Wacana Pembebasan Napi Tipikor dan Logika Cacat Menkumham

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Wacana revisi PP No.99 tahun 2012 oleh Menkumham membuka ruang bagi dibebaskannya ratusan napi korupsi. (Ilustrasi: Haluan.co)

ICW mencatat fakta bahwa para narapidana kasus Tipikor ini justru tinggal dalam sel-sel khusus di dalam lapas. Alih-alih berjubel dengan para narapidana lain, para tikus-tikus negara ini justru hidup mewah dengan segala fasilitas bak hotel. Hal ini ditemukan ICW pada kasus sel mewah para terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin.

JUMLAH penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia per bulan Maret 2020 berada di angka 270.448 orang. Sedangkan kapasitas Lapas hanya berkisar di angka 132.020. Data yang diambil dari Sistem Database Pemasyarakatan ini berarti lembaga pemasyarakatan di negeri ini mengalami overcrowding sebanyak 205 persen.

Ini adalah jumlah penghuni lapas sebelum diberlakukannya SK Menkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Sedangkan pada data awal April 2020, ditemukan jumlah penghuni lapas di seluruh Indonesia adalah 254.956 orang. Bahkan, dengan pengurangan penghuni lapas dengan selisih belasan ribu orang itu kapasitas lapas masih berlebih.

Tercatat hanya Kanwil D.I. Yogyakarta, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat saja yang per April 2020 masih memiliki kapasitas lowong. Sedangkan puluhan Lapas di Kanwil selain empat provinsi itu masih bertanda merah, alias overcrowding.

Laporan ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) yang berjudul “Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya” menyebut bahwa tren peningkatan overcrowding di lembaga pemasyarakatan dari seluruh wilayah negeri ini cenderung meningkat. Sejak tahun 2014, tingkat overcrowding meningkat cukup pesat. Mulai dengan 142 persen di tahun itu menjadi 147 persen di tahun 2015.

Kemudian peningkatan makin pesat ketika menyentuh 170 persen di tahun 2016, dan 188 persen di tahun 2017. Situasi ini amat berbanding terbalik jika dihadapkan pada kasus kosongnya beberapa penjara di Belanda karena penurunan angka kriminalitas dan suksesnya proses rekonsiliasi psikologis pada narapidana di negeri itu.

Padahal, ICJR dalam laporannya menulis bahwa status overcrowding pada lapas di Indonesia ini bermula pada saat masa pendudukan Belanda.

Tepatnya, tahun 1859 di Penjara Bangkalan yang saat itu hanya berkapastitas lima orang. Kapasitas ini ditambah dengan menambahkan beberapa ruangan gudang sebagai Lapas dengan kapasitas 60 orang.

Namun kenyataannya, Penjara Bangkalan di tahun itu menampung sekitar 360 orang. Ini adalah kasus pertama terjadinya overcrowding di Indonesia. Kondisi ini sontak menimbulkan beberapa kericuhan antar narapidana dan pemberontakan.

Pada tahun 2017, ICJR juga mencatat bahwa adanya ketimpangan jumlah narapidana dengan satuan pengamann Lapas. Setidaknya jumlah total narapidana di Indonesia pada waktu itu adalah 232.081 orang. Sedangkan satuan pengamanan Lapas hanya 11.408 orang saja.

Menilik situasi dan kondisi penularan wabah COVID-19 saat ini, memang seyogianya langkah Menkumham menerbitkan surat keputusan menteri sudah tepat. Sebab, bertumpuknya tahanan atau narapidana dalam satu ruangan Lapas menimbulkan risiko yang amat besar. Ditambah lagi kapasitas Lapas yang amat penuh menyebabkan mereka yang tinggal di dalamnya tak bisa menerapkan phsycal-distancing dalam rangka menahan laju penularan wabah.

Kajian dari ICJR sendiri telah dibuat sejak tahun 2017 dengan menakar berbagai risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi overcrowding. Dan nampaknya, pihak Menkumham baru merasa perlu mengkaji kebijakan ini ketika terjadi wabah COVID-19 saat ini.

Dalam SK Menkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 Bagian Kedua tertulis ada dua bentuk pengeluaran narapidana dan anak dari rutan.

Pertama, adalah pengeluaran narapidana dan anak melalui proses asimilasi. Hal ini berlaku bagi narapidana yang dua per tiga masa pidananya jatuh sampai pada tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan bagi anak adalah setengah masa pidananya jatuh sampai pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini berlaku bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP No. 99 tahun 2012 dan tidak sedang menjalani subsider serta bukan WNA. Proses asimilasi dilaksanakan di rumah masing-masing narapidana dan anak. Sedangkan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, LPKA, dan Rutan.

