83f44f24-d51f-4eb6-85a5-f8edc30425d4-1587111213795.png

Nasional

JAKARTA, HALUAN.CO - Mantan Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais akan mendeklarasikan partai baru bernama Partai Ummat.Apa yang penting: <ul class="zero-padding-list"><li>Amien mendirikan Partai Ummat setelah memutuskan mundur dari partai yang didirikannya itu.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Amien merupakan salah satu deklarator PAN yang dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998.</li></ul>Jadwal deklarasi: <ul class="zero-padding-list"><li>Salah satu orang dekat Amien, Agung Mozin mengatakan, Partai Ummat ini awalnya ingin dideklarasikan pada 26 Maret.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Namun setelah dilakukan rapat ulang, jadwalnya diundur ke 17 Ramadan mendatang.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Abdul Mutthalib yang mengusulkan jadwal itu dan diamini oleh Amien.</li></ul>"Semoga informasi tanggal pelaksanaan acara deklarasi ini sudah final dan tim sedang bekerja keras mempersiapkannya," kata Agung, seperti dikutip dari Kumparan, pada Senin (1/3/2021). (*)

Amien merupakan salah satu deklarator PAN yang dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998.

0d7f34b7-9a7b-49f3-ae88-1a5677be0413-1614621889175.jpg

Mantan Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais akan mendeklarasikan partai baru bernama Partai Ummat.

Amien Rais Deklarasikan Partai Ummat 17 Ramadan

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo telah resmi mencabut lampiran peraturan pemerintah terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (keras), pada Selasa (2/3/2021). Wakil Presiden Ma'ruf Amin disebut sebagai dalang dari keputusan Jokowi itu.Ma'ruf merasa dirugikan:<ul class="zero-padding-list"><li>Menurut Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, Ma'ruf ialah orang yang paling disudutkan dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut. Pasalnya, Ma'ruf merupakan mantan Ketua Umum MUI, eks Rais Aam PBNU, dan dikenal sebagai salah satu ulama besar di Indonesia.</li></ul><blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/3/2/article/jokowi-cabut-lampiran-perpres-terkait-investasi-miras" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Jokowi Cabut Lampiran Perpres Terkait Investasi Miras</a></blockquote><ul class="zero-padding-list"><li>Masduki juga menyebut, Ma'ruf tidak mengatahui isi perpres saat diterbitkan, lantaran tidak terlibat dalam penyusunan dan pembuatannya.</li></ul>Langkah Ma'ruf:<ul class="zero-padding-list"><li>Usai heboh, Ma'ruf langsung melakukan pertemuan terbatas dengan sejumlah pihak untuk membahas hal itu. Mulai menghubungi sejulah menteri, termasuk melakukan rapat dengan beberapa menteri.</li><li>Bahkan, kata Masduki, sesaat sebelum Presiden Jokowi melakukan konferensi pers terkait pencabutan perpres tersebut, sempat dilakukan pertemuan empat mata antar dua pemimpin negara tersebut.</li></ul>Memilih bungkam:"Kiai Ma'ruf saya kira dalam tiga hari terakhir melakukan banyak langkah-langkah yang bagaimana agar bisa presiden mencabut. Tapi memang sengaja Kiai ma'ruf tidak mau berbicara karena tidak ada gunanya berbicara dengan pers pada saat-saat seperti ini," kata Masduki, seperti dilansir Kumparan. (*)

Bahkan, kata Masduki, sesaat sebelum Presiden mengumumkan pencabutan perpres tersebut, sempat dilakukan pertemuan empat mata antara Jokowi dan Ma'ruf.

7bbe3e93-5541-4d37-8d48-64891ec81a43-1614693193773.jpg

Presiden Joko Widodo telah resmi mencabut lampiran peraturan pemerintah terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (keras), pada Selasa (2/3/2021). Wakil Presiden Ma'ruf Amin disebut sebagai dalang dari keputusan Jokowi itu.

