2b566904-079d-43cf-8748-a9f7ec30e5fa-1576222704644.jpg

Pojok Haluan

MUNGKIN beberapa media internasional pernah menobatkan warga Indonesia sebagai salah satu penduduk paling ramah di dunia. Tapi, tentu keramahan tidak bisa anda dapat dari jalan raya.&nbsp;“Gelanggang ganas, 5.15 di Ahmad Yani yang beringas. Sinar kuning merkuri, pendar celaka akhir hari, malam jatuh di Surabaya. Maghrib mengambang, lirih dan terabaikan. Tuhan kalah di riuh jalan”Kira-kira, penggalan lirik lagu dari salah satu band asal Surabaya, Silampukau, dapat menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat kita di jalan raya. Tentu hal ini tidak hanya berlaku di Surabaya, bisa saja di kota-kota lain, baik kota besar maupun kota kecil.Kenapa sampai bisa dikatakan bahwa kualitas pendidikan masyarakat dapat dilihat dari perilaku berkendara? Jawabnya mudah saja, yaitu membaca.&nbsp;Pertama, jika Anda memiliki Surat Izin Mengemudi, maka Anda pernah membaca soal-soal dalam ujian SIM, dan tentu membaca imbauan saat melakukan tes praktik.&nbsp;Kedua, jika Anda membuat SIM dengan cara nembak, masih tersedia banyak rambu lalu lintas yang juga tidak sulit dipahami atau dibaca.&nbsp;Ketiga, jika Anda memang masuk dalam kelompok individu tambeng alias angel dikandani maka Anda bisa menggunakan indra pendengaran di beberapa titik lampu merah yang menyarankan kita untuk menaati aturan lalu-lintas.&nbsp;Atau, kalau Anda tidak bisa mendengarkan imbauan resmi, anda bisa mendengar wong misuh-misuhi sampeyan goro-goro goblok. Nah, kejadian terakhir ini harusnya bisa menjadi bahan refleksi bagi Anda untuk berbenah. Tapi, sekali lagi, masyarakat Indonesia itu dididik untuk ngeyel, jadi lek gak karep yo gak dilakoni, mboh iku salah ta bener sing penting ngeyel.Masyarakat ngeyel di jalanan ini tadi sangat mencerminkan bagaimana pendidikan Indonesia yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur dan teknologi saja. Mengapa demikian? Ya karena, pendidikan kita kalau dilihat secara awam terlihat sekali tujuannya untuk menciptakan barisan pekerja industri untuk meningkatkan ekonomi negara.&nbsp;Tapi, secara lahir batin, sumber daya manusia kita masih belum memiliki kepekaan terhadap hidup bersama. Tidak usah bicara tentang hidup bersama dalam satu negara, kita bicara saja dari hidup bersama di jalan raya.Tentu, kita bisa lihat beberapa tahun ini hampir semua orang di negeri ini, baik mereka yang lulusan SD, hingga lulusan doktoral pun seolah memiliki kualitas yang sama dalam berbicara politik. Seolah mereka semua sudah mendapat gelar Ph.D dalam bidang Political Science secara bersamaan.&nbsp;Kabeh puinter-puinter lek nyocot politik, bah mek ngerti tutuk TV ta medsos, sing penting gas ambek kukur-kukur weteng nang ngarepan omah. Tapi, Anda tahu di mana mereka yang tadinya terlihat pandai itu menjadi pandir dalam satu waktu? Ya, tentu di jalan raya. Kita bisa melihat dengan jelas dalam keseharian kita.&nbsp;Misal, aturan menyalakan lampu sein kurang lebih 100 sebelum belok, seringkali diabaikan dengan menyalakannya tepat saat kendaraan berbelok. Lha tok pikir sing nang mburimu nduwe indera ke enam ta yok opo? Tok pikir kabeh Joshua Suherman a yo?Selain lampu sein, kita seringkali dibuat jengah dengan aubade klakson motor di saat lampu merah masih menyala dengan angka 7 detik. Padahal masih ada lampu kuning tanda bersiap jalan, namun para musisi klakson Indonesia seringkali secara serempak membunyikan di angka-angka yang seharusnya sek rilek. Gak ngono e, iki wong lek kesusu mending budhalo wingi ae.&nbsp;Padahal, hal seperti ini berbahaya bagi pengendara lain yang mungkin juga ngeblong lampu merah dari arah berlawanan, mengingat di lain pihak, masyarakat kita mengenal lampu kuning tanda bersiap berhenti itu sebagai tanda tancap gas sampai los gak rewel, nabrak urusan kari.<h3 class="ql-align-center">Saya kira, tidak perlu mendapat nilai PKn yang bagus saat sekolah untuk memahami hukum atau perundangan dasar di jalan raya. Hanya bermodalkan membaca saja sebenarnya sudah cukup untuk memahami aturan. Tapi memang susah kalau masyarakat kita memiliki mental pembalap lali sirkuit.&nbsp;</h3>Bahkan, saya ragu kalau orang-orang yang seringkali membahayakan pengendara lain dengan pelanggaran kecil itu SIM-nya nembak, paling banter mungkin laminating sendiri cetak di fotokopian. Karena, seharusnya dengan SIM nembak pun seseorang menjadi lebih merasa punya kewajiban untuk mempertanggung jawabkan SIM mereka dengan sesuai.&nbsp;Gak e lho, kalau anda sedang terjebak kemacetan lantas membunyikan klakson dan diikuti orang-orang lainnya, opo yo macet e langsung lancar? Opo yo langsung dalane dadi ombo? Yo gak pe’ak. Malahan, suara klakson yang memekakan telinga dapat membuat tingkat stress seseorang meningkat dan akhirnya menjadi mudah marah. Bayangno, moleh kerjo, mumet, kesel, macet, sumuk, sek diklaksoni ae. Kalau itu Son Go Ku, mungkin sudah mengeluarkan kamehameha buat sobat klakson Indonesia.Beralih dari klakson dan lampu sein yang kadang hanya jadi pajangan kendaraan, kita menuju ke perilaku sebuah kelompok pengendara yang akhir-akhir ini cukup membahayakan pengendara lain, yaitu ojek daring. Sebutan ojol tidak serta merta membuat orang melek teknologi, justru kadang dibutakan teknologi.&nbsp;<blockquote class="blockquote-blue">Jika Anda pernah mengemudi di belakang ojol yang sedang berada di tengah jalan, sambil membuka aplikasi peta digital dengan kecepatan lambat, maka Anda berhak misuh. Karena harusnya, mereka bisa melakukan itu di lajur kiri sambil berhenti. Atau, jika mereka perlu peta untuk mengantar atau menjemput penumpang, ambil lima menit untuk menghafal peta atau akses ke tempat itu, baru setelah itu gaspol dengan hati-hati tanpa harus melihat peta lagi sampai di lokasi terdekat.&nbsp;</blockquote>Saya kira itu salah satu solusi, daripada membahayakan pengendara lain dengan menggandakan konsentrasi pada layar telepon pintar dan mengabaikan kondisi jalan raya.Terakhir, pengendara yang paling mencitrakan kegagalan pendidikan di negara ini adalah pengendara N-Max. Entah kenapa, setelah tipe motor ini keluar dan booming banyak emak-emak atau bapak-bapak yang merasa mereka seolah mengendarai Harley Davidson, padahal ya motor matic saja.Dan, tentu gaya songong dan sak karepe dewe kerap ditunjukan beberapa pengendara N-Max di jalan raya. Pertama, mereke lupa kalau N-Max bukan Mio, motor itu bertubuh tambun dan lebar, sehingga tidak terlalu layak untuk meliuk-liuk di kemacetan, sing nyenggol bablas, sing kesenggol bundhas.&nbsp;Kedua, adanya pijakan kaki pada motor tersebut membuat pengendaranya seolah santuy dengan rileks menyalip dan nyempil-nyempil di antrean lampu merah. Mereka tidak sadar kalau motor itu lebih berat dari motor matic pada umumnya, dan tentu kalau ada motor yang tidak sengaja nyerempet pasti kena marah oleh pengendara N-Max, karena apa?&nbsp;Ya karena mereka masih harus bayar kredit. Karena memang metode pemasaran motor yang paling ampuh adalah yang mampu membuat orang gengsi kalau tidak beli. Jadi, gengsi semakin di depan, kredit semakin sesak di belakang.Dadi rek, sebelum Anda memilih untuk berkendara dengan kendaraan pribadi, atau membeli kendaraan pribadi, pastikan anda membaca terlebih dahulu. Sederhana, mulai lah dari membaca spesifikasi kendaraan yang hendak anda beli, lalu membaca peraturan-peraturan yang ada di tempat tes SIM, setelahnya bacalah rambu-rambu lalu lintas dan pahami, dan terakhir, bacalah perilaku pengendara lain, karena bisa jadi kita sudah paham dan waspada, tapi pengendara lain masih menyetir dengan kapasitas otak Pithecanthropus erectus.&nbsp;Hal ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, kecuali bus Mira dan Sumber Selamat yang memang kasus khusus. Untuk yang dua ini, di mana pun dan kapan pun Anda bertemu, pastikan hasrat balapan anda harus segera dibuang, lupakan pula hasrat ngeyel, dan tentu ingatlah untuk membaca doa. Karena hanya keajaiban yang membuat kedua bus tadi menyalip dengan wajar tanpa membahayakan umat manusia.&nbsp;Gak gak, guduk e utek e supire kualik ta yok opo, ncen wes bedo planet ae dadi gak iso maneh iku diperjuangno. Karena hanya ada tiga tingkatan kualitas pengendara di Indonesia, yaitu pengendara tertib, pengendara biyayakan, dan tentu sopir bus Mira dan Sumber Selamat.&nbsp; Penulis: Algonz Dimas B. Raharja

