Wapres Minta Kemenpan RB Kaji secara Mendalam Rencana PNS Kerja Fleksibel

BREAKING
NEWS

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Foto: Tirto,id)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan kajian mendalam terkait rencana program flexible working arrangement (FWA) atau pengaturan kerja yang fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Kiai Ma'ruf tak ingin program tersebut dibuat tergesa-gesa hingga tidak memberikan manfaat untuk reformasi birokrasi.

"Kita akan terus melakukan pengkajian tentang birokrasi ini, tentang ASN ini kita menyadari yang sudah dilakukan itu baru pada kulitnya, belum paru-parunya, belum jantungnya," ujar Kiai Ma'ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Kiai Ma'ruf mengatakan, pemerintah memang sedang menggencarkan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, ia akan memberikan dukungan asalkan program fleksibilitas kerja ASN bisa mendukung reformasi birokrasi.

Ia memastikan, program tersebut akan terus dikaji oleh pemerintah. "Masih dalam pembahasan, nanti efektif apa enggak, pokoknya reformasi birokrasi itu terus akan bergulir jadi yang terbaik," kata Kiai Ma'ruf.

Kemenpan-RB saat ini sedang mengkaji program flexible working arrangement. Dengan program ini, ASN dimungkinkan bekerja di luar kantor dan mendapatkan libur selain Sabtu dan Ahad. Kebijakan ini tak akan diberlakukan untuk semua PNS.

Konsep bekerja tanpa harus datang ke kantor hanya dimungkinkan bagi mereka yang tidak bekerja di bidang pelayanan publik. Sementara, kebijakan untuk mengambil libur di hari kerja bisa didapatkan bagi mereka yang dianggap berprestasi dan memiliki kinerja baik.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Dalam penilaian kinerja itu, ASN akan dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu peringkat terbaik sebesar 20 persen, peringkat menengah sekitar 60-67 persen, dan peringkat terendah sebesar 20 persen.