Gerilya Wapres Ma'ruf Amin Sebelum Jokowi Cabut Perpres Terkait Investasi Miras

291fddab-b4cf-4484-8780-bdeca72485e7-1576226857772.jpg

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras). Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dilansir laman resmi Setkab, Selasa (2/3/2021).&nbsp;Apa katanya: “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi.&nbsp;Apa yang terjadi: Keputusan mencabut lampiran Perpres itu diambil Jokowi setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.<blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/3/1/article/rizal-ramli-kritisi-pemotongan-anggaran-covid-19-demi-bancakan-infrastruktur" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Rizal Ramli Kritisi Pemotongan Anggaran Covid-19 Demi Bancakan Infrastruktur</a></blockquote>“Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkapnya.Adapun lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan mencabut lampiran Perpres itu diambil Jokowi setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

2a6e0d01-a70e-49fe-ad29-17946d7d52e7-1614679624020.png

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras). Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dilansir laman resmi Setkab, Selasa (2/3/2021). 

Jokowi Cabut Lampiran Perpres Terkait Investasi Miras

JAKARTA, HALUAN.CO - Tim Kajian Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali menghadirkan pelapor dan terlapor untuk mengumpulkan masukan dari para narasumber yang pernah bersinggungan dengan UU tersebut.&nbsp;Apa yang penting: <ul class="zero-padding-list"><li>Berbagai masukan dan pandangan yang diberikan para narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Tim Kajian UU ITE, termasuk adanya kemungkinan revisi terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang ini.</li></ul>Apa katanya: "Dari kalangan terlapor terkonfirmasi hadir secara vitual antara lain Muhammad Arsyad, Ravio Patra, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, dan Teddy Sukardi. Sementara dari kalangan pelapor yang akan didengarkan keterangannya adalah Alvin Lie, Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, dan Muannas Al Aidid," kata Ketua Tim Kajian UU ITE bentukan Menko Polhukam, Sugeng Purnomo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3/2021).Konteks: Sebelumnya, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, Tim Kajian UU ITE telah menampung masukan dari para nasumber baik terlapor maupun pelapor, diantaranya Saiful Mahdi, Baiq Nuril, Diananta Putra, Dandhy Dwi Laksono, Bintang Emon, Singky Suadji dan Ade Armando. Setelah mendengarkan dan mendapatkan masukan dari para pelapor dan terlapor, Tim Kajian akan masuk ke klaster kedua, yakni kelompok Aktivis/Masyarakat Sipil/Praktisi.Pasal yang disorot: Para narasumber dari kalangan terlapor dan pelapor yang hadir secara virtual ini banyak menyorot pasal 27 dan pasal 28 UU ITE. <blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/3/2/article/amien-rais-deklarasikan-partai-ummat-17-ramadan" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Amien Rais Deklarasikan Partai Ummat 17 Ramadan</a></blockquote>“Inti dari diskusi kemarin, secara khusus kami mendapatkan satu gambaran bahwa kelompok pelapor maupun terlapor, ada masukan terkait dengan revisi beberapa pasal. Pasal yang paling disorot adalah pasal 27 dan pasal 28. Menurut mereka, di antaranya perlu mendapat kejelasan penormaannya dan implementasinya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam tersebut.&nbsp;

Berbagai masukan dan pandangan yang diberikan para narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Tim Kajian UU ITE.

444deb1f-2693-47d2-9329-78ccebf8dada-1614662404907.jpg

Ketua Tim Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo. (FOTO: Kemenko Polhukam) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Tim Kajian Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali menghadirkan pelapor dan terlapor untuk mengumpulkan masukan dari para narasumber yang pernah bersinggungan dengan UU tersebut. 