Jika Anda pernah mengemudi di belakang ojol yang sedang berada di tengah jalan, sambil membuka aplikasi peta digital dengan kecepatan lambat, maka Anda berhak misuh. Karena harusnya, mereka bisa melakukan itu di lajur kiri sambil berhenti.

a0611507-adfe-49a6-b42a-702717fe4e62-1576376432989.jpg

Kesemrawutaan di jalan raya menjadi bagian kehidup masyarakat Indonesia. (Ilustrasi: Haluan.co)

Jika Anda pernah mengemudi di belakang ojol yang sedang berada di tengah jalan, sambil membuka aplikasi peta digital dengan kecepatan lambat, maka Anda berhak misuh. Karena harusnya, mereka bisa melakukan itu di lajur kiri sambil berhenti.

Jalan Raya,Tempat Kita Melihat Kualitas Pendidikan di Indonesia

JAKARTA, HALUAN.CO - Ustad Beben yang punya nama asli warisan orangtua Anggraito Andarbeni bin Supriatno bukanlah sosok populer sekaliber ustad Abdul Somad, ustad Adi Hidayat atau ustad Felix. Popularitasnya tidak kalah melambung tetapi sayang namanya viral atawa mewabah setelah meninggal dunia.Naam, ustad Beben hanyalah guru ngaji udik di pinggiran Kota Depok, Jawa Barat. Selain guru anak-anak penghafal Alquran di pojokan Kalimulya, ustad Beben juga sehari-hari menjadi tukang ojek online (ojol) sambil mengejar sarjana di Universitas Terbuka.Di sudut lain tampak Walikota Depok Mohammad Idris marah-marah, tangan mengibas, mata melotot dan gigi gemeretak di sorot kamera televisi partikelir dan kamera gejet. Tapi kemarahan sang walikota itu tak ada gunanya.&nbsp;Kontraktor nakal, kontraktor maling bahkan mungkin sebutan kontraktor bangsat pun tak mempan. Mungkin sang kontraktor tengah berlibur dan berpesta di tempat lain meninggalkan beton setengah matang, besi cor berantakan dan jalan berlubang. Emang gua pikirin!?Tapi tahulah wahai sang kontraktor dan juga Pak Walikota, memang nyawa yang melayang akibat kelalaianmu hanya dari satu jasad, ustad Beben. Tapi dampaknya, para calon penghafal Alquran yang dibinanya telah kehilangan sosok panutannya, sang guru, calon sarjana dan juga pelayan jasa ojol.Grand Depok City (GDC) namanya keinggris-ingrisan. Padahal dulunya hutan bambu. Orang menyebutnya salah satu perumahan elite di kawasan Depok. Di sana ada anggota DPR, pengusaha, pejabat, banyak wartawan dan mungkin juga banyak koruptor. Di sana pula ada kantor DPRD, Pemadam Kebakaran, Polisi Militer dan kantor Kejaksaan.Tapi yang jadi masalah bukan itu. Jalan GDC yang sekira 5 kilometer dari mulai pintu gerbang Jalan Kartini hingga Pasar Pucung di Kalimulya nyaris tak ditemukan jalan mulus. Semuanya geradakan dan berlubang. Dari ribuan lubang salah satunya menjadi musabab meninggalnya ustad Beben.Pagi yang nahas bagi ustad Beben, ketika matahari belum menampakan diri, ayah satu anak balita itu berkendara dari rumah menuju kampus UI untuk ujian UT. Tapi lubang di sekitar jembatan Kali Ciliwung yang ditinggalkan kontraktor tidak mau kompromi.&nbsp;Demi menghindari lubang yang sebagian jadi kubangan cileuncang, motor jatuh dan ustad Beben ikut terbanting. Semua alat keselamatan terpasang dari mulai helm sampai jaket. Tapi ajal telah menjemput.<blockquote class="blockquote-orange">Melalui mata keyakinan, ustad Beben meninggal dalam jihad. Catat ya, bagi yang alergi dan kelu dengan istilah jihad segera untuk tidak melanjutkan membaca tulisan ini. Apalagi para pejabat yang dengan pongahnya merasa punya kuasa untuk menghapus istilah jihad dari mata pelajaran di sekolah seturut dengan kosakata khilafah yang dianggap memicu faham radikal.</blockquote>Meminjam istilah Rocky Gerung, pejabat semacam itu sudah masuk dalam tarap dungu karena tidak bisa membedakan istilah jihad dan khilafah sebagai ilmu pengetahuan dengan praksis atau gerakan. Jihad dan khilafah adalah bagian dari sejarah yang tercatat bukan dongeng atau ingauan tukang ngibul. Lalu mau dihapus?Apa bedanya khilafah dengan komunisme, liberalisme, fasisme, dan otoritarianisme, pun demokrasi pancasila. Sama semua ada teorinya. Semuanya memiliki kompatibilitas dengan masa dan zamannya masing-masing. Apakah Indonesia ada jaminan akan tetap bertahan dengan demokrasi Pancasila?Ustad Beben meninggal dalam perjalanan untuk belajar di UT. Untuk mengejar sarjana. Setelah itu mungkin berganti jaket berseragam ojol untuk biaya kuliah dan membiayai hidup istri dan anaknya. Soreanya pulang ke rumah mendidik anak-anak calon penghafal Alquran. Coba siapa yang bisa nyangkal dia tidak meninggal dalam jihad.&nbsp;Ustad Beben bukan kontraktor, pejabat atau pengembang yang tidak bertanggung jawab. Ustad Beben bekerja sebagai mitra ojek online yang fleksibel mengatur dirinya sendiri. Walaupun bukan pekerjaan yang ideal dan lebih banyak makan hati.&nbsp;Tapi ustad Beben jauh dari upaya menilap uang proyek, mengurangi kandungan semen, memanipulasi ukuran besi dan makan fee yang dibayarkan sebelum tender. Mungkin itu tak pernah terpikirkan.Ustad Beben adalah tumbal dari politik anggaran yang absurd dari tingkat pusat hingga kota. Politik anggaran yang tidak memancing kreatifitas dan minim imajinasi.Pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga yang sukses adalah mereka yang dapat menyerap semua anggarannya. Menyerap itu menghabiskan anggaran. Tidak mengenal istilah penghematan. Karena hemat sama saja tidak becus kerja. Ujung-ujungnya duit lembaga itu tahun depan dikorting.&nbsp;Coba, sebegitu absurdnya politik anggaran negeri ini. Anggaran dialihkan untuk projek lain yang bukan semestinya padahal lebih penting dan banyak manfaatnya disebut korupsi. Ngawur nggak?Itulah yang terjadi dengan sebut saja "Jalan GDC" di Kota Depok. Karena jalan itu masih punya pengembang dan belum diserahkan ke Pemkot Depok jadi belum ada anggarannya untuk memperbaiki jalan rusak. Kalau ada jalan rusak Pemkot hanya bisa tambal sulam dengan anggaran seadanya.Sampai-sampai jalan itu belum punya nama karena masih milik pengembang. Padahal, Depok selama ini telah memiliki jalan yang bernama gagah dan legendaris dari pahlawan lokal seperti Jalan Margonda, Sawangan dan Tole Iskandar.Nah, untuk sekadar pengingat katakan saja sekarang jalan sepanjang 5 kilometer itu namanya Jalan Ustad Beben!

