Yasonna: Hanya Orang Tumpul Rasa Kemanusiaan yang Tak Terima Napi Dibebaskan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Menkumham Yasonna H Laoly. (FOTO: Antara)

-

AA

+

Yasonna: Hanya Orang Tumpul Rasa Kemanusiaan yang Tak Terima Napi Dibebaskan

Nasional | Jakarta

Minggu, 05 April 2020 09:43 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, menyayangkan sejumlah pihak yang tak mendukung dibebaskannya narapidana sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19. 

Menurut Yasonna, mereka yang menolak pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah pandemi Covid-19 adalah orang yang tumpul rasa kemanusiaannya.

"Hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas over kapasitas," kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4/2020).

Menkumham Yasonna sendiri sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Penandatanganan itu dilakukan pada 30 Maret 2020 bagi 30 ribu narapidana dan anak yang juga dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp260 miliar.

Yasonna menegaskan, dirinya melakukan kebijakan itu adalah berdasarkan anjuran dari Komisi Tinggi PBB untuk HAM dan sub-komite PBB Anti Penyiksaan.

"Yang tidak enak itu, ada (kiritk) yang tanpa fakta, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di media sosial," ungkap Yasonna.

Dia mengatakan, negara-negara di dunia juga telah merespons imbauan PBB tersebut. Salah satunya Iran yang membebaskan 95 ribu orang termasuk mengampuni 10 ribu tahanan.

Negara lain seperti Brazil, kata dia, juga sudah membebaskan 34 ribu narapidana.

Terkait dengan napi korupsi, Yasonna mengatakan hanya untuk yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan berdasar pertimbangan imun tubuh lemah. Tapi, menurut dia, revisi PP 99/2012 itu baru usulan dan belum dilakukan pembahasan.

Wacana Pembebasan Napi Tipikor dan Logika Cacat Menkumham

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik terkait kemungkinan pembebasan napi kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

Menurut data ICW, jumlah narapidana korupsi tidak sebanding dengan narapidana kejahatan lainnya. Data Kemenkumham pada 2018 menyebutkan, jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi.

Artinya, menurut ICW, narapidana korupsi hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.


0 Komentar