Wabah Penyakit dan Si Miskin

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Masyarakat miskin merupakan komunitas rentan dalam proses terjadinya wabah (Ilustrasi: Haluan.co)

-

AA

+

Wabah Penyakit dan Si Miskin

Overview | Jakarta

Minggu, 29 Maret 2020 22:05 WIB


Yurianto menyatakan bahwa masyarakat miskin perlu melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, dan masyarakat kaya melindungi si miskin agar bisa hidup dengan wajar.

Infectious diseases have shaped societies, driven conflict and spawned the marginalization of infected individuals and communities throughout history - Griffiths dan Zhou, 2012

DALAM laporannya yang berjudul “Global Report for Research on Infectious Diseases of Poverty”, WHO dan beberapa peneliti lintas negara berusaha menggambarkan bagaimana wabah membentuk sekat antarkelas sosial. Marjinalisasi suatu kelompok masyarakat atau komunitas nampak makin terang saat wabah terjadi.

Kemiskinan melahirkan kemiskinan, begitu ungkapan Griffiths dan Zhou dalam artikelnya yang dimuat dalam laporan WHO tahun 2012. Permasalahan seperti misdiagnosis, pelayanan kesehatan rentan, terbatasnya transportasi, keterbatasan obat, dan keterlambatan penanganan adalah hal umum yang terjadi pada negara berkembang dengan kantong-kantong komunitas miskin yang masif.

Philip Stevens dalam laporannya pada WHO yang berjudul “Diseases of Poverty and the 10/90 Gap” juga menyebutkan bahwa penyebaran wabah penyakit di negara dengan pendapatan per kapita rendah utamanya terjadi karena kemiskinan.

Stevens menyajikan tabel kuantitatif yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh tinggi terhadap tingkat kematian akibat wabah di negara dengan pendapatan per kapita rendah. Sekitar 34,1 persen tingkat kematian akibat infeksi dan wabah parasit terjadi di negara dengan pendapatan per kapita rendah. Sedangkan hanya 2,1 persen tingkat kematian terjadi di negara dengan tingkat per kapita tinggi.

Stevens menarik kesimpulan bahwa hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesiapan suatu negara dalam menangani wabah penyakit. Hal ini mencakup langkah preventif dengan penanganan yang sudah ada sebelumnya dan juga program-program pencegahan lainnya.

Kebutuhan R&D (research and development) dalam produksi obat dan sarana penunjang kesehatan juga menjadi pokok urgensi dalam hal ini. Mengingat, produksi farmasi dan alat kesehatan tidak dimiliki oleh semua negara di dunia. Terutama negara dengan pendapatan per kapita rendah.

Grifftihs dan Zhou dalam tulisannya juga mencatat bahwa secara sosial, wabah juga menyebabkan adanya stigma dan diskriminasi. Di mana dalam suatu kasus, seseorang yang terjangkit wabah justru termarjinalkan atau ditolak oleh komunitas tertentu. Hal ini khususnya terjadi pada komunitas kurang beruntung yang jauh dari akses kesehatan dan pendidikan. Proses integrasi kembali akan makin sulit jika komunitas semacam ini tidak memiliki bekal literasi yang cukup dalam menangani wabah.

Kasus semacam ini dicatat oleh Celina Muñoz dalam The Plague, the Poor, and the Problem of Medicine” di mana ia mengangkat kasus The Great Plague di London pada tahun 1665. Muñoz mencatat bahwa warga miskin menjadi mengalami doubly-victimize atau korban ganda dalam kasus wabah, sekaligus secara sosial terpojok dalam tingkatan strata yang ketat. Pada saat terjadi The Great Plague, London adalah kota terpadat di Eropa setelah Paris. Pertumbuhan penduduk di kota itu telah melahirkan banyak kemiskinan yang tinggal di kantong-kantong kumuh.

Muñoz mencatat bahwa ada salah satu tokoh di London yang saat itu mengaitkan kerentanan kaum miskin dengan wabah. Pria ini bernama Gideon Harvey, seorang dokter yang mengatakan bahwa tubuh orang mikin adalah tubuh yang rentan terhadap penyakit. Hal ini kemudian mengaitkan kemiskinan dan penyakit sebagai buah dari dosa, sesuai dukungan kaum agamawan pada masa itu.

Harvey dalam bukunya “Discourse of the Plague” diyakini Muñoz telah memberi arahan pada pembacanya dan para pendengar ceramahnya bahwa kaum miskin yang jorok dan para bandit perlu dijauhi saat terjadi wabah. Hal utama yang datang daripadanya adalah keyakinan bahwa masyarakat miskin dianggap sebagai biang kerok dari tersebaranya wabah. Bahkan, dalam stereotip luas bisa dikatakan bahwa masyarakat miskin menjadi inang dan sumber dari segala penyakit.

Paparan Muñoz di atas nampaknya memiliki rima yang sama dengan pernyataan juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Achmad Yurianto tempo lalu. Yurianto menyatakan bahwa masyarakat miskin perlu melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, dan masyarakat kaya melindungi si miskin agar bisa hidup dengan wajar.


Kesan stereotip seperti yang diungkapkan Yurianto tidak serta merta muncul kali ini saja.