Jalan GDC yang sekira 5 kilometer dari mulai pintu gerbang Jalan Kartini hingga Pasar Pucung di Kalimulya nyaris tak ditemukan jalan mulus. Semuanya geradakan dan berlubang. Dari ribuan lubang salah satunya menjadi musabab meninggalnya ustad Beben.

572c4f67-5d25-4f95-bc0e-5c6e6b5ee5b8-1576236339554.jpg

Ustad Beben meninggal setelah jatuh dari sepeda motor menghindari lubang di Jalan GDC Depok. (Ilustrasi: Haluan.co)

Jalan GDC yang sekira 5 kilometer dari mulai pintu gerbang Jalan Kartini hingga Pasar Pucung di Kalimulya nyaris tak ditemukan jalan mulus. Semuanya geradakan dan berlubang. Dari ribuan lubang salah satunya menjadi musabab meninggalnya ustad Beben.

 Ustad Beben dan Tumbal Politik Anggaran yang Absurd

JAKARTA, HALUAN.CO - Beberapa waktu lalu, lini masa Twitter dihebohkan dengan ribut-ribut antara rombongan pengendara N-Max dengan pengendara mobil CR-V. Setelah melakukan perambanan pada kolom komentar, diketahui kejadian itu terjadi di kawasan Kota Batu.&nbsp;Namun, belum terlalu jelas. Pastinya, jalanan itu nampak sempit, dan tidak luas, beserta adanya verboden dengan tanaman hijau di tengahnya. Memang mungkin sekali hal itu terjadi di kawasan wisata Malang lantai dua, atau Kota Batu.&nbsp;Kejadian itu secara singkat terjadi karena mobil hendak masuk ke jalur utama, lantas rombongan N-Max memberi klakson plus mbleyer gak santuy. Akhirnya, mobil yang mungkin tak terima itu mengejar rombongan, sehingga sisi kiri jalan menjadi penuh.&nbsp;Mobil itu sendiri sempat diperingatkan anggota rombongan N-Max untuk pelan dan minggir, namun tak digubris. Lantas, salah seorang pengendara N-Max yang emosi sepertinya memukul spion mobil hingga bengkok dan kemudian mencoba kabur.&nbsp;Sayangnya, mobil yang makin tak terima itu mengejar dan pengendara N-Max yang panik justru menabrak motor Vario di depannya. Setelahnya, pengemudi mobil keluar, dan tanpa pikir panjang langsung melayangkan beberapa pukulan kepada pengendara N-Max tadi. Terjadilah ketubiran di jalanan ramai itu.Dari kejadian di atas, kita pasti dibingungkan dengan siapa salah dan siapa benar. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang hukum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tentang pengguna jalan yang dapat diprioritaskan atau memperoleh hak utama tercantum pada Pasal 134, huruf “a” sampai “g”, antara lain:1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;5. Kendaran pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik IndonesiaDitambah, pada bagian “Penjelasan” tertera bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” pada huruf “g” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain,1. Kendaraan untuk penanganan ancaman bom;2. Kendaraan pengangkut pasukan;3. Kendaraan untuk penanganan huru-hara; dan4. Kendaraan untuk penanganan bencana alam.Sementara itu, kasus mobil dari percabangan jalan dari kiri masuk ke jalur utama diatur melalui Pasal 113 ayat (1) huruf (d) yang berbunyi, “Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada: (lanjutan) huruf (d)—Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri, jika cabang persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus”Jadi, dalam kasus berujung keributan itu, hal pertama yang terjadi adalah mobil masuk dari arah cabang jalan sebelah kiri dan tidak tegak lurus, dan konvoi motor berada di jalur utama lurus.&nbsp;Persimpangan tiga di dalam video “Pengendara Mobil VS Konvoi N-Max” nampak tidak diatur oleh lampu APILL, sehingga sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) huruf (d) harusnya pengendara mobil lebih mendapat prioritas di jalan raya, karena berada di persimpangan sebelah kiri dari jalan utama. Sehingga, pengendara yang berada di jalur utama wajib memberikan jeda untuk kendaraan dari persimpangan kiri masuk terlebih dahulu.&nbsp;Belum sampai di situ, secara hukum pun, jelas ditegaskan bahwa konvoi kendaraan bermotor tidak masuk dalam kategori penjelasan pada Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sehingga, kegiatan konvoi yang hanya bertujuan “wisata” sebenarnya tidak memiliki payung hukum jelas. Kecuali, iku pawai motor tentara opo konvoi mobil Brimob sing atene nggeruduk teroris. Tapi kan tidak ada kendaraan militer berbentuk motor matic slurr….Kedudukan para pengendara N-Max yang melakukan konvoi sudah lemah secara hukum. Ditambah, kejadian perusakan dan penyerangan terhadap kendaraan lain. Dan, banyak pertanyaan terkait kedudukan jenis motor N-Max ini dalam spesifikasi motor.&nbsp; <blockquote class="blockquote-blue">Secara umum, N-Max masih masuk dalam kategori skuter matic hanya memiliki CC lebih besar saja, istilah orangnya adalah “Nouvo Max”, jelmaan termutakhir dari motor Nouvo keluaran Yamaha. Hanya saja, keberadaan double shock-breakers di bagian belakang motor ini membuatnya berbeda dengan saudara tuanya, Yamaha Mio. Karena umumnya motor matic hanya memiliki shock tunggal di belakang.&nbsp;</blockquote>Dan, keberadaan shock ganda pada N-Max itulah yang membuat body dari motor jenis ini sangat bahenol dan semledot, alias berpantat besar lagi lebar. Jangan bayangkan bisa berakslerasi sambil meliuk-liuk dengan motor jenis ini, karena berbahaya secara jiwa dan raga.