Pojok Haluan

Analisis

JAKARTA, HALUAN.CO - Setelah lengser dari jabatan gubernur DKI Jakarta pada 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok nyaris tanpa ingar-bingar. Namanya tenggelam kecuali ketika bercerai dan kemudian menikahi mantan ajudan istrinya dulu.Ahok nyaris menjadi artefak. Namanya sekali-kali muncul ke permukaan ketika sekelompok pendukungnya lagi rindu. Entah rindu dengan kebijakannya atau entah dengan sumpah dan serapahnya.Kali ini nama Ahok muncul kembali ke permukaan ketika sosoknya yang kurus dan jangkung muncul di Kantor Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.Ahok mengaku bertemu Menteri BUMN Erick Thohir selama 1,5 jam. Berbagai persoalan dibahas. Tapi yang paling menonjol soal tawaran Erick kepada Ahok untuk menjabat posisi penting di salah satu BUMN strategis di negeri ini.Ahok tentu memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjabat posisi penting di perusahaan pelat merah. Pernah jadi bupati, menjadi anggota DPR dan pendidikannya juga cukup mumpuni.Ahok lulusan pertambangan Universitas Trisakti dan master dari Prasetya Mulya. Apalagi yang diragukan? Posisi di partai pun cukup lumayan. Bukan partai sembarangan tapi partai kampiun Pemilu 2019, PDIP Perjuangan. Diendorse sekali langsung duduk dan simsalabim.&nbsp;Sejauh ini ada sejumlah posisi direktur utama BUMN yang kosong. Misalnya Bank Mandiri, Inalum, PLN dan Bank BTN. Kalau dilihat dari pendidikannya Ahok cocok untuk menempati jabatan di PLN atau Inalum.&nbsp;Tapi apalah soal pendidikan, banyak pejabat di Indonesia tak selalu berhubungan dengan latar belakang pendidikan. Yang penting asyik.Sama halnya dengan dunia pendidikan di Indonesia. Lulusan jurusan tanah menjadi manajer di bank. Lulusan statistik jadi wartawan, dan pendidikan guru jadi menteri koperasi.&nbsp;Entahlah. Apakah itu kebehasilan pendidikan di Indonesia atau justru kemunduran.Dari wajahnya yang tersembul dari layar televisi, Ahok terlihat senang sekali dengan rencana jabatan barunya tersebut. Namun sampai saat ini Ahok masih merahasiakan posisi penting dan nama BUMN yang akan dipimpinnya."Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok.Kita tunggu kebijakan atau legacy baru Ahok di posisi barunya. Tentu bukan sumpah serapah dan kata-kata kotor yang tidak enak didengar dan permisif bagi anak-anak.Apakah jabatan barunya ini menjadikan Ahok naik tahta atau justru turun kasta. Kita lihat saja.

Ahok tentu memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjabat posisi penting di perusahaan pelat merah. Pernah jadi bupati, menjadi anggota DPR dan pendidikannya juga cukup mumpuni.

164eb320-bd60-4108-8d0c-8e8b109df56d-1573637928841.jpg

Ahok bakal menempati posisi penting di salah satu BUMN. (Foto: Sindonews)

Ahok tentu memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjabat posisi penting di perusahaan pelat merah. Pernah jadi bupati, menjadi anggota DPR dan pendidikannya juga cukup mumpuni.

Ahok, Naik Jabatan atau Turun Kasta?

Suara Mahasiswa

PADANG, HALUAN.CO - “Namanya politik, banyak yang tidak disangka-sangka!” ucap seorang netizen di laman komentar unggahan instagram Faldo Maldini.&nbsp;Pindahnya Faldo dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sontak membuat publik kaget dan tercengang. Bagaimana tidak, politisi yang berusia 29 tahun sekaligus mantan juru bicara Prabowo-Sandi pada Pilpres lalu itu, tiba-tiba pindah haluan ke kubu seberang.&nbsp;Berita kepindahan Faldo diperkuat dengan bertebarannya spanduk berwarna khas PSI di Kota Padang, lengkap dengan potret diri Faldo dan kalimat pamungkasnya “SUMangaik BARu” (Semangat Baru).Dan, 27 Oktober 2019 agaknya menjadi hari yang besar bagi politisi muda asal Sumatera Barat tersebut. Pasalnya Faldo Maldini resmi bergabung dengan partai yang berada di kubu lawannya kala itu, yakni PSI. Tak tanggung-tanggung, ia langsung didapuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumatera Barat.Keputusan politisi yang juga mantan Ketua BEM UI itu menuai berbagai respons. Laman instagram Faldo berubah menjadi ladang hujatan, berbagai komentar negatif tumbuh menenggelamkan komentar komentar positif. .&nbsp;Fanatisme para penggemar telah menciptakan zona nyaman, kabar kepindahan yang cukup cepat membuat publik terkejut. Citra selama berkecimpung di partai lama, perlu diperbaharui oleh Faldo melalui semangat barunya.Tidak sedikit penggemar Faldo yang merasa kecewa dengan keputusan itu. Ironisnya, Faldo dianggap gegabah dan hanya mencari sensasi. Nyatanya, alasan kepindahan Faldo dilandasi oleh berbagai pertimbangan bukan sekadar sensasi belaka. Diketahui, keputusan tersebut juga berkaitan dengan rencana Faldo untuk berlaga di Pilkada Sumatera Barat pada 2020 mendatang.&nbsp;&nbsp;Hal itu ia buktikan dengan pendakatan kepada masyarakat Sumatera Barat yang mulai ia lakukan belakangan ini. Melalui pidato politiknya di Padang (27/10/2019), pria lulusan Imperial College London tersebut memperkenalkan “SUMangaik BARu” yang dibangun dan diwujudkan untuk Sumatera Barat. Menurutnya, Sumangaik Baru adalah sebuah bentuk solusi atas keresahan yang terjadi di kampung halamannya.Kejayaan Masa LaluSumatera Barat dianggap stagnan di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, mencatat bahwa ekonomi Sumatera Barat triwulan III 2019 tumbuh 5,16 persen. Hal ini mengalami kemunduran dibanding tahun lalu. Pada triwulan III 2018, ekenomi Sumatera Barat tumbuh 5,24 persen. Melihat kondisi ini, perlu adanya gebrakan untuk membangunkan singa Sumatera yang tengah lelah.&nbsp;Oleh Faldo, jiwa semangat yang baru dapat menghidupkan kembali masa jaya Sumatera Barat. Sumangaik Baru menampung sembilan komponen yang diberi nama “Sumangaik Sambilan” (Semangat Sembilan).&nbsp;Keseluruhan poin dalam Sumangaik Sambilan pun ditelisik berdasarkan fenomena yang ada. Faldo percaya, permasalahan yang ada di Sumatera Barat bisa diatasi apabila sumangaik sambilan diterapkan. Berikut adalah Sumangaik Sambilan dalam Sumangaik Baru ala Faldo Maldini.Pertama, Sumangaik Baraja (Semangat Belajar), untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kedua, Sumangaik Mangaji (Semangat Mengaji), masyarakat Minangkabau terkenal dengan ilmu agamanya yang kental. Banyak sekolah agama yang berdiri di Sumatera Barat.&nbsp;Pelajarnya pun bukan hanya dari dalam negeri, ramai pelajar asing yang bersekolah agama di ranah Minang. Namun gaungnya kini kian lesu, lewat Sumangaik Mangaji geliat pusat studi Islam se-Asia diharapkan dapat kembali hidup.Ketiga, Sumangaik Raun (Semangat Raun/Berkeliling), sehubungan dengan potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat maka akses mobilitas untuk mencapai potensi itu perlu diperbaiki. Semangat ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang memadai.&nbsp;Keempat, Sumangaik Bakawan (Semangat Berkawan), memberikan peluang bagi insan kreatif Sumbar untuk melebarkan sayapnya dan membawa kawan-kawan baru untuk berkarya bersama.&nbsp;Kelima, Sumangaik Malayani (Semangat Melayani), membangun pemerintahan yang berjiwa loyal untuk melayani masyarakatnya. Tampak pada bagian belakang seragam Sumangaik Baru, terdapat nomor telepon Faldo Maldini. Ini sebagai bentuk semangat Faldo untuk melayani masyarakat.&nbsp;Keenam, Sumangaik Manggaleh (Semangat Berdagang), sebuah semangat untuk memberdayakan UMKM yang ada dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya.&nbsp;Ketujuh, Sumangaik Bajaleh-jaleh (Semangat Berjelas-jelas), mencoba untuk bersifat transparan kepada rakyat. Tidak menutup-nutupi apa yang seharusnya diketahui oleh rakyat.Kedelapan, Sumangaik Badayo (Semangat Berdaya), mengembalikan fungsi Bundo Kanduang sebagai pagar negeri dan ujung tombak pembina generasi muda. Serta memperkuat peran Alim Ulama, Niniak Mamak, dan Cadiak Pandai.&nbsp;Dewasa ini, nilai budaya di Sumatera Barat cenderung menjadi atribut saja. Tidak ada pemaknaan terhadap nilai budaya tersebut. Terlebih lagi generation-gap-cyndrome yang melanda generasi muda, membuat jarak diantara yang tua dan yang muda. Sehingga dikhawatirkan tidak adanya regenerasi budaya di Sumatera Barat. Terakhir, kesembilan, Sumangaik Basegeh (Semangat Berdandan), artinya semangat untuk menciptakan Sumbar yang lebih indah dengan menjaga lingkungan dan konservasi alam.Partai baru, semangat baru. Politisi kelahiran Padang tersebut agaknya dapat dijadikan role model oleh kawula muda. Terlepas dari berbagai respons yang muncul, keputusan Faldo untuk pindah ke PSI adalah sebuah strategi yang berani.&nbsp;Sejatinya Sumangaik Baru yang Faldo kemukakan bukanlah semangat yang benar-benar baru. Semangat tersebut telah ada sejak ia ditempa semasa kuliah. Walau masih terbilang muda, pengalaman Faldo dalam urusan pimpin-memimpin bukan isapan jempol. Beberapa organisasi mampu ia ketuai selama berkuliah dulu. Tentu tantangannya kini semakin besar.&nbsp;Kepercaayan publik perlu segera dikembalikan. Semangat yang sudah ada perlu dijaga, hingga bisa membangkitkan kejayaan kampung halaman seperti sedia kala.Penulis: Fath Putra Mulya

Fanatisme para penggemar telah menciptakan zona nyaman, kabar kepindahan yang cukup cepat membuat publik terkejut. Citra selama berkecimpung di partai lama, perlu diperbaharui oleh Faldo melalui semangat barunya.