Kedua, adalah pengeluaran narapidana dan anak melalui integrasi. Integrasi ini mencakup pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Diterapkan kepada narapidana yang telah menjalani dua per tiga masa pidananya dan anak yang telah menjalani setengah masa pidananya. Hal ini berlaku bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP No. 99 tahun 2012 dan tidak sedang menjalani subsider serta bukan WNA. Usulan dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan. Dan surat keputusan integrasi harus diterbitkan oleh Dirjen Pemasyarakatan.

Sepintas, isi surat keputusan Menkumham tersebut baik adanya. Namun kemudian Menkumham Yassona Laoly justru mengeluarkan wacana untuk merevisi PP No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Revisi ini diusulkan untuk menambah tiga kriteria narapidana dan anak yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi.

Pertama, adalah kriteria adalah narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan. Proses pembebasannya adalah asimilasi di rumah.

View this post on Instagram

Berdalih mencegah penularan COVID-19, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, berencana bebaskan koruptor. . Untuk itu ia berencana melakukan revisi Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana. . Yang pertama, narapidana kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya. . Yang kedua, narapidana kasus narkotika yang dihukum 5-10 tahun penjara dan telah menjalani 2/3 masa hukumannya. . Keputusan ini dikritik oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia M. Isnur. Menurutnya Yasona merusak reformasi hukum yang dibangun sejak reformasi yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa. . "Landasan pikir itu seakan dihapus, seolah korupsi kejahatan biasa, dia menyamakan maling ayam dengan maling uang rakyat," . Rakyat diminta diam di rumah, Koruptor mau dibebasin. . . . Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitik_ | @teknologi_id | @row.id | @neuronchannel | @hipotesamedia . . #haluanmediagroup #beritadunia #beritahariini #haluankalbar #haluan #infoupdate #viral #lagiviral #trendingtopic #trending #infotrending #infoterkini #heboh #coronavirus #waspadacorona #dirumahaja #haluanupdatecorona #janganpanikhadapicorona #bersatucekalcorona

A post shared by Haluan Media (@haluandotco) on

Kedua, kriteria narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan. Dan ketiga adalah narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani dua per tiga masa tahanan.

Masalahnya ada pada kriteria kedua yaitu narapidana kasus Tipikor yang nampaknya tidak perlu-perlu amat untuk dibebaskan dengan alasan overcrowding. Apa pasal?

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa hanya ada 4.552 orang narapidana kasus Tipikor di Indonesia per 2018. Angka ini sekitar 1,8 persen dari total narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dan jika merujuk pada wacana kriteria kedua sesuai perkataan Menkumham di atas maka setidaknya ada 300-an narapidana kasus Tipikor yang bakal bebas. Termasuk di antaranya Setya Novanto, Patrialis Akbar, Luthfi Hasan Ishaaq dan beberapa nama-nama beken yang telah merongrong negara ini dari dalam.

Catatan ICW berikutnya adalah fakta bahwa para narapidana kasus Tipikor ini justru tinggal dalam sel-sel khusus di dalam Lapas. Alih-alih berjubel dengan para narapidana lain, para tikus-tikus negara ini justru hidup mewah dengan segala fasilitas bak hotel. Hal ini ditemukan ICW pada kasus sel mewah para terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Untuk melihat bagaimana mewahnya kondisi sel mereka, silakan simak pada tautan ini.

Jika merujuk pada pentingnya pembebasan narapidana yang berada dalam kondisi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Maka sudah pasti hal ini tak bisa berlaku bagi para koruptor Yth. Sebab, mereka tak merasakan bagaimana tidur bak ikan pindang di dalam sel sempit nan minim sirkulasi udara. Justru mereka-mereka yang tinggal di sel berjubel adalah pihak paling rentan terhadap penularan COVID-19.

Menunggu Koruptor Berucap: Terimakasih Corona!

Sedangkan para koruptor kiranya sudah menjalankan praktik phsycal-distancing sekaligus self-isolation secara mandiri di dalam sel mewahnya. Jangankan COVID-19, hidup susah di dalam bui saja tak bisa menyentuh mereka.

Sehingga, sudah seyogianya wacana penambahan kriteria yang dimiliki Menkumham ini dibuang jauh. Sebab tidak ada relevansinya dengan kasus persebaran wabah COVID-19. Justru, jika hal ini dilakukan yang terjadi adalah penyebaran wabah korupsi di banyak tempat. Hal ini memungkinkan adanya keberanian bagi para calon-calon koruptor untuk senantiasa berlindung pada kuasa. Karena toh di penjara saja mereka bisa hidup mewah. Tak jadi soal.

Menkumham harusnya cukup mengkhawatirkan para narapidana yang tinggal berjubel dalam sel sempit. Bukan para koruptor yang hidup mewah di dalam selnya. Atau, lebih baik melacak jejak Harun Masiku yang nampaknya makin hilang ditelan isu COVID-19. Sebab kalau tidak salah ingat, Menkumham juga ikut campur tangan dalam urusan hukum partai yang sama dengan Harun Masiku.


0 Komentar