&nbsp;Bahaya raga adalah karena body motor yang berat dan tentu susah dikendalikan jika berada di kecepatan tinggi sambil bermanuver, bisa jadi pengendara menabrak atau sekadar menyenggol kendaraan lain. Dan tentu, setelah bahaya raga, mengikuti pula bahaya jiwa, alias siap-siap ae lek dipisuhi wong nang embongan mergo polahmu sing ngguatheli….Spesifikasi motor N-Max yang rancu juga kerap membut pemiliknya lupa bahwa motornya itu sebenarnya matic tapi rasanya seperti Harley-Davidson. Hal ini ditunjang adanya sandaran kaki yang lebih panjang di bagian depan motor N-Max. Lantas, apakah itu merubah nasib anda? Tidak. Anda tetap bisa dituntut orang jika melakukan konvoi semena-mena.&nbsp;Sebab, belum ada peraturan hukum lalu lintas yang mengatur legalitas konvoi kendaraan sipil dengan tujuan tidak terlalu penting. Bahkan jika kita masukan frasa “kendaraan Firaun” di mesin pencari Google, yang kita dapatkan adalah jenis motor seri Max ini. Oleh karena itu, mari kita kembali pada khittah, kalau matic ya matic, tak perlu berlagak seperti sedang naik motornya Satria Baja Hitam RX.Konvoi motor sudah sejak lama menjadi “musuh” para pengendara di jalan raya. Hal ini tentu tak lepas dari sikap mereka yang merasa eksklusif dan tak jarang juga arogan. Meski tentu tidak semua begitu. Namun, tetap saja, kegiatan itu tidak legal secara hukum. Ingat, secara hukum, bukan berdasar oknum polisi yang mungkin bisa anda ajak main mata.&nbsp;Dan, mengingat banyaknya pengendara motor yang belum tentu mendapat Surat Izin Mengemudi (SIM) secara sah non-calo atau nembak, maka tindakan-tindakan konvoi ini bisa makin berbahaya. Sebab, mereka hanya tahu mengendarai motor, tanpa tahu aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebab, kita tak sendirian di jalan raya. Banyak pihak yang memiliki urgensi masing-masing, dan kita harus saling menghormati.Mudahnya, kita sering dibikin misuh-misuh oleh seseorang yang menyalakan lampu sein ke kira, tapi belok ke kanan. Atau, pengendara yang menyalakan lampu sein tepat saat berbelok.&nbsp;Padahal, lampu sein itu berguna sebagai tanda, minimal dinyalakan 50-meter sampai 100-meter sebelum berbelok. Supaya, pengendara di belakang dan di depan dapat menyesuaikan posisi, agar tidak nyusruk trotoar atau melakukan pengereman mendadak.&nbsp;Selain itu, bagi pengendara mobil, baik yang dibeli tunai maupun kreditan, usahakan memahami ulang tata cara penggunaan lampu hazard. Hal ini krusial sekali di jalan raya, apalagi jalan tol. Lampu hazard merupakan lampu darurat yang gunanya sama seperti segitiga pengaman berwarna oranye. Keduanya memiliki fungsi untuk menjadi penanda atau isyarat jika kendaraan berhenti darurat atau mogok di jalan. Hal ini diatur dalam Pasal 121 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi, “Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.”Jelas disebutkan bahwa lampu hazard adalah lampu khusus untuk isyarat bahaya. Bukan lampu untuk penanda kecepatan pelan saat musim hujan, atau malah lampu sein, lha lapo kon lek nyetir alon-alon atene mlipir golek cilok malah nguripno lampu hazard ndeng?&nbsp;Jika lampu hazard ini digunakan serampangan, yang ada justru membahayakan pengendara lain. Karena, lampu dengan nyala terang dan berkedip itu dapat membuat fokus pengendara di belakang anda menjadi terganggu. Oleh karena itu, lampu hazard khusus digunakan saat berhenti mendadak di bahu jalan.&nbsp;Pokoknya, kalau tidak sedang dalam kondisi berhenti dan darurat, lampu hazard ini haram untuk dinyalakan. Anggaplah tombol lampu hazard yang ada gambar segitiga merah itu seperti mantanmu, jangan disentuh kalau tidak benar-benar kangen uwuwuuwuwu….Jadi, baik motor maupun mobil, baik yang riding alone atau konvoi, usahakanlah tetap berwawasan lalu lintas dan menghormati sesama. Contohlah konvoi Vespa, tanpa izin polisi pun mereka tahu kalau tindakan konvoi memang tak berdasar hukum, tapi polisi juga enggan menilang Vespa, kecuali wes nemen remek e dan berbahaya.&nbsp;Dan sejauh ini, saya belum pernah melihat konvoi Vespa berlaku arogan dengan mematahkan spion Bus Eka misalnya. Pertama, karena gak gadhuk, dan kedua karena kalah banter.&nbsp;Terakhir, tolong tahu diri terhadap motor Anda, jika bukan Harley ya lebih baik tidak berlagak seperti naik Harley, takutnya diketawain pengendara motor Harley beneran malah malu kan Anda. Penulis: Algonz Dimas B. Raharja

Konvoi motor sudah sejak lama menjadi “musuh” para pengendara di jalan raya. Hal ini tentu tak lepas dari sikap mereka yang merasa eksklusif dan tak jarang juga arogan. Meski tentu tidak semua begitu. Namun, tetap saja, kegiatan itu tidak legal secara hukum. Ingat, secara hukum, bukan berdasar oknum polisi yang mungkin bisa anda ajak main mata.&nbsp;

e604867b-06a5-4763-b4c2-82347f62d68b-1575882618708.jpg

Konvoi N-Max di Batu, Malang, beradu tegang dengan pengendara mobil. (Ilustrasi: Haluan.co)

Konvoi motor sudah sejak lama menjadi “musuh” para pengendara di jalan raya. Hal ini tentu tak lepas dari sikap mereka yang merasa eksklusif dan tak jarang juga arogan. Meski tentu tidak semua begitu. Namun, tetap saja, kegiatan itu tidak legal secara hukum. Ingat, secara hukum, bukan berdasar oknum polisi yang mungkin bisa anda ajak main mata. 