63084f9a-88a0-4823-9118-605e5a823d06-1573615275601.jpg

Sembilan Semangat baru ala Faldo Maldini. (Ilustrasi: Kevin)

Faldo Madini sudah yakin bergabung dengan PSI. Ia juga bertekad untuk menjadi orang nomor satu du

Citra dan Semangat Baru Faldo Maldini lewat Sumangaik Baru

JAKARTA, HALUAN.CO - Sebuah majalah sekelas Tempo, laporan utamanya selalu membuat heboh negeri ini. Kasus mutakhir dalam edisi Hidung Pinokio yang membuat meradang pendukung Presiden Jokowi. Sampai-sampai para pendukung fanatik, baik yang laten maupun yang manifes berebut merisak majalah Tempo terutama aplikasi daringnya.Namun tidak menemukan data apakah kontroversi Hidung Pinokio tersebut menguntungkan Tempo secara finansial (majalah habis dibeli) atau malah buntung. Dalam menentukan laporan utama tentu saja sebuah majalah pasti selalu menghitung untung dan rugi.Begitu juga mengenai laporan utama majalah Tempo edisi 8 November 2019 yang menampilkan kover ilustrasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyembul dari kaleng Aibon. Wajah dan sekujur badannya berlumuran Aibon dengan tulisan provokatif "Aib Anggaran Anies".Tulisan lain dalam laporan itu tak kalah provokatifnya misalnya ada yang berjudul "Kotak Pandora Anggaran Ibu Kota", "Laju Cepat Bujet Formula E", "Satu Sistem Dua Hasil", "Suara Berbuah Hibah" dan "Alokasi Janggal di Tahap Awal". Sebagai bumbunya tentu atau bagian wawancara dengan Anies Baswedan.Tapi anehnya, para pendukung Anies yang juga tak kalah fanatiknya dengan pendukung Ahok+Jokowi, tidak menampakkan rasa marah. Tidak ada yang menggeruduk kantor majalah Tempo di Jalan Palmerah Selatan, misalnya. Tidak ada yang membakar majalah atau mengajukan somasi atau lapor polisi atawa paling lunak melapor ke Dewan Pers.Ini kontras, ketika wajah Anies diilustrasikan sebagai Joker oleh Ade Armando. Legislator Fahira Idris misalnya langsung melaporkan Ade Armardo ke Polda Metro Jaya. Kasusnya sampai sekarang masih dalam penanganan polisi.Sepertinya, pernyataan Anies dalam akun pribadinya yang justru memuji dan menghargai laporan utama Tempo menyejukkan para pendukungnya. Sekaligus pula, pernyataan Anies itu yang membuat isu tersebut sepi dari pemberitaan alias tidak viral atau mewabah."Terimakasih Tempo telah menjalankan tugasnya sbg pilar keempat demokrasi. Semoga perbaikan yg sdg berjalan bisa segera kami tuntaskan. Terus awasi kami yg sdg bertugas di pemerintahan.... Karikaturnya boleh juga. Kalau tidak begitu bukan Tempo namanya." (diimbuhi simbol senyuman dan jempol)Entahlah. Apakah tidak viralnya laporan utama Tempo di kalangan yang maha kuasa netizen itu karena sikap adem Anies? Bisa juga. Namun, apakah tidak viralnya laporan tentang Anies itu justru 'merugikan' majalah Tempo? Padahal, mungkin diharapkan laporan itu bisa menjadi alat kemarahan pendukung Anies dan juga menjadi bahan gorengan pendukung Ahok.Anies memang sangat lihai dan bisa memendam amarah untuk urusan DKI Jakarta. Perisakan kepada Anies Baswedan sejak menjadi gubernur DKI Jakarta selalu ditanggapi dengan dingin dan senyuman. Dari mulai soal rencana balapan Formula E, lem Aibon, jembatan penyeberangan orang tanpa atap hingga biaya konsultan.Dari kalangan yang netral juga banyak yang memuji sikap Anies yang tidak reaktif dengan laporan majalah Tempo. Anies dianggap sebagai pejabat yang konsisten antara ucapan dan perbuatan untuk saat ini. Dalam grup perbincangan di kelompok Humanika misalnya, Anies Baswedan akan terus dirisik segala perbuatan dan kebijakannya karena selama ini keputusannya banyak merugikan para bohir. Contoh yang paling fenomenal menghentikan reklamasi pantai Jakarta.Terkait media, Anies Baswedan juga tidak mungkin menggugat Tempo. Karena pada tahun 1994 Anies Baswedan termasuk yang membela kebebasan pers salah satunya menentang pembredelan Tempo, Tabloid Detik dan majalah Editor oleh rezim Orde Baru di Universitas Gadjah Mada (UGM). Anies disebutkan termasuk yang terluka saat itu karena dihajar popor senjata milik serdadu."Hari itu, Anies Rasyid Baswedan terjungkal kena popor senapan. Tapi hari itu juga membuktikan bahwa keteguhan Anies untuk mempertahankan kebenaran tidak terjungkal meskipun berhadapan dengan laras senapan dan nyawa taruhannya," kenang Ferizal Ramli dalam blog pribadinya yang ditulis dari Jerman pada 21 Mei 2007 pada saat Anies masih menjadi rektor Universitas Paramadina.Itulah Anies Baswedan, 25 tahun lalu saat masih menjadi mahasiswa sudah memperjuangkan kebebasan pers. Kini saat menjadi pemimpin pemerintahan di Jakarta konsisten menghormati kebebasan pers termasuk Tempo yang dulu dibelanya.

Tapi anehnya, para pendukung Anies yang juga tak kalah fanatiknya dengan pendukung Ahok+Jokowi, tidak menampakkan rasa marah. Tidak ada yang menggeruduk kantor majalah Tempo di Jalan Palmerah Selatan, misalnya. Tidak ada yang membakar majalah atau mengajukan somasi atau lapor polisi atawa paling lunak melapor ke Dewan Pers.

243900a9-af46-41e6-95c9-ad0ac58d65d4-1573471197253.jpg

Karikatur Kover Majalah Tempo Edisi 8 November 2019. (Foto: WowKeren.com)

Sebuah majalah sekelas Tempo, laporan utamanya selalu membuat heboh negeri ini. Kasus mutakhir dalam edisi Hidung Pinokio yang membuat meradang pendukung Presiden Jokowi. Sampai-sampai para pendukung fanatik, baik yang laten maupun yang manifes berebut merisak majalah Tempo terutama aplikasi daringnya.

Tak Seperti Hidung Pinokio, Anies Berlumuran Aibon Nggak Jadi Viral

Ekonomi

Bukan tanpa alasan Jokowi mempertanyakan impor cangkul. Pasalnya, ia melanjutkan RI masih mencatat defisit transaksi berjalan. Berdasarkan data Bank Indonesia, current account deficit/CAD per kuartal II 2019 mencapai USD8,4 miliar atau 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC, Rabu (6/11/219), Presiden Jokowi heran Indonesia mau impor cangkul.&nbsp;"Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor Enak banget itu negara yang barangnya kita impor," kata Jokowi.

c1f24379-425e-45a8-b369-9cd98f9f3f01-1573116109684.jpg

Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC, Rabu (6/11/219), Presiden Jokowi heran Indonesia mau impor cangkul. "Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor Enak banget itu negara yang barangnya kita impor," kata Jokowi.

Presiden Jokowi Heran Indonesia Mau Impor Cangkul, Nah Lho?

Nasional

Cadar dan celana cingkrang pun dipermasalahkan. Padahal cadar dan celana cingkrang tak ada kaitannya dengan radikalisme. Kegaduhan pun muncul. Belum 100 hari kerja konsentrasi pemerintah terpusat pada isu radikalisme sementara ekonomi masih saja terus terpuruk.

Menteri Agama Fachrul Razi bekerja di Kabinet Indonesia Maju langsung menggebrak dengan menyatakan perang kepada radikalisme. Berbagai atribut pun dipermasalahkan.

403dd502-1652-4a91-9a99-1111683a2430-1572619726440.jpg

Cadar dan celana cingkrang pun dipermasalahkan. Padahal cadar dan celana cingkrang tak ada kaitannya dengan radikalisme. 

Kontroversi Menteri Agama

News

Daerah

Nadiem sudah resmi mengundurkan diri. Namun ojek online yang menjadi mitra Nadiem selama ini protes. Mereka menentang Nadiem menjadi menteri karena soal kesejahteraan ojol saja belum terselesaikan.

CEO Gojek Nadiem Makarim sudah hampir pasti menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Jokowi Jilid II.

cc65ff2b-59b6-4025-9fe1-cd1941c6bf44-1571722943278.jpg

Tinggalkan Gojek untuk Menteri

641996a1-56dd-4062-a347-965ab8249a83-1573347324221.jpg

"Kunker dilakukan, selama empat hari, sejak Senin hingga Kamis 10&nbsp;Oktober 2019," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen, Selasa (8/10).Menurutnya, saat ini anggota dewan sedang melakukan Kunjungan kerja (Kunker) atau studi banding terkait Ranperda RPJMD 2020."Iya. kami memang sedang melakukan studi banding di beberapa tempat. Kalau saya ke Jogjakarta," katanya.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 45 orang anggota DPRD Kota Padang kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa kota di Indonesia sejak Senin (7/10) kemarin.

