Jurnalis Indonesia Ditelanjangi di Hong Kong

Migrant CARE dan Amnesty Internasional mengecam keras penangkapan dan pendeportasian jurnalis dan pekerja migran asal Indonesia, Yuli Riswati.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Indonesia Anis Hidayah mengatakan, tindakan Hong Kong terhadap Yuli bersifat represif dan itu tidak lazim. Karenanya, pemerintah Indonesia harus memprotes sikap yang dilakukan oleh Hong Kong terhadap WNI.

“Sudah seharusnya pemerintah Indonesia memprotes perlakuan tidak adil pemerintah Hong Kong dan memberi perlindungan hukum untuk Yuli," kata Anis Hidayah dalam keterangannya, Selasa (3/12/2019).

Senada, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menganggap, perlakuan kepolisian Hong Kong kepada Yuli merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Tindakan itu melanggar kewajiban Pemerintah Hong Kong di bawah standar maupun hukum internasional hak-hak asasi manusia,” tegasnya.

Seperti diketahui, Yuli Riswati merupakan aktivis sekaligus jurnalis warga yang kerap menuliskan kisah dan isu-isu buruh migran. Ia sudah 10 tahun bekerja di Hong Kong.

Yuli ditangkap, ditahan dan dideportasi atas tuduhan pelanggaran izin kerja (visa). Penahanannya berlangsung 28 hari di tahanan Pusat Imigrasi Castle Peak.

Visa kerja Yuli memang habis masa berlakunya sejak 19 Agustus 2019. Tetapi tak biasanya polisi Hong Kong menangkap seseorang di tempat tinggalnya dan menahannya dalam penjara imigrasi sendirian.

Apalagi, atasan Yuli sudah menyatakan bahwa Yuli masih memiliki perjanjian kerja yang berlaku dan akan memperpanjang izin kerjanya. Biasanya, jika ada jaminan dari tempat kerja, imigrasi Hong Kong akan memperpanjang izin kerja seorang buruh migran.

Ada indikasi kuat bahwa pemerintah Hong Kong menangkap Yuli karena tulisannya di harian SUARA, yang mendukung aksi demontrasi Hong Kong.

"Kami mengecam pemerintah Hong Kong yang membungkam kebebasan ekspresi yang seharusnya tak mengenal batas negara."