Arogansi Gerombolan N-Max, Tahu Dirilah Anda Bukan Bawa Harley, "Malu euy!"

Daerah

Saat dikonfirmasi, Andre membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan sudah bertemu dengan Nasrul Abit yang juga Wakil Gubernur Sumbar."Partai meminta Pak Nasrul Abit untuk fokus menghadapi Pilgub 2020," ujar Andre kepada wartawan, Kamis (12/12/2019).

Gerindra merotasi pimpinan partai daerah Sumatera Barat (Sumbar) . Prabowo menunjuk Andre Rosiade memimpin DPD Gerindra Sumbar menggantikan Nasrul Abit.

f422b55d-09bb-4a49-a982-e0c22168535b-1576310223219.jpg

Gerindra copot Nasrul Abit biar fokus Nyagub.

Gerindra merotasi pimpinan partai daerah Sumatera Barat (Sumbar) . Prabowo menunjuk Andre Rosiade memimpin DPD Gerindra Sumbar menggantikan Nasrul Abit

Bapak Fokus Nyagub Aja Ya!

Aksi brutal kelompok pemotor itu memancing amarah warga yang paling berkuasa yaitu warganet. Mereka mengecam aksi konvoi yang justru melanggar lalu lintas. Mereka dituding arogan dan juga banyak yang menyandingkan dengan kelompok pemotor lain seperti komunitas Vesva yang sangat santun dan tertib berlalu-lintas.

Sekelompok pengemdara Yamaha N-Max terlibat perkelahian dengan pengendara mobil di sebuah jalan di Batu Malang, Jawa Timur.

a98a07e4-3e93-4e23-9678-d1849a2d1b6f-1575963072224.jpg

Kelompok pengendara N-Max adu jotos dengan pengendara mobil di Batu, Malang, Jawa Timur. (Ilustrasi: Haluan.co)

Sekelompok pengemdara Yamaha N-Max terlibat perkelahian dengan pengendara mobil di sebuah jalan di Batu Malang, Jawa Timur.

Ugal-ugalan Gaya Pemotor N-Max

Megapolitan

"Ini bukan suatu hal yang luar biasa. Ini memang ditemukan ada granat asap, kami sedang dalami. Mengapa ada granat asap di sana," kata Mayjen Eko saat konferensi pers di Monas, Jakarta, Selasa (3/12/2019).&nbsp;Eko memastikan, dua anggota TNI atas nama Serka Fajar dan Praka Gunawan menjadi korban dari ledakan tersebut.&nbsp;"Korban atas nama Serka Fajar. Ini kemungkinan tangan kirinya agak parah. Karena pada saat memegang granat asap dia menggunakan tangan kiri," ujarnya.&nbsp;

Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen Eko Margiyono, memastikan, akan menyelidiki asal-muasal granat asap yang meledak di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Meski begitu, menurutnya, insiden itu bukan sesuatu yang luar biasa.&nbsp;

6ad216fb-f755-46fe-bffb-c0e3aca7b44c-1575354721514.jpg

Granat asap meledak di Monas dan mencederai dua serdadu.

Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen Eko Margiyono, memastikan, akan menyelidiki asal-muasal granat asap yang meledak di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Meski begitu, menurutnya, insiden itu bukan sesuatu yang luar biasa. 

Dwaaaaarrrr,  Granat Asap di Monas

News

Menurut kalian pergantian pejabat eselon III dan IV dengan robot bakal buat Indonesia maju atau angka pengangguran maju?

Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi selalu mengingatkan siap-siap eselon IV dan III bakal dipangkas agar efisien.

999c283c-824e-4647-8379-dd17fa0dbf0d-1575021780400.jpg

Siap-siap robot bakal gantikan eselon IV dan III.

Eselon IV dan III akan dipangkas dan akan digantikan dengan robot.

"Teror" untuk Esolan IV dan III

ce4d0046-7aec-460e-9ccf-df0f04179246-1576226119219.jpg

Wacana itu sebelumnya disampaikan Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, yang memerintahkan anggotanya di DPRD untuk menginisiasi hak interpelasi terhadap Irwan.Gerindra meminta anggota fraksinya di DPRD Sumbar untuk menginisiasi hak interpelasi lantaran menganggap Gubernur Irwan terlalu sering ke luar negeri tanpa membawa hasil untuk masyarakat di provinsi tersebut.&nbsp;<blockquote>Pernyataan Andre itu pun langsung membuat heboh di Sumbar. Bahkan, kini beredar tangkapan layar percakapan di sebuah grup WhatsApp yang berisi pernyataan bernada ancaman yang dilontarkan oleh istri Gubernur Sumbar, Nevi Zuariana.&nbsp;</blockquote>Pernyataan bernada ancaman itu dilontarkan di grup WhatsApp bernama TF Politik Hukum Hankam A, seperti dilansir dari detikcom, Minggu (15/12/2019)."Maunya apa sich andre itu laporan pak guspardi gaus krn datang tidak dilayani pemda sdg sibuk jangan ikut ikut kalau nggak ngerti masalah kelakuan andre ini buat jelek nama gerindra di sumbar kalau ada yang tembak mati andre di sumbar ibu nggak mau tanggung jawab banyak pendukung bapak di sumbar kasihan keluarga kalau andre kelakuan spt LSM begini. Padahal ang dewan terhormat," tulis Nevi.&nbsp;BACA JUGA: <a href="https://haluan.co/article/gerindra-soroti-dinas-luar-negeri-gubernur-sumbar-bagaimana-respons-kemendagri-" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Gerindra Soroti Dinas Luar Negeri Gubernur Sumbar, Bagaimana Respons Kemendagri?</a>Tangkapan layar percakapan itu tersebar di kalangan netizen Sumbar, baik di sejumlah grup WhatsApp ataupun Facebook, sejak Sabtu (15/12/2019) kemarin. Sontak, suasana politik di Sumbar pun makin panas.&nbsp;Saat dihubungi, Neti belum memberi pernyataan soal itu.&nbsp;"Bentar saya jawab ya," kata Nevi dilansir dari detikcom, Sabtu (14/12) sekitar pukul 22.00 WIB malam.Nevi sendiri merupakan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia berada di Komisi VI DPR, sama seperti Andre Rosiade.&nbsp;Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, meminta kepada para anggota fraksinya di DPRD untuk menginisiasi hak interpelasi kepada Gubernur Irwan Prayitno.Menurut dia, masyarakat Sumbar sudah mulai resah dengan Irwan yang kerap melakukan kunjungan ke luar negeri menggunakan dana APBD. Apalagi, menurutnya, hampir tiap bulan orang nomor satu di Sumbar itu bepergian ke luar negeri.&nbsp;Menurut Andre, kunjungan ke luar negeri yang dilakukan tiap bulan oleh Gubernur Irwan itu sama sekali tidak ada hasilnya untuk masyarakat Sumbar.&nbsp;"Katanya mencari dan menjaring investor dari luar negeri, tapi sampai sekarang enggak ada investornya yang bisa dibawa ke Sumatera Barat. Manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat," kata Andre.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Wacana inisiasi hak interpelasi yang dilontarkan DPD Partai Gerindra terhadap Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, berujung panas.