45d57008-c131-4ba4-8657-bc83f68e0db7-1570603969002.jpeg

Sebanyak 45 orang anggota DPRD Kota Padang kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa kota di Indonesia

45 Anggota DPRD Padang Kunker ke Jawa, Bahas RPJMD 2020?

Dari informasi BMKG, gempa terjadi hari ini, Kamis (14/11/2019) pukul 17.21 WIB.Kapusdatinmas BNPB, Agus Wibowo, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik atas gempa tersebut.&nbsp;"Masyarakat diimbau agar tidak panik dan hanya membaca informasi dari BMKG atau BNPB/BPBD, info update akan disampaikan lebih lanjut," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11/2019).&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi magnitudo 5,1 di Buleleng, Bali. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.&nbsp;

908192a8-2420-4453-aeb5-aa63de91deff-1573730789749.jpg

JAKARTA, HALUAN.CO - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi magnitudo 5,1 di Buleleng, Bali. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. 

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Bali, Tidak Berpotensi Tsunami 

Presiden meminta membelanjakan anggarannya masing-masing dengan cepat, namun anggaran yang dibelanjakan memberikan hasil yang berkualitas.Jokowi tidak mau lagi para pejabat negara masih melaksanakan kebiasaan lama, yaitu membelanjakan anggaran di akhir tahun. Sebab, kebiasaan tersebut nantinya berdampak pada proses pembangunannya."Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp 31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini. Penggunaan belanja APBN itu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019)Jokowi berharap ada perubahan pola pikir dari seluruh pejabat negara baik di pusat maupun daerah. Menurut Jokowi, pelaksanaan belanja cepat juga mampu membantu perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global."Tadi Bu Menkeu sudah sampaikan, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi hantui nyaris semua negara. Sehingga diharapkan fiskal kita, belanja APBN bisa trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, sudah. Ini perintah," tegas Jokowi.Namun, Jokowi juga meminta setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan hasil yang berkualitas."Saya minta. Ini juga sudah saya sampaikan, jangan hanya sent yang diurus, tapi delivered. Artinya menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting," katanya.&nbsp;Jokowi menceritakan bahwa masih ada pejabat negara yang bangga jika penyerapan anggarannya mencapai 99 persen bankan 100 persen. Namun, dari realisasi penyerapan tersebut minim berdampak pada masyarakat."Karena dulu bangga kalau realisasinya 99% atau 100%. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu. Terpenting kita melihat barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat rasakan manfaatnya. Itu esensinya," tegas Jokowi.Mantan Wali Kota Solo ini juga menyampaikan bahwa kinerja penyerapan anggaran dengan produk yang dihasilkan sudah cukup baik. Sebab, banyak infrastruktur yang telah dibangun selama lima tahun lalu."Ini menjadi fondasi kuta bagi kita untuk bersaing. Airport juga sama. Ekspansi airport yang sudah ada, banyak. Terpenting juga koneksikan ini, dengan kawasan wisata, industri, pertanian, kawasan nelayan," ungkap dia.Presiden Jokowi menyerahkan DIPA secara simbolik kepada 12 kementerian/lembaga, yaitu; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan DPR.Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyerahkan dokumen transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke beberapa kepala daerah secara simbolik.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada para menteri, pejabat setingkat menteri dan kepala daerah. Pejabat negara baik menteri maupun kepala daerah diminta untuk tidak sembarang membelanjakan setiap anggaran pada tahun 2020.

294dd53c-a820-42ae-b8c7-9f6b3f4613ee-1573711804928.jpg

Presiden Joko Widodo usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 (Foto: Setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada para menteri, pejabat setingkat menteri dan kepala daerah. 

Serahkan DIPA 2020, Jokowi Minta Anggaran Tidak Sembarangan Dibelanjakan

Berakhirnya Pilpres 2019 ternyata tak membuat Prabowo tenggelam. Malah, mantan Danjen Kopassus itu kini menjadi target pemberitaan oleh para awak media.Apapun yang dilakukan Prabowo, kini memiliki nilai berita yang begitu penting.&nbsp;Pada rapat kerja perdana Menhan dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019) misalnya. Saat itu, ruangan penuh dengan anggota Komisi I DPR.Balkon untuk wartawan juga sesak tanpa sisa kursi satu pun. Semua menunggu penjelasan dari pensiunan jenderal bintang tiga tersebut.&nbsp;Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, saat itu mengatakan, rapat bersama Prabowo itu adalah yang paling ramai sejak ia mengikuti rapat di Komisi I DPR.&nbsp;"Mungkin ini sebuah tanda bahwa harapan masyarakat agar TNI semakin kuat begitu besar," kata Meutya.&nbsp;Prabowo adalah sebuah narasiPeneliti dari Forum Studi Media dan Komunikasi Politik Indonesia (Formasi), Muhammad Taufik Rahman, menyebut, Prabowo adalah sebuah narasi. Sehingga, menurutnya, wajar bila dia menjadi media darling.&nbsp;"Dalam lima tahun terakhir, hampir tidak ada konteks politik yang tidak terkait dengan Prabowo. Meskipun itu di kubu pendukung rivalnya, Jokowi, nama Prabowo tetap saja selalu disebut. Suka tidak suka, saat kita membicarakan Jokowi, saat itu juga nama Prabowo terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai sebuah narasi politik besar, Prabowo akan selalu punya nilai berita," kata Taufik kepada Haluan.co, Kamis (14/11/2019).&nbsp;Prabowo, kata dia, memiliki reputasi dan terus menanjak naik sejak terjun ke dalam dunia politik. Bahkan, kekuatan reputasinya juga masih mampu menaikkan elektabilitas Partai Gerindra."Prabowo punya kapabilitas. Bisa&nbsp;dibilang saat ini merupakan salah satu menteri yang the right man on the right place," ujarnya.&nbsp;Di kalangan militer, lanjut Taufik, Prabowo merupakan tokoh yang sangat dihormati, termasuk di kepolisian. Hal itu terbukti ketika Jenderal Pol Idham Azis memberikan penghormatan kepada Prabowo usai dilantik menjadi Kapolri.&nbsp;"Saat Idham Azis dilantik jadi Kapolri dan akan disalami, dia bersikap hormat dan mengucapkan 'siap komandan'. Ini artinya kapabilitasnya masih diakui sebagai pemimpin," jelas Taufik.&nbsp;Dia melanjutkan, Prabowo juga dapat menawarkan inovasi dan kebaruan dalam pemerintahan Jokowi. Visinya sebagai mantan calon presiden yang memiliki pandangan luas terkait pertahanan, keamanan dan geopolitik global, kata dia, sangat diharapkan dapat memberikan banyak kejutan yang menarik bagi media."Personality Prabowo pada dasarnya ekspresif. Dia dikenal temperamental, tegas tapi juga sangat kompromis. Mungkin ini juga yang disukai media. Kemampuannya mengungkapkan sesuatu dengan berbagai ragam emosi yang kadang-kadang tegas, terlalu percaya diri dan di lain waktu santai, punya nilai berita sendiri," ungkap Taufik.&nbsp;Kemudian yang terakhir, kata Taufik, Prabowo memiliki mental berani yang diharapkan bisa melahirkan otokritik bagi pemerintahan Jokowi. Dengan power politik dan kepemimpinan yang dipandang setara dengan Jokowi, Prabowo diharapkan berbeda dengan menteri-menteri lainnya yang cenderung tunduk dengan semua kebijakan presiden."Otokritik merupakan barang langka di birokrasi dan kementerian. Bayangkan jika suatu saat Prabowo berbeda pendapat dengan presiden, pasti akan jadi berita besar. Saya kira, hal inilah yang sesungguhnya membuatnya menjadi perhatian media," paparnya.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Nama Prabowo Subianto terus menjadi sorotan media sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 23 Oktober 2019 lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta.&nbsp;

4ec88abe-1fee-44e5-a567-077d36fab49d-1573700389670.jpg

Menhan Prabowo Subianto bersama Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. FOTO: Haluan.co/Jimmy Ratag)

JAKARTA, HALUAN.CO - Nama Prabowo Subianto terus menjadi sorotan media sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 23 Oktober 2019 lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Prabowo adalah Sebuah Narasi, Wajar bila Jadi Media Darling

"Akibat kejadian, meninggal dunia tujuh orang, luka berat enam orang dan luka ringan 10 orang," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dilansir dari detikcom, Kamis (14/11/2019).Tujuh orang korban tewas itu, ungkap Dedi, terdiri dari dua perempuan dan lima pria yang merupakan penumpang bus Arimbi.&nbsp;Adapun bus Arimbi yang berpelat nomor B 7168 CGA itu dikemudikan oleh R (41). Sementara bus Sinar Jaya berpelat nomor B 7949 IS dikendarai sopir berinisial S (42).&nbsp;"Lalu yang luka berat sopir bus Sinar Jaya dan penumpang bus Arimbi. Luka ringan dari penumpang bus Arimbi," ungkap Dedi.&nbsp;Polisi, kata Dedi, telah meminta keterangan dua saksi, yaitu Adam Ahyapudin (30) dan Ade Ahmad Candra (31). Keduanya merupakan petugas patroli PT LIntas Marga Sedaya, pengelola Tol Cipali."Dari keterangan saksi, bus Sinar Jaya melaju dari arah Jakarta menuju Palimanan atau berada di jalur A. Setiba di TKP, diduga sopir Sinar Jaya kurang antisipasi sehingga kendaraan tidak terkendali lalu menyebrang ke jalur B dan menabrak bus Arimbi yang datang dari arah Cirebon menuju Jakarta di lajur 2," paparnya.&nbsp;

SUBANG, HALUAN.CO - Kecelakaan dua bus terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada Kamis (14/11/2019) dini hari tadi sekitar pukul 00.00.&nbsp;Hasil pengecekan terakhir, NTMC Korlantas Polri menyebut korban tewas dalam kecelakaan itu berjumlah tujuh orang.

de312689-2b1f-4c8d-985a-73d12b6ebe2a-1573692312915.jpg

Ilustrasi kecelakaan bus. FOTO: Istimewa 

JAKARTA, HALUAN.CO - Kecelakaan dua bus terjadi di di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada Kamis (14/11/2019) dini hari tadi sekitar pukul 00.00. Hasil pengecekan terakhir, NTMC Korlantas Polri menyebut korban tewas dalam kecelakaan itu berjumlah tujuh orang.

