Wacanakan Hukuman Mati, Jokowi Dinilai Sedang Bangun Politik Ketakutan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menganggap, wacana hukuman mati bagi koruptor yang dilontarkan Presiden Joko Widodo, hanya untuk membangun simpati publik. Sebab, pernyataan Jokowi itu tidak sesuai dengan tindakannya dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi.

"Seolah-olah iya (Jokowi) sangat sungguh-sungguh di dalam menegakan hukum yang keras. Padahal, dalam kenyataanya justru dilakukan sebaliknya, kan banyak para sarjana yang mengamati masalah pemberantasan korupsi di Indonesia menyimpulkan yang dilakukan pemerintahan Jokowi justru melemahkan," kata Usman di gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut Usman, hukuman mati sesungguhnya hukum kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Hukuman mati, tidak bisa diterapkan pada semua jenis kejahatan, termasuk koruptor.

Disamping itu, hukuman mati juga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Bagi dia, apalabila Jokowi serius mendukung agenda pemberantasan praktik rasuah, salah satu caranya ialah tidak membangun politik ketakutan.

"Kalau pemerintahan Jokowi serius memberantas korupsi tidk dengan membangun politik ketakutan, seolah-olah pemerintah akan mengancam mati orang terlibat korupsi. Negara-negara yang korupsinya rendah, negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati," tukasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan bahwa para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati, jika masyarakat berkehendak. Hal itu disampaikannya tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, kemarin.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, saat ini undang-undang yang mengatur soal hukuman mati belum ada yang memberikan sanksi hukuman mati kepada para terpidana pelaku korupsi. Sehingga, perlu ada revisi soal UU Tipikor yang dibahas bersama DPR.

"Yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi


0 Komentar