5c9ec4e9-223e-4224-9f04-38dc29623d05-1576384433585.jpg

Ketua DPD Partai Gerindra, Andre Rosiade. (FOTO: Merdeka.com) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Wacana inisiasi hak interpelasi yang dilontarkan DPD Partai Gerindra terhadap Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, berujung panas.

Wacana Interpelasi Gubernur Sumbar Berujung Panas, Ada Pernyataan soal Tembak Mati Andre

Jalan tol sepanjang 36,4 kilometer ini pun dipastikan akan bisa dipakai saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020.Namun, sejak sebelum diresmikan oleh Presiden Jokowi, Jalan Tol Japek II Elevated ini sudah ramai diperbincangkan. Terutama oleh warganet di media sosial.<blockquote>Perbincangan warganet bukan seputar peresmian ataupun bisa dipakai di Nataru. Namun, perbincangan itu karena jalan tol tersebut dianggap meliuk-liuk dan bergelombang.&nbsp;</blockquote>Perbincangan warganet itu muncul setelah foto-foto Jalan Tol Japek II beredar. Mereka merasa khawatir dengan kontur jalan yang bergelombang tersebut.&nbsp;Bila diperhatikan, memang dalam foto itu nampak kontur jalan tol yang diklaim terpanjang di Indonesia itu sangat bergelombang. Warganet pun menganggap jalan itu dapat membahayakan pengguna yang melintas.Lalu, bagaimana tingkat keamanan Jalan Tol Japek II Elevated?&nbsp;Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit seperti dilansir dari GridOto.com, menjelaskan, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dibangun dengan menyesuaikan kondisi di sekitarnya.&nbsp;Menurut dia, tol layang Jakarta-Cikampek itu dibangun di atas lahan yang sudah terisi padat. Sehingga, menurutnya, konturnya harus menyesuaikan dengan apa yang telah ada.Meski begitu, kata Danang, Jalan Tol Japek II itu aman untuk pengendara."Tapi sepertinya tidak seekstrem seperti di foto," kata Danang.

JAKARTA, HALUAN.CO - Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (12/12/2019), kini mulai dibuka secara umum untuk pengguna jalan pada pagi ini, Minggu (15/12/2019).&nbsp;

8ba5234a-79ce-47c4-8f6c-cd90908269e9-1576382519361.jpg

Jalam Tol Jakarta-Cikampek II Elevated nampak bergelombang. (FOTO: Tirto.id) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (12/12/2019), kini mulai dibuka secara umum untuk pengguna jalan pada pagi ini, Minggu (15/12/2019). 

Jalan Tol Japek II Bergelombang, Bagaimana Keselamatan Pengendara? 

Ekonomi

Erick pun mengakui, banyak tantangan di Garuda yang bisa membuat para pimpinan tergelincir bila tidak mampu menjaga profesionalitasnya.&nbsp;<blockquote>Dia menyebutkan, ada tiga tantangan yang dihadapi oleh para petinggi Garuda. Salah satunya, kata Erick, para pimpinan itu selalu dikelilingi oleh perempuan cantik yang ada di maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut.&nbsp;</blockquote>"Garuda kan dikelilingi perempuan yang cantik-cantik. Kalau kita laki-laki kan tiga hal yang memberatkan, kekuasaan, uang dan wanita," kata Erick dalam acara Millenial Fest 2019 di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).&nbsp;Menurut Erick, Garuda Indonesia memang berbeda dengan BUMN lainnya. Sehingga, karakter dan akhlak dari pimpinan harus betul-betul terjaga.&nbsp;BACA JUGA: <a href="https://haluan.co/article/erick-thohir-dirut-bumn-jangan-yang-usia-65-70-tahun" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Erick Thohir: Dirut BUMN Jangan yang Usia 65 70 Tahun</a>Dia kemudian membandingkan Garuda Indonesia dengan PT Perindo yang sama-sama merupakan perusahaan BUMN. Namun, menurutnya, orang-orang di Perindo yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang perikanan itu tidak akan menemui tantangan seperti di Garuda.&nbsp;"Kalau BUMN perikanan, itu kan hubunganya pelabuhan, cold storage, apa yang dilihat?" celetuk Erick.&nbsp;Seperti diketahui, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara sebelumnya dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Ia dicopot bersama sejumlah direksi lainnya lantaran terlibat penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.Tak hanya itu, kini Ari Askhara santer disebut-sebut terlibat dalam isu perselingkuhan dengan pramugari maskapai penerbangan tersebut. Dugaan itu ramai dibicarakan di media sosial Twitter setelah dibahas oleh akun Twitter dengan nama @digeeembok.

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengingatkan kepada pimpinan Garuda Indonesia untuk bisa menjaga integritas dan profesionalitasnya di tengah banyaknya tantangan yang ada di perusahaan pelat merah tersebut.&nbsp;

620bf0cf-9f1d-4258-b77c-f46ce958cfca-1576339307291.jpg

Pramugari Garuda Indonesia. (FOTO: Kompas) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengingatkan kepada pimpinan Garuda Indonesia untuk bisa menjaga integritas dan profesionalitasnya di tengah banyaknya tantangan yang ada di perusahaan pelat merah tersebut. 

Kata Erick Thohir, Petinggi Garuda Selalu Dikelilingi Wanita Cantik

d02730f5-7ed5-4626-aeda-0dc802689339-1576227902251.jpg

Viral

viral

Sesuai yang dijadwalkan, mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyarta itu harus melakukan presentasi pada hari itu. Di datang ke kampus membawa bayinya.Saat mau dilakukan presentasi, si mahasiswi meminta ke dosennya meminta lebih dahulu. Alasannya harus buru-buru ke luar kelas karena anaknya menangis di luar bersama neneknya.Mendengar permintaan itu, sang dosen meminta mahasiswinya membawa bayinya masuk. Bahkan sang dosen pun rela mengendong bayi sembari memperhatikan mahasiswinya itu saat melakukan presentasi. <blockquote>Sang dosen itu adalah Abdul Gaffar Karim, dosen Universitas Gajah Mada yang juga mengajar di UII Yogyakarta.</blockquote>Kisah itu ditulis sendiri oleh Abdul Gaffar Karim di akun Facebooknya, tertanggal 12 Desember 2019.Terakhir dia mengetahui bahwa bayi yang digendongnya itu cucu Prof. Khoiruddin Nasution, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Berikut yang ditulis Abdul Gaffar Karim di akun Facebooknya itu:Di sebuah kelas pasca-sarjana hari ini, seorang mahasiswi minta ijin untuk presentasi duluan, karena harus buru-buru keluar kelas."Kenapa?" tanyaku."Anak saya nangis di luar.""Walah. Di luar mana?""Itu di luar, sama Uti-nya (neneknya -red).""Lah, bawa saja masuk ke sini. Ikut di kelas. Itu adalah hak dia untuk bersamamu. Kita buat kelas ini ramah anak.""Nanti kelasnya keganggu.""Soal keganggu itu pasti. Tapi keganggu-keganggu dikit, tidak masalah toh. Sana bawa masuk."Dia pun pergi ke luar kelas, lalu masuk membawa seorang bayi perempuan berumur 3-4 bulanan.Aku panggil dia mendekat."Sini," kataku. "Kamu mau presentasi kan? Sini kugendong anakmu."Dia menyerahkan bayinya padaku, dan kembali ke tempat duduk untuk siap-siap presentasi.Aku lanjut menyimak presentasi mahasiswa sambil menggendong bayi lucu ini.Tulisan itu ditutupnya dengan kalimat "Lecturing and baby-sitting, why not. Seorang pendidik harus punya kendali penuh atas proses belajar bukan?"Statusnya itu mendapat tanggapan 7.791, 437 komentar dan 2.407 dibagikan.