Kecelakaan Bus di Tol Cipali, Tujuh Orang Tewas

Pelaku bom bunuh diri yang belum diketahui identitas dan jaringannya tewas di tempat dengan tubuh hancur. Sedangkan enam orang anggota polisi dan sipil terluka."Tak ada sikap selain bahwa saya mengutuk keras terjadinya aksi bom bunuh diri ini. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya mendukung dan mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera mengusut kejadian tersebut hingga tuntas," kata Herman dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/11/2019)."Saya percaya bahwa Polri akan melakukan penegakan hukum secara profesional dalam rangka menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara," ujar anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan ini.Menurut Herman, tidak hanya di Medan, Polri juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan di seluruh Indonesia demi memastikan kejadian seperti ini tak terulang lagi.&nbsp;"Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu menunjukkan bahwa Indonesia tidak takut terhadap teror, seperti apa pun bentuknya," kata anggota DPR dari dapil Nusa Tenggara Timur ini.Herman mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri untuk tidak menyebarkan foto-foto maupun video aksi tersebut.&nbsp;"Selain agar masyarakat tidak perlu mendapatkan gambar atau visual mengerikan, menyebarkan foto dan video hanya membantu tercapainya tujuan teror itu sendiri," ujarnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Komisi Kepolisian (Komisi III DPR) Herman Herry mengutuk bom bunuh diri di&nbsp;Markas Polrestabes Medan, Jalan H. M. Said, Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (13/11/2019) pukul 08.45.&nbsp;

0602301c-e803-4e46-8e86-952dbbcc334d-1573621268831.jpg

Ledakan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, Jalan H. M. Said, Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (13/11/2019) pukul 08.45. (Foto: Istimewa)

Markas Polrestabes Medan, Jalan H. M. Said, Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (13/11/2019) pukul 08.45. 

Ketua Komisi Kepolisian DPR Minta Masyarakat Tak Sebarkan Gambar Bom Bunuh Diri

Terduga pelaku dalam insiden itu mengenakan atribut ojek online."Kita sedang cek TKP," kata Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Mardiaz Kusin, Rabu (13/11/2019).Polisi sendiri saat ini telah mengamankan lokasi dan memasang garis pembatas. Pelaku bom bunuh diri itu diduga telah tewas usai melancarkan aksinya tersebut.&nbsp;

MEDAN, HALUAN.CO - Ledakan terjadi di Polrestabes Medan di Jalan HM Said, Kota Medan, Sumatera Utara. Ledakan yang diduga dari bom bunuh diri itu terjadi pada hari ini, Rabu (13/11/2019) sekira pukul 08.45 WIB.

7f49dd84-5b8d-4cbf-a195-46100f8e2c40-1573613915915.jpg

Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan. FOTO: Twitter

MEDAN, HALUAN.CO - Ledakan terjadi di Polrestabes Medan di Jalan HM Said, Kota Medan, Sumatera Utara. Ledakan yang diduga dari bom bunuh diri itu terjadi pada hari ini, Rabu (13/11/2019) sekira pukul 08.45 WIB.

Ledakan Terjadi di Polrestabes Medan, Terduga Pelaku Pakai Atribut Ojol

Megapolitan

Selain merusak jembatan penyeberangan orang (JPO), skuter juga berpotensi menyebabkan kecelakan."Saya meminta ke Polda Metro Jaya menertibkan (skuter) gitu loh. Karena Grab Skuter ini, selain merusak JPO fasilitas umum juga bisa menganggu pejalan kaki," kata Sarifuddin pada wartawan, Jakarta, Selasa (12/11/2019) malam.Menurut Sarifuddin, jika pihak kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan, tak tertutup kemungkinan akan jatuh korban. Mengingat jalur dilewati skuter bisa mengganggu pejalan kaki yang sedang berjalan.Sarifuddin mencontohan, Singapura telah melarang penggunaan skuter listrik di trotoar karena memakan banyak korban dan satu tewas. Pelarangan ini dimulai sejak Senin (4/11/2019) lalu.Bahkan, cerita Sarifuddin, bagi yang melanggar akan diancam dengan hukuman penjara. Tak hanya itu, sambung Sarifuddin, ada denda yang menanti sebesar 2.000 dolar Singapura atau Rp 20,6 juta, atau hukuman penjara hingga tiga bulan lamanya."Dan di parlemen Singapura lalu, Menteri Transportasi Lam Pin Min akan melakukan penegakan hukum terkait pelarangan naik skuter listrik di sana. Bahkan ada sejumlah denda bagi pengendara e-skuter di Singapora yang nekat melakukannya. Kita di Indonesia harus melakukan langkah preventif sebelum ada jatuh korban," paparnya.Untuk itu, politisi PAN asal Sulteng ini meminta, aktivitas itu dihentikan sementara hingga menunggu regulasi diterbitkan oleh pihak pemerintah. Dan jalur khusus buat pengendara."Aktivitas itu dihentikan&nbsp;saja sementara, jangan beraktivitas dulu karena berbahaya. Kita buat aturannya dan kita buat jalur khusus dulu. Jangan sampai jatuh korban baru kita semua bersuara. Dan gaduh lagi, " tegas Sarifuddin.Seperti diberitakan, pihak Dinas Bina Marga DKI sudah bersuara dengan mengunggah beberapa foto dari rekaman CCTV mereka memperlihatkan ada sekelompok anak muda sedang&nbsp;mengendarai skuter listrik di JPO. Mereka memanfaatkan lift untuk naik ke JPO."Pihak Grab bersabar dululah, hingga ada regulasinya. Untuk para pengguna skateboard, scooter listrik (grabwheels) saya mohon untuk tidak menggunakan alat-alat tersebut itu dulu hingga aturannya turun," ujar Sarifuddin.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi Hukum (Komisi III DPR RI) Sarifuddin Sudding mendesak Polda Metro Jaya menghentikan skuter listrik yang saat ini marak digunakan masyarakat di sepanjang jalan protokol Jakarta. Di Singapura sudah dilarang.

c3081105-0147-4e05-9dd1-c93f3043e314-1573607442894.jpg

Grab Skuter marak di Jakarta dan sangat mengganggu pejalan kaki. (Foto: Sindonews)

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mendesak Polda Metro Jaya menghentikan skuter listrik yang saat ini marak digunakan masyarakat di sepanjang jalan protokol Jakarta. Di Singapura sudah dilarang.

Tunggu Regulasi, Polda Metro Didesak Hentikan Penyewaan Grab Skuter

Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 formasi. Berdasarkan rilis pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, alokasi 2.104 formasi tersebut akan dibagi menjadi empat kualifikasi formasi, yakni sebanyak 210 dialokasikan untuk pelamar kategori cumlaude.&nbsp;“(Mereka ini adalah) lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat Dengan Pujian (cumlaude) dan berasal dari Perguruan Terakreditasi A/Unggul serta Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan,” jelas Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo yang sekaligus bertindak selaku Ketua Panita Seleksi di Jakarta, Selasa (12/11/2019).Selain itu, sebanyak 43 lowongan akan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, yakni pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tugkai).&nbsp;"Sebanyak 10 lowongan diperuntukkan bagi putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua," ujarnya.Sementara sisanya sebanyak 1.841 lowongan akan diperuntukkan bagi kualifikasi formasi umum, yakni pelamar perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman yang dirilis tanggal 11 November tersebut.Masih menurut pengumuman yang dilansir situs resmi Mahkamah Agung, keseluruhan formasi tersebut akan didistribusikan ke dalam 14 formasi jabatan, masing-masing ahli pertama analis kepegawaian, ahli pertama arsiparis, ahli pertama auditor, ahli pertama pranata computer, analis perkara peradilan, analis sumber daya manusia aparatur, analis data penilaian pendidikan, verifikator keuangan, pemelihara sarana dan prasarana, pengadministrasi registrasi perkara, pengelola barang milik negara, pengelola sistem dan jaringan, pelaksana/terampil arsiparis dan pelaksana/terampil pranata komputer.Dari 14 formasi tersebut, alokasi terbanyak dibuka untuk ahli pertama pranata computer sebanyak 497 formasi, disusul dua formasi terkait perkara, masing-masing pengadministrasi registrasi perkara sebanyak 431 formasi dan analis perkara peradilan sebanyak 355 formasi.&nbsp;Alokasi berikutnya pelaksana/terampil arsiparis sebanyak 341 formasi dan pengelola sistem dan jaringan sebanyak 155 formasi. Sisanya terdistribusi ke dalam 9 formasi jabatan lainnya.Penyandang disabilitas dapat melamar untuk formasi-formasi seperti ahli pertama pranata komputer, pengadministrasi registrasi perkara dan pelaksana/terampil pranata komputer. Sementara itu, sebanyak 3 formasi dari pelamar cumlaude dialokasikan untuk jabatan ahli pertama arsiparis.Seperti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun sebelumnya, pendaftaran akan dilakukan secara online melalui portal pendaftaran CPNS Badan Kepegawaian Negara. Pendaftaran secara online ini akan dilaksanakan sejak tanggal 14 November dan akan berakhir tanggal 18 November mendatang.Pelaksanaan ujian yang terdiri seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem computer (Computer Asssted Test—CAT).Nantinya, hasil seleksi CPNS ini diharapkan akan menambah jumlah sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya yang hingga kini tercatat berjumlah 31.025 orang dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

JAKARTA, HALUAN.CO - Mahkamah Agung (MA) RI membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang. Pembukaan lowongan ini menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019.

