota yang terbesar alokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19:

⦁ Kota Makassar mengalokasikan anggarannya mencapai Rp 749, 056 miliar.

⦁ Kabupaten Jember yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 479,41 miliar.

⦁ Kabupaten Bogor yang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 384,07 miliar.

⦁ Kabupaten Bengkalis Rp 365,46 miliar.

⦁ Kota Tangerang Rp 349,84 miliar.

Kabupaten/kota yang terkecil alokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19:

⦁ Kota Tual mengalokasikan anggaranya sebesar Rp 3,9 miliar.

⦁ Kabupaten Nias yang mengalokasikan anggarannya sebesar Rp 3,5 miliar.

⦁ Kabupaten Tanjung Jabung Timur alokasinya Rp 3,3 miliar.

⦁ Kabupaten Bandung Barat alokasinya Rp 3,1 miliar.

⦁ Kota Sorong alokasinya Rp 2,1 miliar

Provinsi yang alokasikan anggaran terbesar untuk penanganan kesehatan:

⦁ Jawa Barat dengan alokasi Rp 2,8 triliun.

⦁ DKI Jakarta dengan alokasi Rp 2,6 triliun.

⦁ Jawa Timur dengan alokasi Rp 948, 1 miliar.

⦁ Jawa Tengah dengan alokasi Rp 455,8 miliar.

⦁ Sumatera Utara dengan alokasi Rp 352,1 miliar.

Kabupaten/kota yang alokasikan anggaran terbesar untuk penanganan kesehatan:

⦁ Kabupaten Jember dengan alokasi Rp 310,5 miliar.

⦁ Kabupaten Bogor dengan alokasi Rp 191,05 miliar.

⦁ Kota Bengkulu dengan alokasi Rp 160,9 miliar.

⦁ Kabupaten Jayawijaya dengan alokasi Rp 159,04 miliar.

⦁ Kabupaten Lamongan dengan alokasi Rp 144,6 miliar.

"Selain itu Kemendagri juga mencatat ada 48 daerah yang alokasi anggarannya untuk penanganan COVID-19 di bawah 10 miliar," ungkap Mochammad Ardian Noervianto, Plt Dirjen Bina Keuda Kemendagri.


0 Komentar