Wawancara Khusus Ahmad Taufiq, Sosok Pencorat-coret Surat Stafsus Andi Taufan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId

-

AA

+

Wawancara Khusus Ahmad Taufiq, Sosok Pencorat-coret Surat Stafsus Andi Taufan

Nasional | Jakarta

Jumat, 17 April 2020 15:14 WIB


Bagaimana sosok pengoreksi surat staff khusus milenial Jokowi?

Surat stafsus milenial Andi Taufan yang dibahas oleh salah seorang jurnalis senior, Aiman Witjaksono, dalam program “Sapa Indonesia Malam” di Kompas TV sempat menjadi polemik panjang. Dalam acara tersebut, Aiman juga melibatkan Wamendes PDTT yang dihubungi lewat sambungan telepon.

Dalam video yang diunggah di akun Youtube resmi Kompas TV berjudul “Skandal Surat Stafsus Presiden, Ada Kerja Sama dengan Kementerian Desa?”, Aiman mulai menunjukkan surat tersebut pada menit 6:22. Tampak surat tersebut telah dicorat-coret dengan tulisan tangan berwarna merah. Adapun pelakunya ialah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) bernama Ahmad Taufiq.

Jamak diketahui oleh netizen, bukan sekali ini saja Taufiq mencoret-coret surat dari instansi pemerintahan. Bahwa itu hanyalah sekadar lelucon satire yang biasa ia lakukan saat senggang. Terkait polemik surat stafsus milenali ini ini, Taufiq juga telah terang-terangan memberitahu kepada Aiman mengenai hal tersebut lewat akun Twitter pribadinya, @trendingtopiq. Ia khawatir jika surat yang dicoret-coret tersebut disalahgunakan untuk kepentingan yang politis.

Alih-alih mengakui kekeliruan, Aiman justru bersikap defensif dan membuat rangkaian cuitan (thread) sebanyak tujuh poin. Di poin kelima ia menulis: “Jika benar coretan dari pihak Kemendes, maka memunculkan asumsi skandal yang harus dibongkar.” Lalu di poin ke enam, ia menambahkan: “Hanya proses investigasi yang bisa menjawab semuanya. Benar atau tidak, hingga duduk masalah sesungguhnya.”

Saya menghubungi Ahmad Taufiq untuk berbincang mengenai kebiasaannya mengoreksi surat tersebut, mengenai polemik surat stafsus milenial Andi Taufan, serta pandangannya mengenai PNS yang mengkritik pemerintah. Simak hasil wawancaranya di bawah ini.

* * *

Ini bukan surat pertama yang anda edit, sebelumnya sudah mengoreksi surat siapa/apa saja? Siapa yang tata penulisan suratnya paling buruk yang pernah anda koreksi?

Saya tak bisa mengingat lagi, tetapi bisa kok dilihat di media Twitter saya. Cuma, ya, itu, harus scroll sampai bawah sekali karena banyak surat yang sudah saya koreksi dan tentu saja berselang-seling dengan gambar/video selain surat.

Apa kesalahan yang paling banyak anda temukan dalam surat-surat yang anda koreksi?

Yang paling sering:

1. Lampiran: -;

2. Kepada Yth.;

3. Demikian kami sampaikan;

4. Atas kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tapi itu semua tidak substansial, sih.

Dalam wawancara dengan pihak Asumsi, anda mengoreksi soal tata bahasa surat dan substansi surat menyurat dalam pemerintahan. Selain sarkasme, ada motivasi lain?

Alasan utama saya mencorat-coret surat justru bukan tata bahasa yang amburadul, melainkan isi suratnya yang memang problematis dan berisiko merugikan masyarakat. Misalnya yang terjadi pada surat Staf Khusus Kepresidenan kemarin adalah maladministrasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk surat-surat dari pejabat/lembaga lain, ada yang isinya diskriminatif, intoleran, memberangus hak-hak warga negara, bias kelas, inkonstitusional, dan lain-lain. Soal koreksi tata bahasa, itu cuma sarkasme untuk menunjukkan adanya inkompetensi.

Sudah berapa lama anda menjadi PNS? Dan Sudah berapa lama anda mengurus surat-menyurat hingga paham luar kepala sistematika surat-surat resmi?

Jadi PNS sudah dua belas tahun, lah. Dari 2007. Mengurus surat cuma setahun (2018-2019) tetapi jauh sebelum mengurusi surat, saya sesekali diminta teman-teman untuk menyunting tulisan mereka.

Mungkin ada yang bisa dijelaskan kepada publik, bagaimana mekanisme surat-menyurat dalam birokrasi pemerintahan kita? Karena di kolom reply koreksi anda, disebutkan bahwa surat-menyurat biasanya melalui paraf beberapa pejabat sebelum ditandatangani pihak yang berwenang.