JAKARTA, HALUAN.CO - Sang dosen itu dengan penuh ketulusan, mengendong bayi mahasiswinya yang harus melakukan presentasi.

b88d49de-6576-40b8-82bd-ea6d79f773df-1576329070498.jpg

Abdul Gaffar Karim sedang menggendong bayi mahasiswinya. (Foto: Facebook)

Terakhir dia mengetahui bahwa bayi yang digendongnya itu cucu Prof. Khoiruddin Nasution, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Sang Dosen Itu Rela Gendong Bayi Mahasiswi yang Lakukan Presentasi

Teknologi

teknologi

tech

Penurunan muka tanah ini telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di daerah dataran rendah pesisir Pulau Jawa bagian utara pada lapisan batuan yang belum terkonsolidasi secara sempurna. Seperti di Jakarta, Pekalongan, Kendal, Semarang dan Demak, juga di daerah dataran endapan danau purba seperti di daerah Dataran Bandung bagian tengah hingga selatan.Pada dataran Bandung, Badan Geologi Kementerian ESDM telah melakukan beberapa penyelidikan geologi yang meliputi pemetaan geologi, geologi kuarter, geologi teknik, hidrogeologi (air tanah), geologi lingkungan, tektonik, dan gempa.Pada tahun 1993 Badan Geologi telah menerbitkan Atlas Geologi Tata Lingkungan Cekungan Bandung, skala 1:100.000 yang merupakan kegiatan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia (Badan Geologi, melalui Direktorat Geologi Tata Lingkungan) dengan Pemerintah Jerman (BGR) melalui proyek CTA 108.Penyelidikan Geologi Teknik di wilayah Bandung dan sekitarnya juga sudah dilakukan oleh Badan Geologi sejak tahun 1980an hingga terakhir tahun 2019."Badan Geologi sudah melakukan berbagai kajian geologi, geologi kuarter, geologi teknik, hidrogeologi, geologi lingkungan di Wilayah Bandung dan sekitarnya sejak tahun 1980-an hingga saat ini. Dan terindikasikan bahwa beberapa wilayah Endapan Danau memiliki lapisan batuan yang dominan mengandung lapisan lempung yang lunak dan mempunyai potensi akan terjadinya penurunan muka tanah," ujar Kepala Pusat Air Tanah Dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Kementerian ESDM, Andiani, dikutip laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu (14/12/2019).Dijelaskan Andiani, saat ini penyebab utama penurunan muka tanah di Bandung masih menjadi perdebatan beberapa ahli. Namun perlu kolaborasi antara kajian Geodesi (kajian di permukaan) yang didukung dengan kajian Geologi Teknik dan Hidrogeologi (kajian bawah permukaan) untuk mengetahui faktor penyebab yang perlu ditindaklanjuti."Penurunan muka tanah bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu, akibat pembebanan bangunan/infrastruktur, proses alami (pemadatan alamian, tektonik, dll), dan akibat pengambilan air tanah yang masif dan distribusi sumur padat," ujar Andiani.Untuk melakukan kajian penurunan muka tanah beserta penyebabnya dalam skala yang luas, seperti di wilayah Cekungan Bandung, perlu dilakukan kajian tidak hanya berdasarkan satu sisi pengamatan saja, namun perlu dilakukan kajian dari beberapa metode, antara lain, pengukuran bagian permukaan tanah melalui pengukuran GPS, InSAR, dan pengukuran/pengamatan bagian bawah permukaan.Yaitu, kajian geologi (struktur), hidrogeologi, dan geologi teknik, yang ditunjang dengan alat pemantauan penurunan tanah (ekstensiometer), sehingga hasilnya akan lebih akurat untuk mengetahui penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) di Cekungan Bandung sebagai dasar untuk dilakukan perencanaan dan mitigasi.<blockquote>Terdapat beberapa kawasan di wilayah dataran Bandung yang merupakan daerah endapan danau purba yang rawan terjadinya penurunan muka tanah yang saat ini dapat dibuktikan dengan nama-nama desa yang memakai istilah Ranca (berarti rawa dalam Bahasa Sunda).</blockquote>Kawasan Danau Purba ini meluas mulai dari barat Cicalengka, Rancaekek, utara Majalaya, Ciparay, Dayeuhkolot dengan endapannya didominasi oleh lempung hitam. Sedangkan dari Dayeuhkolot ke barat sampai Ketapang endapannya dipengaruhi oleh material vulkanik.Sifat dari lempung hitam ini sangat lunak dan mempunyai kompresibilitas yang sangat tinggi, sehingga secara alami dengan beban ketebalan lapisan lempungnya sendiri lempung ini akan mengalami penurunan. Penulis: Milna Miana

JAKARTA, HALUAN.CO - Penurunan muka tanah atau land subsidence merupakan suatu fenomena geologi berupa pergerakan permukaan tanah ke bawah relatif terhadap titik tertentu. Bisa terjadi secara alami maupun akibat adanya aktivitas oleh manusia.