Tim Kajian UU ITE Undang Aktivis Ravio Patra hingga Nikita Mirzani

8f898ff8-da08-4b44-a724-c909c1e01c2e-1593408809115.png

Apa yang penting:• Nurdin Abdullah yang bergelar profesor itu selama ini dikenal sebagai sosok yang bersih.• Pada 2017 lalu, Nurdin mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada tahun 2017.Tanggapan IPO:• Atas penangkapan Nurdin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) yakni Dedi Kurnia Syah mengatakan sudah sepatutnya penghargaan pada Nurdin dicabut.• Sebagai pejabat publik Nurdin dianggap telah gagal membatasi diri agar tidak terlibat kasus rasuah.• “Sebagai pejabat publik ia gagal membatasi diri agar tidak terlibat atau dilibatkan dalam pusaran kejahatan laten (korupsi) itu,” ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, pada Senin, 1 Maret 2021.• Dedi menyebut bahwa korupsi sampai hari ini masih terbukti sebagai kejahatan kolektif, dan Nurdin Abdullah menjadi bagian dari itu.

Tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian banyak kalangan. Terlebih hal itu menjadi sebuah ironi bagi banyak pihak, yang selama ini menganggap bahwa Nurdin adalah tokoh anti korupsi yang patut diteladani.

b28e60ed-f572-4acd-86e4-7213d876723c-1614656376397.jpg

Tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian banyak kalangan. Terlebih hal itu menjadi sebuah ironi bagi banyak pihak, yang selama ini menganggap bahwa Nurdin adalah tokoh anti korupsi yang patut diteladani.

IPO: Sudah Sepatutnya Penghargaan Tokoh Anti Korupsi Nurdin Abdullah Dicabut

Apa yang penting:Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) yakni Indriyanto Seno Adji, melihat adanya kepentingan terselubung dalam stigmatisasi mafia tanah oleh aparatus negara.Tanggapan Indriyanto Seno Aji:• Indriyanto menganggap stigma itu sangat subjektif. Seolah legalitas pembebasan tanah dipersepsikan sebagai mafia tanah. Narasi yang dibangun seperti ingin memberikan contoh bahwa kasus tanah secara subjektif ingin distigmatisasi sebagai mafia tanah.• Menurut Indriyanto, semua asumsi menyesatkan itu berujung pada kepentingan terselubung (vested interest) dari orang yang menggoreng isu. Bukan pada objektivitas sengketa hukum itu sendiri. Jadi semua digiring pada isu mafia tanah, padahal tidak selalu demikian.• Indriyanto menilai bahwa salah satu ciri kejahatan klasik ini adalah dilakukan secara terorganisir dan profesional serta berupaya menghindari mediasi dan proses hukum. Karena itu memiliki limitasi pengungkapannya.• Indriyanto menyebutkan pola dan stigma seolah adanya mafia tanah, merupakan cara-cara menggiring opini sesat yang tidak sehat. Bahkan justru menyimpang dari pola dan tata hukum yang sah.• Bagi Indriyanto, sengketa hukum tidak selalu dimaknai stigmatisasi subjektif yang menyebutkan ada mafia tanah . Ini perlu dihindari sehingga tidak benar juga konotasi dan narasi semua pembebasan tanah seolah merupakan permainan mafia tanah.• Polri perlu mencermati opini menyesatkan soal isu mafia tanah yang dilatarbelakangi vested interest yang sesat ini. Negara hukum harus menghargai hak-hak warga melalui tata dan pola prosesual justisial yang benar, bukan opini sesat yang penuh vested interest.

Langkah-langkah Polri mengungkap berbagai kasus pertanahan disertai penindakan terhadap penyandang dana maupun aktor intelektual, memang dinilai oleh banyak pihak sudah sangat baik. Kendati demikian, dalam skema politik perampasan lahan, tindakan judisial Polri itu sepertinya dimanfaatkan pihak yang bersengketa menciptakan stigma adanya mafia tanah dalam kasus pertanahan yang mereka hadapi.

