Tujuh Kementerian/Lembaga Teken PKS Tentang Masalah Kemaritiman

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Perjanjian Kerja Sama tentang Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim, dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi (Foto: Pushidrosal)

-

AA

+

Tujuh Kementerian/Lembaga Teken PKS Tentang Masalah Kemaritiman

Nasional | Jakarta

Kamis, 13 Februari 2020 12:47 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Tujuh Kementerian/Lembaga menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim, dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Penandatanganan PKS yang dipimpin oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa ini, diikuti oleh para perwakilan Kementerian/Lembaga seperti; Kemenko Kemaritiman dan Investasi,Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Badan Informasi Geospasial serta Tentara Nasional Indonesia.

Dimana dalam PKS tersebut menyepakati penggunaan Peta Laut Indonesia produksi Pushidrosal sebagai rujukan bagi setiap kegiatan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sejalan dengan kebijakan satu peta yang keluarkan oleh pemerintah.

Menurut Plt Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memadukan, mengharmonisasikan dan memudahkan akses terkait keselamatan perlayaran dan Perlindungan lingkungan maritime, pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional laut, taman wisata dan wisata bahari.

Menurutnya, Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi dan Focus Grup Discussion (FGD) terkait Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama antar Tujuh Kementerian/Lembaga yang ditandatangani pada 26 Maret 2019.

"Serangkaian pertemuan yang telah dilaksanakan tersebut melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga yang pada saat ini melakukan penandatanganan PKS," katanya.

Pushidrosal TNI AL Sosialisasikan Penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok di Jepang

Sementara itu, Kapushidrosal Laksda TNI Harjo Susmoro, yang hadir mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini sangat diperlukan karena hal yang paling mendasar adalah penggunaan Peta Laut Indonesia sebagai sumber rujukan setiap kementerian dan lembaga.

Menurutnya, Kadang masing-masing Kelembagaan membuat peta sendiri-sendiri yang tentunya tidak memiliki standarisasi Internasional, sehingga sering terjadi kesalahan posisi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan.

Melalui PKS ini, disepakati bahwa peta laut yang digunakan adalah peta laut yang dikeluarkan Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, sehingga diharuskan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan di laut menggunakan peta laut keluaran Pushidrosal.

"Seluruh pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia saat ini hanya menggunakan peta keluaran Pushidrosal yang sudah berstandar internasional sehingga mempunyai kekuatan hukum," kata Kapushidrosal.

Kapushidrosal mengatakan, dengan menggunakan Peta Laut Indonesia keluaran Pushidrosal, diharapkan kejadian-kejadian seperti kasus bocornya minyak di Balikpapan dan kandasnya kapal pesiar di kawasan konservasi Raja Ampat tidak akan terulang serta dapat diselesaikan dengan baik.


0 Komentar