5feda3d1-b1ee-4f01-a19b-3daaf01b3f9e-1573553698903.jpg

Lowongan 2.104 CPNS di MA RI. (Ilustrasi: MA RI)

Mahkamah Agung (MA) RI membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang. Pembukaan lowongan ini menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019

MA Buka Lowongan 2.104 CPNS, Tersedia Formasi untuk Cumlaude dan Disabilitas

Jokowi mengemukakan hal itu saat memberikan sambutan di puncak Kongres dan HUT ke-8 Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (11/11/2019).Menyikapi keluhan Presiden Jokowi, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebutkan ada tiga penyebab utama secara ekonomi yang menyebabkan defisit terjadiPertama, Indonesia kebanyakan impor akibat pelemahan dalam perdagangan, atau kalah telak dalam bersaing di bidang perdagangan. Hal ini mengakibatkan surplus perdagangan terus mengecil.&nbsp;"Bahkan perdagangan Indonesia mencapai rekor terburuk pada tahun 2018 karena neraca perdagangan mengalami defisit untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Akibatnya neraca transaksi berjalan defisit sangat besar yakni mencapai Rp426,7 triliun," kata Daeng di Jakarta, Selasa (12/11/2019).Kedua, ekonomi bersandar pada utang luar negeri dan utang dalam mata uang asing, yang mengakibatkan aliran keuntungan investasi asing dalam porto folio utang mengalir ke luar negeri dengan sangat deras."Hal ini ditunjukkan oleh defisit pendapatan primer. Bahkan defisit pendapatan primer mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir yakni pada tahun 2017," katanya.&nbsp;Dan ketiga, uang kabur dari Indonesia yang disebabkan investasi swasta dan asing dalam investasi langsung enggan melakukan reinvestasi di Indonesia atau enggan menempatkan keuntungannya dalam investasi baru atau menempatkan di bank bank dalam negeri. Namun keuntungan tersebut diangkut ke negara dari mana investasi itu berasal atau ke negara lain."Indonesia menganut sistem devisa bebas, sehingga siapapun bebas memindahkan uang hasil keuantungannya di Indonesia ke luar negeri," tegasnya.&nbsp;Lantas, apa penyebab secara politik? Menurut Daeng, para pengambil kebijakan ekonomi gagal dalam menjalankan roda perekonomian dengan baik terutama dalam satu dasawarsa terakhir.&nbsp;"Saya menduga banyak elemen Pemerintahan dan DPR ditengarai dikendalikan oleh para importir," ujarnya.&nbsp;Lebih lanjut menurut Daeng, pengambil keputusan dalam pemerintahan semakin tergantung pada utang, sehingga kebijakan pun dibuat untuk menghasilkan keuntungan sebesar besarnya bagi para rentenir pemberi utang.&nbsp;"Semoga orang orang ini bisa digigit 'tangannya sampai putus' oleh bapak Presiden agar mereka tidak dapat lagi berbuat untuk kepentingan modal asing, importir dan para rentenir," harapnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Jokowi mengeluhkan defisif transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Jokowi juga selalu menyampaikan kepada para menterinya bahwa urusan impor harus dilihat secara detail dan rinci penyakitnya.&nbsp;

69abe1a0-5f8d-48b6-aec1-ee4114e63429-1573527828098.jpg

Impor yang tidak terkendali salah satu penyebab defisit transaksi berjalan kian besar. (Ilustrasi: Tim HMG)

Presiden Jokowi mengeluhkan defisif transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Jokowi juga selalu menyampaikan kepada para menterinya bahwa urusan impor harus dilihat secara detail dan rinci penyakitnya. 

Ini Penyebab Defisit Transaksi Berjalan versi AEPI

Hanif menyoroti pemberitaaan bahwa Habib Rizieq tidak dapat pulang lantaran masalah overstay."Beliau tinggal di Saudi 7 Dzulqodah 1439 H atau 20 Juli 2018. Jadi, kalau melewati 20 Juli baru disebut over stay," kata Hanif di Sekretariat DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).Menurut Hanif, sebelum mendekati bulan Dzulqodah, HRS sempat beberapa kali&nbsp;terbang negara lain, seperti Turki, Yaman dan Maroko. Namun, ketika ingin terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, mertuanya mendapat pencekalan."Beliau sempat tiga kali melakukan percobaan keluar Saudi, tapi tidak bisa karena ada surat cekal tersebut," paparnya.Menurut Hanif, HRS mendapatkan pencekalan setelah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Ini pada tanggal 1 Syawal tepat saat beliau mengumumkan SP3 tanggal 15 Juli 2018," bebernya.Pencekalan kedua setelah visa habis berlaku pada tanggal 29 Rabiul Awal 1449. Atau setelah reuni akbar 212 tahun 2018, kembali terjadi pencekalan tanggal 7 Desember."Jadi, over stay terjadi karena ada pencekalan, bukan pencekalan karena over stay. Beliau terus melakukan upaya pulang ke tanah air," tandasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Perwakilan keluarga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Abdurrahman Alatas membeberkan kronologi pencekalan terhadap mertuanya yang belum bisa kembali ke Indonesia.

3788b812-0764-4cf9-8778-a670f5eb79d7-1573473167813.jpg

Konferensi Pers FPI terkait pencekalan Habib Rizieq. (Foto: Haluan/Tio)

Perwakilan keluarga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Abdurrahman Alatas membeberkan kronologi pencekalan terhadap mertuanya yang belum bisa kembali ke Indonesia.

 Soal Surat Pencekalan, Begini Klarifikasi Keluarga Habib Rizieq

Menurut Slamet, Rizieq belum bisa pulang, karena alasan politis dari pemerintah Indonesia."Kami menyampiakan bahwa IB HRS bukan tidak berani pulang akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia," kata Slamet di Sekretariat DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).&nbsp;Slamet menganggap, yang memberi hambatan itu juga membangun persepsi seolah-olah Rizieq Shihab dicitrakan sebagai "musuh" negara. Hal itu, kata Slamet, dapat dilihat dari buzzer yang terus membangun persepsi seperti itu."Pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan IB HRS sebagai musuh yang keberadaanya tidak diinginkan oleh Indonesia," imbuhnya.Kemudian, Slamet juga menjelaskan bahwa alasan politik sulitnya Rizieq Shihab kembali ke Indonesia adalah soal keamanan. Karena, pihak Kerajaan Saudi akan mengijinkan Rizieq kembali ke Indonesia jika ada jaminan keamanan."Alasan keamanan tersebut adalah kekhawatiran pihak Kerajaan Saudi akan keselamatan IB HRS. Sebagaimana disampaikan oleh mantan Dubes Saudi untuk Indonesia. Pihak kerajaan sendiri sudah menyatakan siap untuk mempersilahkan IB HRS pulang bila ada jaminan keamanan," tukasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustaz Slamet Ma'arif membantah bila Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dituding memang tidak memiliki nyali untuk balik ke Indonesia.

a48d6cc3-1ec7-4d76-80bd-2f9d0a39341f-1573471913363.jpg

Rizieq Shihab menunjukkan dua surat bukti pencekalan. (Foto: Screenshot Youtube FRONT TV)

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustaz Slamet Ma'arif membantah bila Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dituding memang tidak memiliki nyali balik ke Indonesia

PA 212: Pihak Pencekal Persepsikan HRS Sebagai Musuh Negara 

"Adalah pelanggan HAM serius. Setiap warga negara harus mendapat perlindungan, kalau Habib Rizieq sebagai tokoh bangsa tidak mendapat perlindungan, apalagi rakyat biasa," ujar Sobri di Markas FPI, Petamburan, Jakarta, Senin (11/11/2019).Sobri menegaskan, FPI tak menuntut pemerintah untuk memulangkan Rizieq atau membayarkan dendanya. Namun, FPI menuntut HAM Habib Rizieq dipenuhi oleh pemerintah.Menurut dia, pemerintah saat ini abai dengan kewajibannya untuk menolong warga negara yang mengalami kesulitan di luar negeri."Di sini bisa dilihat, sikap (pemerintah) diam, acuh terhadap status Habib Rizieq ini," kata dia.Sementara itu, menantu Habib Rizieq, Habib Hanif Alatas mengungkapkan, alasan mertuanya tidak dapat kembali ke Indonesia lantaran dicekal.Bahkan, pencekalan oleh Imigrasi Saudi itu dilakukan atas permintaan pemerintah Indonesia."Berdasarkan keterangan dari beliau (Habib Rizieq) begitu. Ada pihak-pihak dari negeri, anda untuk dicekal," ujar Hanif.

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ustaz Sobri Lubis menegaskan pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia HAM terhadap Habib Rizieq Shihab. Alasannya, penguasalah yang menyebabkan Rizieq Shihab tak bisa pulang ke Indonesia.

9fdc014a-b6a1-48d9-b07c-025e7f6b3805-1573469923103.jpg

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ustaz Sobri Lubis menegaskan pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia HAM terhadap Habib Rizieq Shihab