2eff0e5f-c077-41c0-bf2b-aa2fce697722-1614655946476.jpg

Langkah-langkah Polri mengungkap berbagai kasus pertanahan disertai penindakan terhadap penyandang dana maupun aktor intelektual, memang dinilai oleh banyak pihak sudah sangat baik. Kendati demikian, dalam skema politik perampasan lahan, tindakan judisial Polri itu sepertinya dimanfaatkan pihak yang bersengketa menciptakan stigma adanya mafia tanah dalam kasus pertanahan yang mereka hadapi.

Dugaan Adanya Kepentingan Terselubung dalam Stigmatisasi Mafia Tanah oleh Aparatus Negara

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Demokrat diguncang isu tak sedap belakangan ini. Sejumlah kader yang kecewa terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggagas Kongres Luar Biasa (KLB). Sejarah pembentukan partai berlambang mercy ini pun jadi dua versi.SBY disebut ikut belakangan:<ul class="zero-padding-list"><li>Berdasarkan dari berbagai sumber, Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Jhoni Allen yang merupakan salah satu kader yang dipecat oleh Partai Demokrat era AHY, mengungkap kalau Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah pendiri.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Presiden ke-6 RI itu disebut masuk Demokrat setelah Demokrat dinyatakan lolos verifikasi KPU pada tahun 2004 lalu.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Saat itu, menurut Jhoni, SBY juga memasukkan sang istri, Ani Yudhoyono sebagai wakil ketua umum.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>SBY disebut bergabung setelah mundur dari jabatan Menko Polhukam di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>SBY pertama kali muncul di acara Partai Demokrat yang digelar di Hotel Kinasih, Bogor, Jawa Barat.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Jhonny didapuk sebagai ketua panitia dalam acara tersebut.</li></ul><blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/2/26/article/demokrat-pecat-7-kadernya-marzuki-alie-diberhentikan-secara-tidak-terhormat" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Demokrat Pecat 7 Kadernya, Marzuki Alie Diberhentikan Secara Tidak Terhormat</a></blockquote>"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," tegas Anggota Komisi VII DPR RI itu, dalam sebuah video berjudul "Jhoni Allen: Siapa Kudeta Demokrat" yang viral sejak Senin (1/3/2021).SBY gagas Demokrat usai gagal nyapres:<ul class="zero-padding-list"><li>Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dengan tegas mengatakan, kesaksian Jhonny adalah palsu.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Herzaky menuding, Jhoni telah melakukan manupulasi sejarah.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>SBY malah disebut menggagas Partai Demokrat usai kalah bersaing dari Hamzah Haz menjadi calon wakil presiden dari Megawati.</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Ventje Rumangkang yang menyarankan SBY untuk segera mendirikan partai.&nbsp;</li></ul> <ul class="zero-padding-list"><li>Herzaky justru menyebut, Jhoni mengarang cerita lantaran kecewa dikeluarkan dari partai.</li></ul>"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," ucap dia, dilansir Kompas.com.&nbsp;(*)

Presiden ke-6 RI itu disebut masuk Demokrat setelah Demokrat dinyatakan lolos verifikasi KPU pada tahun 2004 lalu.

3520982b-928a-466a-a994-5a13727692d5-1614620766089.png

Partai Demokrat diguncang isu tak sedap belakangan ini. Sejumlah kader yang kecewa terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggagas Kongres Luar Biasa (KLB). Sejarah pembentukan partai berlambang mercy ini pun jadi dua versi.

Dua Versi Sejarah Pendirian Partai Demokrat: SBY Tidak Berkeringat dan Usai Kalah dari Hamzah Haz

Regional

Daerah

PIDIE, HALUAN.CO - Seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Pidie, Provinsi Aceh, berinisial Aipda K tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 101 gram.&nbsp;Hingga kini, oknum polisi tersebut ditahan di mapolres setempat.&nbsp;Apa yang terjadi: Oknum polisi berpangkat Aipda tersebut ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie Aceh pada Jumat (26/2/2021) pekan lalu, di kawasan Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Ia ditangkap setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 101 gram.Apa katanya: “Kasus ini masih di dalami oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie,” kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Winardy, dilansir Antara, Senin (1/3/2021).&nbsp; <blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Megapolitan/2021/3/1/article/psi-jelaskan-alasan-usulkan-hak-interpelasi-ke-anies" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PSI Jelaskan Alasan Usulkan Hak Interpelasi ke Anies</a></blockquote>Tetap diproses hukum: Winardy memastikan, oknum polisi tersebut tetap menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Sanksi kode etik: Selain dikenakan pidana, oknum polisi yang bertugas di Mapolres Pidie Aceh tersebut juga akan mendapatkan sanksi kode etik oleh Propam Polres Pidie.&nbsp;