Biasanya atasan meminta pelaksana membuat konsep surat. Konsep itu kemudian diteliti oleh kepala seksi (atau yang setingkat). Jika tidak ada koreksi, kepala seksi memaraf konsep surat dan meneruskan ke kepala bidang (atau yang setingkat). Jika tak ada koreksi, kepala bidang memaraf konsep surat tersebut dan meneruskan ke atasannya. Prosesnya berlapis seperti itu sampai ke pejabat tertinggi yang berwenang menandatangani surat.

Setiap koreksi/perubahan dituangkan dalam lembar pengawasan yang biasa disebut "verbal surat". Dalam "verbal surat", dapat dilihat kronologi koreksi/perubahan dari konsep awal sampai hasil akhir, dan dari siapa koreksi/perubahan tersebut berasal.

Setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, barulah surat dinomori, diadministrasikan, dan didistribusikan.

Polemik bersama Aiman ini, kan, berawal dari koreksi anda terhadap tata bahasa surat Andi Taufan. Di situ anda juga berpesan biar Amarta saja yang kirim surat ke kemendes. Meski di judul cuitan anda bilang ini berpotensi conflict of interest, apakah anda tidak ada masalah dengan isinya?

Maksud "ada masalah dengan isinya" ini apakah maladministrasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang? Kalau itu, tentu saya sangat bermasalah. Seandainya tak ada yang semacam itu, tentu surat tersebut saya abaikan. Bukan sesuatu yang penting. Selain karena keterbatasan ruang, ketiga hal tersebut sebenarnya sudah diutarakan oleh banyak orang, sehingga tak perlu lagi saya tambahkan dalam corat-coret tersebut secara eksplisit.

Anda memberikan disclaimer menolak koreksi surat milenial itu digunakan oleh kelompok partisan untuk menjatuhkan lawannya. Mengapa?

Tentu saja saya ingin bijak bermedia sosial seperti orang-orang. Sejak dulu, saya malas terlibat dalam agenda politik partisan.

Dalam konteks wawancara bersama Asumsi anda menjelaskan, klarifikasi dilakukan untuk memberikan titik terang, bahwa bukan pihak Kemendes yang mengoreksi. Juga menyebut supaya tidak ada pegawai Kemendes yang bermasalah (terkait surat tadi). Apa yang mendasari kekhawatiran itu?

Setelah Aiman berkali-kali mendesak dan menggiring Wamendes (meskipun dalam bentuk pertanyaan) bahwa koreksi surat itu berasal dari pejabat/pegawai Kemendes. Wamendes menyatakan akan melakukan investigasi terhadap lembaganya. Setelah itu Aiman menggiring ke pertanyaan mengenai hukuman atas korupsi, bahkan hukuman mati. Kalau itu tidak diluruskan, tekanan publik yang didasari salah paham kepada Kemendes akan sangat besar.

Anda bisa bayangkan hal apa yang bisa terjadi di internal Kemendes (jika kekhawatiran itu terjadi)?

Kemendes akan kelimpungan mencari barang yang memang tak pernah ada di sana. Banyak sumber daya Kemendes yang bisa dikerahkan untuk hal lain yang lebih perlu, justru dikonsentrasikan untuk sesuatu yang sia-sia. Lebih buruk lagi, bukan tidak mungkin akan ada pegawai Kemendes yang tak bersalah menjadi korban.

Banyak orang yang bilang sebagai PNS tidak pantas mengkritik/mengoreksi pemerintah. Pendapat anda?

Pertama, menyamakan negara seperti perusahaan, dengan pemerintah dianggap sama dengan pemilik perusahaan. PNS yang dipersamakan dengan karyawan dianggap tidak pantas mengkritik pihak yang menggaji mereka, yakni pemerintah. Padahal, ya, gaji PNS, kan, duit rakyat, bukan duit pemerintah.

Kedua, banyak yang salah mengasosiasikan kepentingan birokrasi sebagai kepentingan pemerintah, kepentingan pemerintah sebagai kepentingan negara, dan kepentingan negara sebagai kepentingan masyarakat. Ketika kepentingan birokrasi berseberangan dengan kepentingan masyarakat, mereka bingung dan menganggap PNS yang mengkritik suatu proses birokrasi seolah-olah sama dengan melawan negara.

Ketiga, tafsir ugal-ugalan atas Pasal 3 angka 3 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang berbunyi "setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah".

Keempat, watak antikritik. Kritik yang seharusnya diaprediasi justru melulu dianggap dianggap sebagai masalah, sikap permusuhan, pembangkangan, dan hal-hal katrok semacamnya.


0 Komentar