Pemerintah Indonesia Dituding Langgar HAM Rizieq Shihab 

"Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh kerabat dan sahabat bahwa sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu tepatnya sejak tanggal 1 Syawal tahun 1439 H, saya dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi," ujar Rizieq lewat video yang diunggah kanal YouTube Front TV, Minggu (10/11/2019).&nbsp;Dalam video berdurasi 38 menit 27 detik itu, Rizieq menunjukkan dua lembar kertas yang disebutnya sebagai surat pelarangan dirinya keluar dari Arab dengan alasan keamanan."Saya tunjukkan pertama, ini adalah surat yang berisi tentang visa saya. Visa saya berlaku tanggal berapa, berakhir tanggal berapa, ini lembaran yang menerangkan tentang persoalan masa berlakunya saya punya visa," tutur Rizieq."Nah kemudian lembaran yang satu lagi ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal, sekali lagi ini lembaran yang menunjukkan bahwa saya dicekal sejak tanggal 1 syahwal 1439 H sampai hari ini. Di sini ditulis bahwa saya dilarang keluar, saya dilarang bepergian dari Saudi, bahkan disini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan," lanjutnya.Ia menegaskan, dengan bukti surat tersebut, pencekalan yang dilakukan pemerintah Arab atas permintaan Indonesia, bukan lantaran ada pelanggaran hukum tapi semata-mata hanya masalah keamanan."Sekali lagi, saya dicekal disini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Saudi ini atau kesalahan, tidak, hanya karena alasan keamanan," ucapnya.Menurut Rizieq, kedua surat itu merupakan bukti-bukti nyata, riil, otentik bahwa dirinya memang dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.Dia menambahkan, dirinya sengaja menunjukkan bukti surat tersebut karena ada oknum pejabat di Indonesia yang mengatakan bahwa ia tidak dicekal."Saya tunjukkan di sini supaya anda tahu, karena saat ini saya lihat di Indonesia masih ada oknum-oknum pejabat yang berbicara di televisi mewakili pemerintah seenaknya mereka katakan bahwa saya ini bisa pulang kapan saja, tidak ada pencekalan, mereka bohong," kata Rizieq membantah.Dikatakan Rizieq, pemerintah Arab Saudi siap mencabut pencekalan, asalkan ada jaminan resmi atas keamanan dan keselamatan dia dan keluarganya dari pemerintah Indonesia."Pemerintah Saudi setiap saat siap untuk mencabut cekal saya kalau ada jaminan resmi dari pemerintah Indonesia kalau saya tidak diganggu, kalau saya tidak diusik daripada keamanan dan keselamatan saya beserta keluarga," tuturnya.Rizieq mengungkapkan, dirinya sudah berupaya memberikan penjelasan kepada pemerintah Arab Saudi, namun pemerintah disana khawatir akan keselamatan dia dan keluarga."Padahal saya sudah berikan pengertian saya aman, saya tenang, tidak ada masalah, kalaupun saya diganggu oleh pemerintah Indonesia, saya akan melakukan perlawanan secara hukum. Tapi mereka belum tenang menerima alasan-alasan tersebut sehingga mereka belum mau mencabut cekal saya," terangnya."Sekali lagi saya tetap mau berterima kasih kepada pemerintah Saudi, saya memaklumi alasan mereka, mereka tidak ingin berspekulasi dengan keamanan, keselamatan jiwa seseorang dengan keluarga, saya hargai itu, saya terima kasih, walapun saya akan tetap meminta secara prosedur agar cekal itu tetap dicabut," tukasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengungkapkan, penyebab dirinya tidak bisa kembali ke Tanah Air karena masih dicekal oleh Arab Saudi atas permintaan pemerintahan Indonesia. Pencekalan tersebut dilakukan sejak 1 Syawal 1439 H, atau Juni 2018 lalu.

54d04035-aecf-4933-8ec8-1dffeecb2e8d-1573398764690.jpg

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengungkapkan, penyebab dirinya tidak bisa kembali ke Tanah Air karena masih dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintahan Indonesia. 

 Rizieq: Pejabat Indonesia Bilang Saya Bisa Pulang Kapan Saja, Mereka Bohong

"Saat itu, disepakati untuk tidak menaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III," bunyi salah satu kesimpulan&nbsp;rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan dan Dewas BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan yang berlangsung dari Kamis hingga Jumat (8/11/2019) dinihari.&nbsp;Kenaikan iuran tersebut justru akan semakin membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, Komisi yang membidangi kesehatan itu minta Kementerian Kesehatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas III.Komisi IX juga meminta Kemenkes bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan BPJS bidang Kesehatan untuk menyelesaikan data&nbsp;cleansing&nbsp;terhadap 98,8 juta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena&nbsp;exclusion errordan&nbsp;inclusion error&nbsp;dalam penetapan PBI."Kami mendesak BPJS Kesehatan dan Pemerintah untuk memfinalisasi data&nbsp;cleansing&nbsp;sisa data PBI, dan menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2019," Wakil Ketua Komisi IX Ansory Siregar yang membacakan kesimpulan rapat itu.Selain itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemenuhan hak jaminan sosial terhadap banyaknya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri&nbsp;(PPNPN) yang belum tergabung dalam jaminan sosial.&nbsp;"Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapat jaminan sosial. Maka kami mendesak DJSN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mencari penyelesaian pemenuhan hak jaminan sosial bagi PPNPN," tegasnya.&nbsp;Komisi IX juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Rumah Sakit di seluruh Indonesia."Selain penyelesaian tunggakan di RS, kami juga meminta Kemenkes untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga ISQua (International Society for Quality in Health Care)," tuturnya.&nbsp;Rapat kerja yang selesai pukul 02.00 dini hari itu juga mendesak BPJS Kesehatan untuk mereviu Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan, agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi IX DPR RI tetap konsisten dengan hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Koordinator bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan yang digelar pada 2 September 2019 lalu.

f32c6a1f-a761-48d7-854f-d7a008d0964c-1573224388977.jpg

Komisi IX juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Rumah Sakit di seluruh Indonesia

Komisi IX DPR Konsisten Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 

Ucapannya itu dilontarkannya dalam rapat dengar pendapat komisi yang membidangi kesehatan itu dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama BPJS bidang Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Bidang Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).Ansory mengungkapkan bahwa rapat gabungan komisi-komisi terkait dengan pihak BPJS Kesehatan pada DPR RI periode lalu, tanggal 2 September 2019, telah merekomendasikan agar jika BPJS Kesehatan menaikan iuran peserta untuk menutup defisit anggaran, maka untuk kelas III tidak dinaikan.Namun apa yang terjadi, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, menaikkan menaikan iuran untuk semua kelas kepesertaan yang diberlakukan pada 2020.Berdasarkan perpres itu, kenaikan iuran umumnya berada di atas 50%. Misalnya, Kelas III yang sebelumnya Rp25.500 menjadi Rp42.000 atau naik 64,70%. Lalu Kelas II yang semula Rp51.000 menjadi Rp110.000 atau naik 115,68%, dan Kelas I dari Rp80.000 kini menjadi Rp160.000 atau naik 100%.&nbsp;&nbsp;"Ini zalim pak, kasihan masyarakat. Tolong jangan dinaikan iuran BPJS kelas III pak. Kita sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia, itu masyarakat yang kita hadapi. Mereka bayar karena dia sakit. Setelah sembuh tidak bayar lagi, kenapa? Karena dia tidak ada uang. Ini zalim pak," ucap politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.&nbsp;Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh juga merasa geram dengan kebijakan pemerintah, terutama pada Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) karena telah mengingkari apa yang sudah direkomendasikan saat rapat dengan DPR.Ninik (sapaan akrabnya) merasa pemerintah tidak menghargai keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu itu. "Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan,” tegas Ninik.Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut hasil rapat gabungan Komisi IX DPR RI dengan beberapa kementerian pada 2 September 2019 menyatakan menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. Saat itu Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing.“Jelas pada tanggal 2 September rapat gabungan DPR RI dengan beberapa kementerian memutuskan untuk tidak menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III, tapi ternyata tetap dinaikkan dengan keluarnya Perpres (Peraturan Presiden). Lalu apa harga diri kita apa? Kenapa kita masih mau rapat?” tegas Ninik.Ia mengusulkan untuk tidak menggelar rapat dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan lagi jika hingga BPJS Kesehatan tetap menaikan iuran Kelas III Mandiri. "Saya usul kalau sampai besok Kelas III masih dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS Kesehatan, dengan Kemenkes. Tidak ada gunanya. Rangkuman, kesepakan atau kesimpulan apapun dan ditandatangani siapapun tetap dilanggar kok. Kita ini tidak punya harga diri, gak ada sanksi apapun,” tegasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Zalim! Kata itu terucap dari mulut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar yang ditujukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menaikan iuran peserta, terutama bagi kelas III mandiri.

a12bfee3-11a1-4c57-b517-ed0b9685661f-1573193811491.jpg

Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI Ansory Siregar (kiri). (Foto: Haluan.co/Jimmy Ratag)

pemerintah tidak menghargai keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu itu

Legislator Ini Sebut BPJS Kesehatan Berbuat Zalim 

health

kesehatan

Demikian disampaikan oleh Hery Susanto Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (7/11/2019).Perpres tersebut mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 menjadi Rp. 42.000/bulan, kelas 2 menjadi Rp. 110.000/bulan dan kelas 1 menjadi Rp. 160.000/bulan. Iuran baru BPJS kesehatan akan berlaku per Januari 2020.Menurut Hery Susanto, Perpres tersebut hanya bersifat tambal sulam demi membayar hutang BPJS Kesehatan atas klaim dari banyak faskes dan RS yang mencapai hingga 31 triliun rupiah pada tahun 2019 ini."Perpres tersebut hanya bisa untuk sementara waktu atasi pembayaran hutang BPJS Kesehatan, paling tidak hingga akhir Desember 2019 ini sebesar Rp 15 triliun dari iuran segmen penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN dan APBD. Selebihnya berharap dari efek kenaikan iuran peserta mandiri tiap kelasnya," kata Hery Susanto.Menurut Hery Susanto, masalah defisit BPJS kesehatan harus dilakukan secara holistik, tidak bisa tambal sulam. Kebijakan pemerintah saat ini masih tambal sulam, atasi defisit dengan cara menaikkan iuran JKN hanya akan menambah beban warga.&nbsp;"Defisit itu terjadi karena design JKN yang sudah keliru sejak awal pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan," kata Hery Susanto.Hery Susanto menjelaskan langkah atasi defisit BPJS Kesehatan mestinya dilakukan langkah pertama, harus ada pembenahan pola kebijakan distribusi kapitasi peserta BPJS kesehatan.&nbsp;Sebab masih dominan dimonopoli oleh faskes I pemerintah."Distribusi kapitasi peserta PBI BPJS Kesehatan harus proporsional dan berkeadilan. Distribusi kapitasi peserta BPJS kesehatan PBI rawan dikorupsi," ucap Hery Susanto.Kedua, perbaikan pola pembayaran klaim BPJS kesehatan yang&nbsp;transparan dan akuntabel. Pola INA-CBG's mesti diperbarui. Untuk hindari klaim fiktif.Ketiga, perlu dilakukan data cleansing peserta PBI BPJS kesehatan yang merupakan warga miskin dibayar melalui APBN dan APBD. Peserta PBI banyak yang tidak tepat sasaran. "PBI ini peserta BPJS kesehatan yang paling banyak gunakan klaim. Peserta PBI APBN Jumlah nya 96.7 juta orang dan PBI APBD 31 juta orang," jelas Hery Susanto.Keempat, hapus sistem kelas BPJS kesehatan. Cukup kelas standar saja tidak ada kelas 1, 2 dan 3. Ini sesuai dengan prinsip keadilan. Jika ingin naik layanan kelas harus top up sendiri.&nbsp;Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berefek atasi defisit justeru akan menambah peserta menunggak iuran. Ini akan menambah rumit JKN. Sanksi denda pelayanan sudah berlaku sebelum iuran naik. Tapi sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik itu masih jauh panggang dari api. Perangkat hukum nya belum jelas dan akan mendapat protes keras warga."Sikap warga saat ini nampaknya akan banyak gerakan turun kelas ke kelas 3. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya akan menambah jumlah peserta menunggak saja," pungkasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dinilai tidak akan atasi defisit BPJS Kesehatan.&nbsp;

cc38fa45-b66a-4980-9eb6-1aecebdde3f1-1573264574820.jpg

Rapat kerja Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Komisi Kesehatan DPR. (Foto: Haluan/Jimmy Ratag)

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dinilai tidak akan atasi defisit BPJS Kesehatan. 

