Tujuh Tahun Terus Merugi, Periksa Manajemen PT Krakatau Steel!
PT. Krakatau Steel (KS) terus merugi. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Jika DPR dan pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan industri baja nasional, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa manajemen PT. Krakatau Steel (KS) secara menyeluruh karena selama tujuh tahun berturut-turut selalu konsisten merugi.

Demikian dikatakan anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam rapat kerja dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik di Komplek Paelemen Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Politisi PDI-Perjuangan ini pada tahun 2015 mengaku pernah mengajukan beberapa opsi perbaikan untuk menyelamatkan PT KS. Namun tidak dilakukan.

"Kita sudah tahu ujungnya ini waktu itu. Bahkan kami minta waktu itu pada BUMN, semua proyek pemerintah diwajibkan pakai besinya Krakatau Steel. Gak nutup itu, gak jalan proyek kalau disuruh beli punyanya Krakatau Steel. Kasihan juga industri beli baja mahal-mahal di Krakatau Steel, jadi harus ada keseimbangan,” jelasnya.

Menurut Deddy, hal yang paling tepat dilakukan saat ini adalah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk PT KS, sebab masalah utama bukan terletak pada impor bijih besi, melainkan pada internal PT KS.

Diketahui pada 2012, beban keuangan PT. KS baru 41 juta dollar AS, kemudian meningkat tajam di tahun 2018 sebesar 141 juta dollar AS.

“Jadi kalau kita mau bikin Panja, Panja-in dulu Krakatau Steel. Yang benar dulu kita urus ini barang. Tapi dari sisi impornya, memang kita harus selalu melihat antara kepentingan strategis nasional, dengan kepentingan luar yang menjadikan kita pasar. Jangan diartikan bahwa kita anti impor, karena persoalan kita bukan di impor tapi daya beli,” tegasnya.

Deddy berharap, pemerintah dapat menciptakan ekosistem kondusif yang masuk akal bagi industri baja nasional.

Menurut dia, pemerintah harus kreatif menciptakan sebuah subsistem guna menjaga daya saing baja nasional dengan produk asing.

Kebijakan aturan non-tariff barriers patut dilakukan guna mendukung penyelamatan industri baja nasional Indonesia.

“Buat industri baja lokal itu mampu bersaing dengan yang dibawa dari luar negeri, termasuk non-tariff barrier. Bajanya disetop di Kuala Tanjung misalnya, disetop di Bitung jangan langsung ke Surabaya. Ke Manokwari, ke mana-mana kan lumayan. Mungkin ada strategi lain yang bisa kita pakai untuk memperkuat daya saing produk kita,” ujarnya.

Dia juga meminta bentuk roadmap industri nasional Indonesia, agar dapat dipelajari lebih lanjut oleh Komisi VI DPR RI.

Dia mengaku heran mengenai seberapa efisien aktivitas kinerja perusahaan plat merah dalam mendompleng dunia industri nasional.

"Bicara sebagai alat negara yang memang diminta untuk melindungi bangsa ini maka harus dibuka kalau ada inefiesiensi. Karena persoalan siluman-siluman silahkan dibuka sama kita, karena kita ingin perbaikan,” jelasnya.


0 Komentar