Ungkap Skandal Keuangan Jiwasraya, Perlu Segera Dibentuk Pansus
Anggota DPR RI dari Gerindra, Heri Gunawan. (Foto: Dpr.go.id)

JAKARTA, HALUAN.CO - Untuk mengungkap kandal keuangan yang terjadi Jiwasraya, DPR perlu segera membentuk Pantia Khusus atau Pansus.

Sebab, melalui Pansus itu, DPR bisa mengurai kemelut keuangan di perusahaan asuransi plat merah dengan memanggil semua pihak yang terlibat.

“Pansus diyakini akan mampu mengurai dan mencarikan solusi atas kemelut Jiwasraya," kata anggota DPR RI dari Gerindra, Heri Gunawan dalam keterangan persnya, Selasa (31/12/2019).

Menurut dia, diantara argumen pembentukan Pansus adalah opini tentang Jiwasraya yang berkembang semakin liar. Masing-masing pihak berbicara menurut perspektif dan kepentingannya.

"Perang opini pun terjadi, diskursus yang tidak produktif harus segera dihentikan. Jiwasraya membutuhkan solusi secepatnya," tegasnya.

Sejak Oktober 2018, Jiwasraya sudah mulai gagal bayar sebesar Rp802 miliar dan terus membengkak pada 0ktober-November 2019 hingga mencapai Rp 12,4 triliun. Bahkan, 5,5 juta pemegang polis masih menunggu kejelasan.

Skandal ini, menurut Heri, bisa diselesaikan lewat dua kanal, politik dan hukum. Kanal politik bisa dilakukan dengan membentuk Pansus di parlemen.

Sedangkan kanal hukum, tambah politisi Partai Gerindra itu, sudah berjalan dengan dicekalnya 10 orang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kesepuluh orang tersebut berpeluang dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kejagung sendiri sudah mengumumkan ada kerugian negara yang mencapai Rp 13,7 triliun.

Disebutkan, Jiwasraya memilih berinvestasi dengan risiko tinggi demi mengejar keuntungan besar.

“Jiwasraya menempatkan 22,4 persen aset keuangannya atau senilai Rp 5,7 triliun pada saham dengan kinerja buruk. Selain itu, ada investasi reksa dana sebanyak 59,1 persen atau Rp 14,9 triliun dari aset finansialnya dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk," ungkap Heri.

Fraksi PPP Mendukung

Sementara itu, Fraksi PPP di DPR mendukung pembentukan Pansus atau Panja Jiwasraya untuk mengungkap terjadi kemelut keuangan di perusahaan milik negara itu.

"Fraksi PPP sejak awal memang mengusulkan pembentukan Pansus atau Panja Jiwasraya. Bahkan dalam rapat Komisi VI DPR RI pada pertengahan Desember disepakati rekomendasi membentuk pansus atau panja untuk mengungkap kasus Jiwasraya," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek, di Jakarta, Selasa (31/12/2019).

Menurut dia, pembentukan pansus tersebut sangat urgen, karena dapat memanggil pihak-pihak yang dianggap punya keterkaitan dengan Jiwasraya.

Karena itu, diharapkan dapat mencari akar masalahnya, mencari solusinya untuk menyelamatkan uang negara dan dana nasabah terselamatkan.

"Kehadiran pansus tidak akan mengganggu kinerja aparat hukum yang sedang mengusut kasus ini. Justru bisa bersinergi antara keduanya," ujarnya pula.

Dia mengatakan Fraksi PPP akan menyampaikan usulan pembentuk Pansus Jiwasraya kepada pimpinan DPR RI setelah masa reses berakhir atau di masa persidangan yang akan dimulai pertengahan Januari 2020.


0 Komentar