Hingga kini, oknum polisi tersebut ditahan di mapolres setempat.&nbsp;

faa66b7a-344f-4773-87c3-7974c40426f2-1614617345833.jpeg

PIDIE, HALUAN.CO - Seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Pidie, Provinsi Aceh, berinisial Aipda K tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 101 gram. Hingga kini, oknum polisi tersebut ditahan di mapolres setempat. 

Bawa 101 Gram Sabu, Oknum Polisi di Aceh Ini Ditangkap

Megapolitan

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan penjelasan terkait tujuan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Menurut jubir PSI, Faldo Maldini, tujuan PSI adalah untuk menggali penyebab pasti terjadinya banjir di Jakarta pada Februari lalu. Apa yang penting: Faldo menegaskan, usulan penggunaan hak interpelasi itu bukan berangkat dari kebencian terhadap Gubernur Anies. Justru, menurutnya, hal itu sebagai cara untuk mencari solusi penanganan banjir yang komprehensif di Jakarta.Apa katanya: <ul class="zero-padding-list"><li>“Kemarin kita mengusulkan interpelasi, kita pengen bertanya gitu lho kepada Pak Gubernur, apa yang menjadi permasalahan sehingga banjir ini masih terjadi,” kata Faldo, dalam video di kanal YouTube Karni Ilyas Club yang diunggah pada Minggu (28/2/2021).</li><li>“Kalaulah misalnya PSI dikatakan mengkritik tanpa data, mengkritik karena benci, sebenarnya tidak seperti itu,” tambah dia.</li></ul>Daya serap rendah: PSI menilai, sejumlah permasalahan serius menjadi faktor penyebab berulangnya banjir Jakarta. Salah satunya, mengenai daya serap anggaran di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang rendah. Hal itu terlihat dari realisasi pembuatan sumur resapan yang jauh dari target per tahunnya. <blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/3/1/article/rizal-ramli-kritisi-pemotongan-anggaran-covid-19-demi-bancakan-infrastruktur" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Rizal Ramli Kritisi Pemotongan Anggaran Covid-19 Demi Bancakan Infrastruktur</a></blockquote>“Memang targetnya luar biasa, 100 ribu sumur resapan, namun sayang sekali capaian sampai hari ini baru seribuan sih, hanya sekitar 1 persen,” tegas dia.Siap diserang: Faldo mengatakan, PSI tidak mempersoalkan pihak-pihak yang menyerang dan nyinyir kepada pihaknya karena sikap kritisnya kepada Anies Baswedan. Bahkan, demi kebaikan warga DKI Jakarta, PSI ikhlas jadi bahan rundungan pihak-pihak yang tidak menghendaki persoalan banjir di Jakarta selesai.“Kami di PSI ikhlas kok di-bully, dihina, asalkan masalah di DKI ini khususnya masalah banjir itu kelar, yang penting bagaimana yang terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta,” tandasnya.

Usulan penggunaan hak interpelasi itu bukan berangkat dari kebencian terhadap Gubernur Anies.

425f2b1f-c74a-4475-851f-4972d996932a-1614614877656.jpg

Jubir PSI, Faldo Maldini. (FOTO: Antara) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan penjelasan terkait tujuan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Menurut jubir PSI, Faldo Maldini, tujuan PSI adalah untuk menggali penyebab pasti terjadinya banjir di Jakarta pada Februari lalu. 