Sebab, anggapan bahwa si miskinlah yang membawa penyakit sudah dikenal sejak tahun 1665 di London saat terjadinya wabah. Pandangan ini memang memicu kontroversi karena terkesan menempatkan masyarakat miskin pada posisi tertuduh. Pada posisi sebagai sumber penyakit.

Terlepas dari fakta bahwa justru COVID-19 menyebar luas karena mobilitas antar negara. Dan kita tahu sama tahu, masyarakat kelas mana yang punya privilese mobilitas tinggi macam itu. Apakah masyarakat miskin sanggup bepergian pulang-pergi ke luar negeri? Atau sekadar punya koneksi gandeng sana-sini dengan warga negara asing? Kita tahu, bahwa COVID-19 tentu berbeda dengan kasus wabah bubonic yang menyerang Eropa pada abad pertengahan.

Tapi, di sisi lain pernyataan Yurianto juga berdasar pada fakta di mana suatu wabah akan makin sulit dikelola jika menjangkit pada masyarakat miskin nan marjinal. Hal ini selaras dengan pendapat Harvey yang sedikit berkesan membedakan kelas sosial tentang tubuh orang miskin lebih rentan terhadap penyakit.



View this post on Instagram

Jumlah korban COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Tidak pandang bulu, kaum buruh, tenaga medis, artis, anggota dewan, dan menteri bisa kena. . . Sebelumnya jubir Kementrian Kesehatan untuk pandemi COVID-19, Achmad Yurianto membuat pernyataan yang menunjukkan bias kelas. . . “ Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya.” Pada siaran langsung di BNPB, Jumat (27/3). . . Padahal jika ia mau peduli, daripada memberikan komentar yang tidak sensitif, harusnya pemerintah menyerukan solidaritas dan persatuan antar kelas. Sudah saatnya kita saling bahu membahu #bersamacekalcorona. . Keselamatan kita tanggung jawab bersama. . Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitikcom | @teknologi_id | @row.id | @neuronchannel | @hipotesamedia . . #haluanmediagroup #haluandotco #haluan #beritahariini #beritanasional #viral #trending #heboh #coronavirus #waspadacorona #dirumahaja #haluanupdatecorona #janganpanikhadapicorona #karantinawilayah #bersatucekalcorona

A post shared by Haluan Media (@haluandotco) on

Sebab faktanya, masyarakat marjinal memang jauh dari aspek-aspek utama yang berguna dalam bertahan hidup di tengah wabah. Pertama, yaitu aspek kesehatan. Di mana masyarakat miskin amat jauh jaraknya dari akses kesehatan. Akses di sini bukan jangkauan secara geografis, tetapi lebih daripada jangkauan secara ekonomis.Dan kedua, adalah aspek literasi atau pendidikan. Masyarakat miskin menjadi makin terasing karena tidak teredukasi untuk menjangkau setiap kebijakan kesehatan. Itu sebabnya, dalam proses penanganan wabah, perlu dilakukan aksi ‘jemput bola’ bagi komunitas ini.

Seperti pada dua laporan WHO di atas, penjelasan tentang kerentanan masyarakat miskin di tengah wabah menjadi dua kali lipat. Artinya, mereka menjadi korban dua kali. Penggandaan ini terjadi sebelum dan saat terjadi wabah. Di mana, masyarakat miskin dikatakan tidak mendapat cukup informasi mengenai langkah pencegahan.

Dan lantas, pada saat terjadi wabah, masyarakat miskin diperkirakan tidak memiliki privilese untuk mencapai pelayanan kesehatan yang ada di sekitarnya. Dan pada kasus kemudian adalah terciptanya tingkat kematian tinggi pada kelompok komunitas miskin ini.

Meski dalam prosesnya COVID-19 di Indonesia nampak lebih dekat dengan kelompok masyarakat menengah ke atas, namun persoalan tak berhenti di situ. Sebab penularan bisa terjadi kepada siapa pun dan di mana pun. Termasuk, satu penularan pada seseorang dari komunitas miskin juga amat terbuka. Belum lagi, seperti halnya London di tahun 1665, masyarakat miskin perkotaan yang tinggal bertumpuk pada pemukiman kumuh akan membentuk spora keterjangkitan wabah dengan sendirinya.

Hal yang justru perlu disadari oleh pemerintah adalah bagaimana menjangkau komunitas yang mereka katakan sebagai “penular penyakit” ini. Stereotip saja tidak cukup. Sebab logikanya, jika pemerintah mengetahui kerentanan masyarakat miskin dalam proses penularan wabah, maka harusnya pemerintah mampu mencari cara untuk menjangkau mereka. Menjangkau dalam artian memberi pelayanan kesehatan dan penanganan secara menyeluruh terhadap komunitas-komunitas rentan ini.

Sehingga di kemudian hari tak ada celah bagi wabah untuk tertinggal pada kantong-kantong marjinal ini. Pernyataan Achmad Yurianto menjadi gambaran bahwa sebenarnya pemerintah mengetahui soal kerentanan ini. Dan sudah seyogianya mereka melakukan suatu langkah pasti untuk hal ini.


0 Komentar