Usut Kasus Dugaan Korupsi di Asabri, KPK Koordinasi dengan BPK
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. (FOTO: Suara Pembaharuan)

JEMBER, HALUAN.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero.

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, kerugian dalam kasus dugaan korupsi di Asabri itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan Jiwasraya.

"Kami saat ini berkoordinasi dengan BPK untuk menangani kasus Asabri yang kerugian negara melebihi kasus dugaan korupsi Jiwasraya," kata Ghufron dilansir dari Antara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (15/1/2020).

BPK, kata Ghufron, saat ini sedang melakukan rapat koordinasi internal pada. Adapun hasilnya, menurut dia, kemungkinan akan disampaikan kepada KPK pada Rabu sore atau Kamis (16/1/2020).

"Audit terhadap kasus Asabri masih belum selesai dan rencananya BPK akan melakukan rapat internal terkait hal tersebut," ujarnya.

Selain dengan BPK, kata Ghufron, KPK juga sudah melakukan komunikasi dengan Panglima TNI terkait dengan kasus dugaan korupsi Asabri.

"Hasil komunikasi KPK dengan Panglima TNI menyebutkan pengelola PT Asabri bukan dari kalangan prajurit TNI dan murni dikelola oleh pihak luar prajurit, sehingga kasus itu tidak melibatkan prajurit TNI," ucapnya.

Dia menjelaskan, tujuan awal program pembentukan Asabri yakni asuransi yang membantu para prajurit TNI dan Polri dalam mendapatkan dana bantuan uang muka perumahan sejak 1980-an. Namun, menurutnya, banyak anggota TNI yang belum memiliki rumah hingga saat ini.

Soal Kasus Asabri, Willy Aditya: Ini Harus Segera Terang dan Jelas

Dikutip dari situs resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003.

Asabri merupakan perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan manfaat perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemenhan/Polri.

BPK menafsir kerugian negara akibat dugaan penyelewengan dana Asabri berkisar Rp10 triliun hingga Rp16 triliun.

Sementara itu, saat dikonfimasi terkait dengan kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang ditangani Kejagung, Ghufron menegaskan KPK tidak akan mengambil alih kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung karena pihaknya sangat menghormati apa yang sudah dilakukan secara profesional oleh aparat penegak hukum lainnya, sehingga KPK akan fokus untuk penanganan kasus korupsi yang sudah ditangani lembaga antirasuah tersebut.