Yasonna Bebaskan 30 Ribu Narapidana Kasus Kriminal, Napi Korupsi dan Narkotika Menyusul
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (Foto: Kumparan)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah membebaskan narapidana (napi) kasus kriminal dan anak-anak sebanyak 30.000 narapidana untuk program pencegahan kasus virus Corona (Covid-19). Diluar jumlah itu, narapidana kasus korupsi sebanyak 300 orang dan narkotika sebanyak 15 ribu orang juga akan dibebaskan. 

Pembebasan sudah mulai dilakukan melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi, yang telah dilakukan lembaga pemasyarakatan dengan membebaskan 13.430 napi dari 30 ribu yang ditargetkan bebas.

Napi kasus korupsi dan narkotika tidak termasuk yang dapat mendapat asimilasi dan hak integrasi karena terganjal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

Karena itu, Yasonna akan mengusulkan revisi PP tersebut dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

"Jadi kami akan laporkan ini ke ratas nanti agar revisi ini sebagai tindakan emergency bisa dilakukan," ujar Yasonna dalam rapat kerja virtual dengan Komisi III DPR, Rabu (1/4/2020).

Menurut Yasonna, napi korupsi yang bisa mendapat program tersebut adalah yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Kemudian, sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Untuk napi narkotika, yang masa pidananya 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan.

"Perkiraannya 15 ribu (napi kasus narkotika mendapat asimilasi). Napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah jalani masa hukuman 2/3 ada 300 orang," ujar Yasonna.

Selain itu, napi kriminal khusus juga akan mendapat hak tersebut dengan syarat. Ketentuannya, yang sakit kronis dan sudah mejalani 2/3 masa hukumannya.

"Tinggal nanti kita lihat sejauh mana bisa kita tarik ini, tentu saya akan berupaya keras meyakinkan. Karena keinginan kita membuat keadaan semakin baik," kata dia.

Takut Tertular Corona, 343 Napi Rutan Cipinang Dibebaskan

Dengan penambahan tiga jenis napi tersebut, Yasonna menargetkan lapas, rumah tahanan, dan lapas anak akan kehilangan hingga 50 ribu napi.

Hal itu akan mengurangi kapasitas berlebihan di dalam lapas dan mengurangi potensi penularan virus korona.

"Tentu mengurangi over kapasitas adalah sesuatu strategi yang sangat penting dan wajib dilakukan," ujar Yasonna.

Hemat Rp 260 M

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memprediksi penghematan anggaran sebesar Rp 260 miliar menyusul pembebasan 30.000 narapidana dewasa dan anak dalam mencegah penyebatan Covid-19.

"Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai 260-an milyar Rupiah, selain mengurangi angka overcrowding," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan Yunaedi dalam siaran pers, Rabu (1/4/2020).

Yunaedi menuturkan, angka tersebut didapat dari hasil perkalian antara biaya hidup warga binaan sebesar Rp 32.000 per hari yang dikali dengan 270, yakni jumlah hari tersisa dari April 2020 dan Desember 2020 dan dikali 30.000 orang napi yang akan bebas.

Biaya hidup sebesar Rp 32.000 per hari tersebut termasuk biaya makan, biaya kesehatan, biaya pembinaan, dan komponen lainnya bagi seorang warga binaan.

Sementara itu, berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 29 Maret 2020, narapidana dan anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang.

Kemudian, disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang.

Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho mengatakan, pembebasan dan pengeluaran para narapidana itu sudah dapat dimulai sejak Selasa (31/3/2020) kemarin.

"Dan mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak," kata Nugroho dalam konferensi video dengan seluruh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Rutan, Lapas dan LPKA, dikutip dari siaran pers.

"Bapas melakukan bimbingan dan pengawasan, dengan arahan, pembinaam dan pengawasan Kepala Divisi Pemasyarakatan, sesuai dengan dasar peraturan yang telah diterbitkan," lanjut Nugroho.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan dan membebaskan sekira 30.000 narapidana dan anak-anak dari tahanan dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona atau penyakit Covid-19.

Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam kepmen tersebut, dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona.

"Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19," bunyi diktum pertama Keputusan Menkumham tersebut.


0 Komentar