Wali Kota Padang Panjang: Kita Mantapkan Pondasinya Dulu, Baru Smart City
Wali Kota Padag Panjang Fadly Amran. (Foto: Istimewa)

PADANG, HALUAN.CO - Pembangunan Smart City tidak terbatas di ibu kota DKI Jakarta saja, tapi menyebar hingga seluruh daerah di Indonesia, salah satunya Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kota Padang Panjang sendiri terpilih dari 10 kota cerdas, katergori Kota Kecil di Indonesia.

Wali Kota Padag Panjang, Fadly Amran menilai, Padang Panjang merupakan sebuah kota yang dikenal dengan Serambi Mekkah dan Kota Pendidikan.

Menurut dia, dengan Smart City ini tentu akan berpengaruh kepada smart people. Karena itu, tuntutannnya pun sangat luar biasa besar.

"Masyarakat Padang Panjang ini menuntut bahwasanya pemerintah harus mempersiapkan ini, pendidikan dan lain-lain. Saya rasa seluruh pemerintah juga berpacu untuk memberikan solusi terbaik kepada masyarakat dan saya rasa komitmen untuk menjadikan kota itu smart adalah prioritas," kata Fadly saat diwawancara Haluan Media Grup, Rabu (9/1/2020).

Cerita Wardah, Bicara Kesuksesan Pengusaha Minang

Fadly yang bergelar Gelar Datuak Paduko Malano ini menambahkan, Kota Padang Panjang saat ini sedang membangun jaringan dan peraturan wali kota (Perwako) pun sudah buat dalam rangka menyongsong Smart City.

"Bagaimana fundamentalnya sudah ada, bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat," tuturnya.

Bagi Fadly, Smart City bukalah sesuatu yang melulu berbicara tentang teknologi, command center atau lain-lain, namun bagaimana sebuah daerah memantapkan pondasinya terlebih dahulu.

"Bagaimana caranya Smart Mobility, Smart Acces, Smart Government, smart-smart lainnya. Ada beberapa indikator Smart City. Ini yang kita coba fulfill (memenuhi) dulu, sehingga landasannya kuat. Sehingga beberapa pun nanti invasi yang kita buat nanti nasyarakat bisa menerima dan pemerintah bisa menjalankannya," tukasnya.


Sebagai informasi, Smart City dimanfaatkan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola, dengan tujuan mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat sendiri sudah memulai program 100 Smart City melalui Kemenkominfo, Kemendagri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP). Gerakan tersebut bertujuan membimbing kabupaten/kota dalam menyusun master plan Smart City agar bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.