Uighur Ditindas, KAHMI Minta Jokowi Tak Diam
Etnis muslim Uigur. (Foto: Egypt Indepent)

JAKARTA, HALUAN.CO — Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mengutuk keras atas penindasan pemerintah Cina terhadap umat muslim Uighur di Xinjiang. Alasannya, apa yang dilakukan pemerintah Xi Jinping itu sudah di luar kepatutan.

"KAHMI mengutuk keras persekusi dan kebiadaban rezim Cina terhadap etnis minoritas muslim Uighur di provinsi Xinjiang,” kata Presidium MN KAHMI, Herman Khaeron dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2019).

Menurut Herman, KAHMI sangat mendukung pernyataan sikap 22 negara terutama Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Selandia Baru yang mengecam perlakuan otoritas Cina terhadap warga Uyghur di Xinjiang.

MN KAHMI juga mengecam keras 37 negara, termasuk Arab Saudi, Aljazair dan Rusia yang membela kebiadaban otoritas komunis Cina atas warga Uyghur di Xinjiang.

"Mereka tak memberikan klarifikasi terhadap pemberantasan terorisme dan penentangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan otoritas Cina etnis minoritas Uighur," paparnya.

KAHMI, kata Herman, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak pro-aktif dalam merespon permasalahan Uighur. "KAHMI sangat menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak tangkas dalam merespon persekusi yang dialami warga Uyghur di Xingjiang," sesalnya.

Oleh karena itu, KAHMI meminta pemerintah Indonesia dan dunia internasional agar mendesak Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah prevensi dan proteksi terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan otoritas Cina terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

“Dan kami menginstruksikan kepada suluruh Aparat KAHMI di semua jenjang kepemimpinan untuk menggalang gerakan simpatik dan doabbersama sebagai bentuk empati dan simpati pada kaum muslimin di Uighur," tukasnya.