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tidak Bisa Atasi Defisit

"Saya cuma menyampaikan ke Pak Menteri Kesehatan kita. Tadi dipuji, oh nanti gaji saya semua untuk BPJS Kesehatan. Maksudnya apa sih tuh? Mohon maaf ya, kita mengapresiasi, mengambil simpati masyarakat. Ini BPJS ini nggak perlu lagi simpati-simpati," kata Saleh saat rapat Komisi IX dengan Menkes dan BPJS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019).Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan itu mencapai puluhan triliun. Jadi, mau dikumpul semua gaji menteri, pejabat negara dan kepala daerah se-Indonesia tidak akan cukup menutupi permasalahan BPJS Kesehatan."BPJS ini sudah Rp 32 triliun defisitnya. Pak Menteri mau kasih gaji pak menteri, ditambah dengan seluruh gaji menteri yang ada di Republik ini, seluruh gaji anggota DPR, seluruh gaji bupati kabupaten/kota se-Indonesia, seluruh gaji gubernur, nggak akan cukup," tegasnya.Selain itu, harapan agar seluruh karyawan mengikuti Menkes dengan tidak mengambil gaji, menurut Saleh, usaha seperti itu sia-sia saja. Sebab, para karyawan sudah dipotong gajinya. Termasuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri semuanya sudah dipotong."Kok diajak lagi. Ini mohon maaf juga Pak Menteri. Menurut saya ini BPJS ini sudah sangat ada pada titik nadir yang harus diselesaikan masalahnya," tandas Saleh.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyindir Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang akan menyerahkan seluruh gaji pertamanya beserta tunjangan kinerjanya kepada BPJS Kesehatan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk defisit JKN. Menurut Saleh, Menkes tak perlu simpati berlebihan terkait defisit anggaran pada BPJS Kesehatan.

bd467705-8407-4ef3-be50-6818d4e63ba6-1573043720923.jpg

Komisi IX DPR rapat dengan Menkes dan BPJS. Foto: Haluan 

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyindir Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang akan menyerahkan seluruh gaji pertamanya beserta tunjangan kinerjanya kepada BPJS Kesehatan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk defisit JKN

DPR: Mau Dikumpulin Semua Gaji Menteri Nggak Cukup Tutupi Defisit BPJS

Menurut Saleh, pernyataan seperti terkesan menyederhanakan persoalan dalam BPJS Kesehatan."Lima hari yang lalu Dirut BPJS ngomong di media bahwa iuran BPJS itu lebih murah dari pulsa telpon. Saya mau bilang, Dirut BPJS sedang menyederhanakan hal yang tidak komparatif, tidak komparabel. Jadi jangan dibandingkan dengan pulsa," kata Saleh dalam rapat dengar pendapat dengan Menkes dan BPJS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019).Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, perkara kebutuhan membeli pulsa tidak sebanding dengan kebutuhan kesehatan. Sebab, pulsa itu kebutuhan sekunder sedangkan asuransi kesehatan adalah kebutuhan primer.Saleh juga keberatan mengenai pernyataan Fachmi yang menyatakan pembayaran premi setara dengan Rp 2.000 per hari . Bagi Saleh, hitungan simpel itu justru menimbulkan polemik di masyarakat"Orang kalau nggak punya pulsa telepon masih bisa hidup, bisa gembira, bisa senang, bisa tertawa, bisa beraktivitas.Tapi, kalau orang nggak punya akses kepada kesehatan ini bisa susah, meriang, merinding, bahkan bisa meninggal dunia," jelas Saleh.Oleh karena itu, Saleh meminta Fahmi meralat ucapannya tersebut dengan tujuan tidak menyinggung perasaan masyarakat Indonesia."Jadi tolong dicabut itu. Saya udah bilang, dirut BPJS nggak usah ngomong-ngomong gitu, kalau ditanyasoal iuran, itu urusan pemerintah, gitu loh," tukasnya.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, memprotes pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang membandingkan besaran iuran premi asuransi lebih murah ketimbang pulsa telpon.

22568127-3176-4ff6-a91e-f71210cdeae3-1573039808991.jpg

Anggota Komisi IX DPR dan mitra kerja. (Foto: Haluan) 

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, memprotes pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang membandingkan besaran iuran premi asuransi lebih murah ketimbang pulsa telpon. 

Dirut BPJS Samakan Iuran dengan Pulsa, PAN: Jangan Ngomong Gitu Dong!

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal mengisi pimpinan salah satu perusahaan pelat merah, usai diminta Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok disebut-sebut akan menjadi calon direktur utama PT Pertamina (Persero).Terkait kabar itu, mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu menilai, penempatan Ahok di salah satu perusahaan pelat merah akan mengembalikan arogansi para pendukungnya di media sosial."Rencana menempatkan Ahok di BUMN mengembalikan arogansi para pendukung Ahok dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa kontroversi tentang Ahok masih sangat tinggi. Orang yang coba nilai obyektif pun dihajar secara kasar oleh para Ahoker di medsos,"&nbsp;cuit Said Didu dalam akun twitter-nya&nbsp;@msaid_didu, Kamis (14/11/2019).Said Didu menduga, ke depan, para pendukung setia Ahok alias Ahoker di medsos akan "menghajar" pihak-pihak yang mengkritik mantan Bupati Belitung Timur itu. Kendati, kritik yang diberikan objektif dan rasional."Ahoker bangkit kembali dan menghajar secara membabi buta," sindirnya.Namun, Said Didu memastikan tidak langsung naik pitam atas serangan Ahoker tersebut. Dia akan menikmati itu semua.&nbsp;"Senang juga baca mention kasar para Ahoker sambil ketawa-ketawa," tulisnya.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu menilai, penempatan Ahok di salah satu perusahaan pelat merah akan mengembalikan arogansi para pendukungnya di media sosial.

447d9c8c-ab53-4f99-aeb8-93acf3910f8f-1573712845578.jpg

antan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu menilai, penempatan Ahok di salah satu perusahaan pelat merah akan mengembalikan arogansi para pendukungnya di media sosial.

Ini Momentum Bangkitnya Ahoker

Kali ini bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan Rabu, 13 November 2019 sekitar pukul 08.30.

Kantor Polisi kembali menjadi target pelaku bom bunuh diri.

adcf925c-5405-4171-b72c-25e079a86f97-1573631117323.jpg

Kantor Polisi kembali menjadi target pelaku bom bunuh diri. Kali ini bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan Rabu, 13 November 2019 sekitar pukul 08.30.

Bom Bunuh Diri Guncang Kota Medan

Dari hasil tersebut, ditemukan hasil perkembangan Fintech di dalam negeri mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 25,97 triliun. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menyatakan, potensi industri Fintech ke depan sangat menjanjikan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama dengan Asosiasi Fintech lndonesia (Aftech) membuat sebuah kajian tentang peran Financial Technology (Fintech) terhadap ekonomi Indonesia dengan menggunakan analisis Input-Output.

663c8497-9ea8-480f-95d4-83f5ae394d0d-1573547079669.jpg

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama dengan Asosiasi Fintech lndonesia (Aftech) membuat sebuah kajian tentang peran Financial Technology (Fintech) terhadap ekonomi Indonesia dengan menggunakan analisis Input-Output.

Industri Fintech Sangat Menjanjikan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan satu-satunya orang atau tokoh publik yang dilaporkan ke polisi oleh 'Ratu Pelapor' Dewi Tanjung. Sebelumnya ada nama di antaranya Amien Rais dan juga Habib Rizieeq

Dewi Tanjung yang disebut caleg gagal dikenal sebagai 'Ratu Pelapor'. Salah satu korbannya Novel Baswedan yang disebut-sebut penyiraman air keras yang menyebabkan matanya buta sebagai rakayasa.

17601094-9184-4a56-842a-9e98bdcc4c81-1573453851604.jpg

Dewi Tanjung yang disebut caleg gagal dikenal sebagai 'Ratu Pelapor'. Salah satu korbannya Novel Baswedan yang disebut-sebut penyiraman air keras yang menyebabkan matanya buta sebagai rakayasa.

Novel Baswedan Vs Dewi Tanjung

Hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awwal 1441 Hijriah atau kali ini bertepatan dengan 9 November 2019.

Selamat merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi.

dfe3896b-7e83-4195-a655-8431b3382c5d-1573290137844.jpg

Hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awwal 1441 Hijriah atau kali ini bertepatan dengan 9 November 2019.

Selamat Hari Maulid Nabi!

Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng I.B Suadnyana mengatakan, pascagempa pihaknya sudah berkoordinasi dengan para perbekel desa dan kelurahan.Selain itu, pihaknya terus memperbaharui informasi dan data terkait gempa. Ini untuk mencegah terjadinya keresahan warga.“Kami masih menelusuri kerusakan gampa. Kami juga masih mencari informasi valid dari BMKG, sehingga warga tidak panik termakan isu gempa hingga menyebabkan terjadi tsunami,” jelas Suadnyana seperti dikutip Balipost.Hingga malam, laporan kerusakan akibat dampak gempa terjadi di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak. Menurut Camat Gerokgak, Putu Juartawan, satu rumah warga Dusun Yeh Panes bagian atapnya terjatuh karena getaran gempa.Selain itu, sebuah&nbsp;pelinggih&nbsp;milik warga roboh akibat gempa. “Untuk sementara baru satu rumah warga rusak, kami masih menelusuri dan kepada para perbekel untuk turun mendata kemungkinan ada kerusakan tambahan,” katanya.Kerusakan rumah juga terjadi di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak.Di Kecamatan Seririt laporan sementara ada tiga rumah warga yang terdampak gempa. Camat Seririt, Nyoman Riang Pustaka menyebut, tiga rumah warga yang rusak itu berlokasi di Dusun Tegallenga, Desa Kalisada dan Desa Pangkung Paruk.Kerusakan ini mulai dari tembok yang mengalami keretakan, genteng yang berjatuhan karena goyangan gempa.&nbsp;Selain itu, atap gedung wantilan Desa Unggahan juga dilaporkan berjatuhan karena gempa.“Ini data sementara. Sekaligus kami meminta warga untuk tetap waspada dan tenang dan tidak percaya dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.&nbsp;

SINGARAJA, HALUAN.CO - Sejumlah bangunan mengalami kerusakan di Bali akibat gempa yang terjadi Kamis (14/11/2019) malam. Lokasi gempa dengan magnitudo 5,1 dekat Buleleng.

b52272be-65e7-49e6-a240-89666bd89848-1573747783047.jpg

Kerusakan ini mulai dari tembok yang mengalami keretakan, genteng yang berjatuhan karena goyangan gempa

Pascagempa Bali, Sejumlah Bangunan Rusak di Buleleng

Keinginan tersebut sudah mulai dirancang oleh beberapa pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun komunitas-komunitas yang ada di Kota Padang.Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Padang misalnya mengadakan acara bertajuk “Kota Tua Bacarito” di kawasan Kota Tua Padang, Kamis (14/11/2019).Diskusi Kota Tua Bacarito dikemas dengan acara santai ala milenial. Dimulai dengan walk-talk, berjalan keliling kota tua Padang dipandu oleh Komunitas Padang Heritage.&nbsp;Selama perjalanan, dijelaskan bagaimana sejarah dari bangunan-bangunan yang ada di sepanjang Kota Tua Padang. Acara diakhiri dengan sesi talkshow yang menghadirkan Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Barat Yulsi Munir, Koordinator Padang Heritage Bayu Haryanto, Chief Marketing Officer (CMO) Info Sumbar, Emen, dan Pakar Branding Sumatera Barat, Haris Satria.Acara yang ramai dihadiri kawula muda itu ditujukan sebagai langkah Kota Padang menuju kota dengan heritage tourism.&nbsp;“Selama ini masyarakat tahu bahwa kota tua itu hanya ada di Jakarta, padahal Kota Padang punya kota tua tersendiri dan sudah lama ada. Untuk itu, kami terpikir untuk membuat acara ini, sekaligus membranding kota tua di Padang,” ujar Galih, ketua pelaksana Kota Tua Bacarito.Acara tersebut digelar di area skatepark, pelantaran Kota Kua Padang. Dengan suasana ala kota tua, para peserta acara duduk bersama di pelantaran.&nbsp;Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa, mengaku yakin bahwa Kota Padang bisa menjadi destinasi heritage tourism dalam waktu dekat.&nbsp;“Harus bisa! Kita semua harus bekerjasama menjadikan Kota Padang sebagai kota heritage,” ungkap Hendri.&nbsp;Hal yang sama juga diungkapkan Yulsi Munir, “Padang sangat bisa menjadi kota heritage tourism. Tapi tentu masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dilakukan."Kawasan Kota Tua Padang telah ada sejak lama, kondisi bangunan peninggalan perlu diperbaiki untuk menambah estetika. Namun keaslian kawasan harus tetap dijaga.Mengingat Kota Padang yang sudah berumur 350 tahun, peninggalan-peninggalan sejarah yang ada berpotensi besar untuk dijadikan objek wisata kota tua.&nbsp;“Kota Padang adalah kota bersejarah, kolonial datang ke sini dan melihat Padang sebagai kota yang strategis. Banyak gedung-gedung tua, peninggalan zaman dahulu,” kata Hendri.&nbsp;Nantinya berbagai acara akan dihelat untuk lebih memperkenalkan kota tua kepada publik. Hendri juga mengimbau masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam mencapai heritage tourism tersebut.&nbsp;“Hidupkan kembali kota tua Padang, untuk kita dan anak cucu kita,” tukas Hendri menutup sesi talkhsow-nya.Penulis: Fath Putra Mulya

PADANG, HALUAN.CO - Demi meningkatkan sektor pariwisata, pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, berkeinginan untuk menjadi destinasi heritage tourism, layaknya provinsi lain di Indonesia.&nbsp;

26a87d2a-0da2-4bb6-a0ba-5864e7899d33-1573743516753.jpg

Diskusi Menuju Kota Padang sebagai Destinasi Heritage Tourism di Kota Tua Bacarito. (Foto: Haluan.co/Fath Putra Mulya)

Ikhtiar Menuju Kota Padang sebagai Destinasi Heritage Tourism.

Ikhtiar Menuju Kota Padang sebagai Destinasi Heritage Tourism

viral

Perempuan asing yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Slamet, mengamini keinginan kekasihnya tersebut. Kisah asrama mereka yang berawal di Pantai Kuta Bali pada 2014 kini berbuah manis.Slamet menikahi Laura di kampung halamannya, Desa Kapas, Bojonegoro. Prosesi ijab kabul mereka pun viral di media sosial setelah ramai beredar di grup Whatsapp. Uniknya, maskawin pernikahan tersebut hanya uang sebesar Rp300 ribu."Awalnya saya melihat dia berjalan-jalan di Pantai Bali. Lalu saya ajak dia menghabiskan malam tahun baru bersama," kata Slamet mengenang pertemuan pertamannya dengan sang istri pada 2014 silam, Kamis (14/11/2019).Selanjutnya, kata dia, mereka pun mulai akrab dan pada akhirnya berpacaran. Setelah lima tahun menjalin asmara, Slamet akhirnya memutuskan untuk menikahi sang pujaan hati.Melansir iNews.id, prosesi akad nikah mereka mencuri perhatian netizen. Karena keduanya tampil sederhana, dan acara sakral tersebut berlangsung di sebuah musala kecil kampung tersebut.Pada rekaman video itu, Slamet dan Laura dinikahkan secara islam oleh penghulu kantor urusan agama setempat, disaksikan masyarakat sekitar dan kedua orang tua Laura dari Finlandia."Saya jatuh cinta dengan dia (Slamet)," ujar Laura.Slamet dan Laura belum memutuskan akan menetap tinggal di Indonesia atau Finlandia. Sebab, Laura masih terikat kontrak selama satu tahun bekerja pada perusahaan jasa penyelaman di Legian, Bali.

BOJONEGORO, HALUAN.CO - Kalau jodoh memang tidak ke mana. Prinsip itu rasanya dipegang baik-baik oleh seorang pria asal Bojonegoro Jawa Timur, Slamet Mulyono, yang menikahi wanita asing atau bule dari Finlandia bernama Laura.

a49299ea-dfe7-4e2e-820e-564275273870-1573735727301.jpg

Slamet Mulyono menikahi wanita asing atau bule dari Finlandia bernama Laura. (Foto: iNews) 

Selanjutnya, kata dia, mereka pun mulai akrab dan pada akhirnya berpacaran.

Nikahi Bule Cantik asal Finlandia, Pria Bojonegoro Ini Cuma Modal Maskawin Rp300 Ribu

"Adapun tiga subsektor yang memberikan sumbangsih besar terhadap ekonomi kreatif tersebut, yakni industri kuliner sebesar 41,69 persen, disusul industri fesyen (18,15 persen), dan industri kriya (15,70 persen)," kata Agus dalam Munas Dekopin di Makassar, belum lama ini.Menperin menambahkan, pemerintah terus memacu pengembangan industri termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), yang dilakukan secara klaster. “Jadi, ada klaster yang isinya jenis usaha atau jenis industri yang sama. Di satu sisi ada juga klaster yang pembagian wilayah-wilayahnya akan ditentukan jenis industrinya,” ujarnya.Menurut Agus, upaya itu dapat membuka peluang terbentuknya sebuah koperasi. “Dari clustering itu, kami berharap para pelaku IKM bisa masuk bagian dari supply chain untuk industri yang besar. Tentunya ini akan menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.Dalam upaya pemerintah menggenjot produktivitas dan daya saing IKM, salah satu langkahnya adalah melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Pemberian KUR juga akan lebih mudah dengan adanya klaster industri. Selain itu, kami akan mengusulkan tentang KUR spesifik bagi IKM,” ungkapnya.Pemerintah akan menurunkan suku bunga KUR per 1 Januari 2020 dari 7 persen menjadi 6 persen. Kebijakan ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang ingin memacu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan upaya perbaikan neraca perdagangan dipercepat.Di samping itu, akan diberikan kenaikan plafon minimal penyaluran KUR pada tahun depan menjadi Rp190 triliun atau naik 35,7 persen dari plafon tahun ini sebesar Rp 40 triliun, Peningkatan ini akan bertahap sampai lebih dari 100 persen pada tahun 2024 sehingga menjadi Rp325 triliun.Selanjutnya, plafon maksimal KUR mikro juga dilipatgandakan dari saat ini Rp25 juta menjadi Rp50 juta. Khusus untuk KUR mikro untuk sektor perdagangan, pemerintah juga memutuskan menaikkan akumulasi plafon, dari saat ini Rp100 juta menjadi Rp200 juta.

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan pada tahun 2018, industri kreatif mampu memberikan kontribusi signfikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Diperkirakan industri kreatif menyumbang sampai Rp1.000 triliun.&nbsp;

88614072-5b43-401c-95b4-166b0e35c2bd-1573734936645.jpg

Industri kreatif menyumbang PDB cukup besar. (Foto: Istimewa)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan pada tahun 2018, industri kreatif mampu memberikan kontribusi signfikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Diperkirakan industri kreatif menyumbang sampai Rp1.000 triliun. 

Copyright @ 2019 haluan.co.

All right reserved

• Tentang Haluan

• Redaksi

• Pedoman Media Siber

• Kontak Kami