1d89ac20-0d26-4f37-9fcd-6b07341794db-1576324084974.jpeg

Atlas Cekungan Bandung yang rawan gempa karena bekas Danau Purba. (Ilustrasi: Istimewa)

Penurunan muka tanah atau land subsidence merupakan suatu fenomena geologi berupa pergerakan permukaan tanah ke bawah relatif terhadap titik tertentu. Bisa terjadi secara alami maupun akibat adanya aktivitas oleh 

Makin Parah, Badan Geologi Imbau Masyarakat Waspadai Penurunan Muka Tanah Cekungan Bandung

6733ba8d-d85f-4304-a7e3-7e9f2fb314c4-1576385413977.jpg

Hanif menyoroti pemberitaaan bahwa Habib Rizieq tidak dapat pulang lantaran masalah overstay."Beliau tinggal di Saudi 7 Dzulqodah 1439 H atau 20 Juli 2018. Jadi, kalau melewati 20 Juli baru disebut over stay," kata Hanif di Sekretariat DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).Menurut Hanif, sebelum mendekati bulan Dzulqodah, HRS sempat beberapa kali&nbsp;terbang negara lain, seperti Turki, Yaman dan Maroko. Namun, ketika ingin terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, mertuanya mendapat pencekalan."Beliau sempat tiga kali melakukan percobaan keluar Saudi, tapi tidak bisa karena ada surat cekal tersebut," paparnya.Menurut Hanif, HRS mendapatkan pencekalan setelah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Ini pada tanggal 1 Syawal tepat saat beliau mengumumkan SP3 tanggal 15 Juli 2018," bebernya.Pencekalan kedua setelah visa habis berlaku pada tanggal 29 Rabiul Awal 1449. Atau setelah reuni akbar 212 tahun 2018, kembali terjadi pencekalan tanggal 7 Desember."Jadi, over stay terjadi karena ada pencekalan, bukan pencekalan karena over stay. Beliau terus melakukan upaya pulang ke tanah air," tandasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Perwakilan keluarga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Abdurrahman Alatas membeberkan kronologi pencekalan terhadap mertuanya yang belum bisa kembali ke Indonesia.

3788b812-0764-4cf9-8778-a670f5eb79d7-1573473167813.jpg

Konferensi Pers FPI terkait pencekalan Habib Rizieq. (Foto: Haluan/Tio)

Perwakilan keluarga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Abdurrahman Alatas membeberkan kronologi pencekalan terhadap mertuanya yang belum bisa kembali ke Indonesia.

 Soal Surat Pencekalan, Begini Klarifikasi Keluarga Habib Rizieq

Menurut Slamet, Rizieq belum bisa pulang, karena alasan politis dari pemerintah Indonesia."Kami menyampiakan bahwa IB HRS bukan tidak berani pulang akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia," kata Slamet di Sekretariat DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).&nbsp;Slamet menganggap, yang memberi hambatan itu juga membangun persepsi seolah-olah Rizieq Shihab dicitrakan sebagai "musuh" negara. Hal itu, kata Slamet, dapat dilihat dari buzzer yang terus membangun persepsi seperti itu."Pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan IB HRS sebagai musuh yang keberadaanya tidak diinginkan oleh Indonesia," imbuhnya.Kemudian, Slamet juga menjelaskan bahwa alasan politik sulitnya Rizieq Shihab kembali ke Indonesia adalah soal keamanan. Karena, pihak Kerajaan Saudi akan mengijinkan Rizieq kembali ke Indonesia jika ada jaminan keamanan."Alasan keamanan tersebut adalah kekhawatiran pihak Kerajaan Saudi akan keselamatan IB HRS. Sebagaimana disampaikan oleh mantan Dubes Saudi untuk Indonesia. Pihak kerajaan sendiri sudah menyatakan siap untuk mempersilahkan IB HRS pulang bila ada jaminan keamanan," tukasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustaz Slamet Ma'arif membantah bila Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dituding memang tidak memiliki nyali untuk balik ke Indonesia.

a48d6cc3-1ec7-4d76-80bd-2f9d0a39341f-1573471913363.jpg

Rizieq Shihab menunjukkan dua surat bukti pencekalan. (Foto: Screenshot Youtube FRONT TV)

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustaz Slamet Ma'arif membantah bila Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dituding memang tidak memiliki nyali balik ke Indonesia

PA 212: Pihak Pencekal Persepsikan HRS Sebagai Musuh Negara 

"Adalah pelanggan HAM serius. Setiap warga negara harus mendapat perlindungan, kalau Habib Rizieq sebagai tokoh bangsa tidak mendapat perlindungan, apalagi rakyat biasa," ujar Sobri di Markas FPI, Petamburan, Jakarta, Senin (11/11/2019).Sobri menegaskan, FPI tak menuntut pemerintah untuk memulangkan Rizieq atau membayarkan dendanya. Namun, FPI menuntut HAM Habib Rizieq dipenuhi oleh pemerintah.Menurut dia, pemerintah saat ini abai dengan kewajibannya untuk menolong warga negara yang mengalami kesulitan di luar negeri."Di sini bisa dilihat, sikap (pemerintah) diam, acuh terhadap status Habib Rizieq ini," kata dia.Sementara itu, menantu Habib Rizieq, Habib Hanif Alatas mengungkapkan, alasan mertuanya tidak dapat kembali ke Indonesia lantaran dicekal.Bahkan, pencekalan oleh Imigrasi Saudi itu dilakukan atas permintaan pemerintah Indonesia."Berdasarkan keterangan dari beliau (Habib Rizieq) begitu. Ada pihak-pihak dari negeri, anda untuk dicekal," ujar Hanif.

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ustaz Sobri Lubis menegaskan pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia HAM terhadap Habib Rizieq Shihab. Alasannya, penguasalah yang menyebabkan Rizieq Shihab tak bisa pulang ke Indonesia.

9fdc014a-b6a1-48d9-b07c-025e7f6b3805-1573469923103.jpg

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ustaz Sobri Lubis menegaskan pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia HAM terhadap Habib Rizieq Shihab

Pemerintah Indonesia Dituding Langgar HAM Rizieq Shihab 

"Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh kerabat dan sahabat bahwa sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu tepatnya sejak tanggal 1 Syawal tahun 1439 H, saya dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi," ujar Rizieq lewat video yang diunggah kanal YouTube Front TV, Minggu (10/11/2019).&nbsp;Dalam video berdurasi 38 menit 27 detik itu, Rizieq menunjukkan dua lembar kertas yang disebutnya sebagai surat pelarangan dirinya keluar dari Arab dengan alasan keamanan."Saya tunjukkan pertama, ini adalah surat yang berisi tentang visa saya. Visa saya berlaku tanggal berapa, berakhir tanggal berapa, ini lembaran yang menerangkan tentang persoalan masa berlakunya saya punya visa," tutur Rizieq."Nah kemudian lembaran yang satu lagi ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal, sekali lagi ini lembaran yang menunjukkan bahwa saya dicekal sejak tanggal 1 syahwal 1439 H sampai hari ini. Di sini ditulis bahwa saya dilarang keluar, saya dilarang bepergian dari Saudi, bahkan disini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan," lanjutnya.Ia menegaskan, dengan bukti surat tersebut, pencekalan yang dilakukan pemerintah Arab atas permintaan Indonesia, bukan lantaran ada pelanggaran hukum tapi semata-mata hanya masalah keamanan."Sekali lagi, saya dicekal disini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Saudi ini atau kesalahan, tidak, hanya karena alasan keamanan," ucapnya.Menurut Rizieq, kedua surat itu merupakan bukti-bukti nyata, riil, otentik bahwa dirinya memang dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.Dia menambahkan, dirinya sengaja menunjukkan bukti surat tersebut karena ada oknum pejabat di Indonesia yang mengatakan bahwa ia tidak dicekal."Saya tunjukkan di sini supaya anda tahu, karena saat ini saya lihat di Indonesia masih ada oknum-oknum pejabat yang berbicara di televisi mewakili pemerintah seenaknya mereka katakan bahwa saya ini bisa pulang kapan saja, tidak ada pencekalan, mereka bohong," kata Rizieq membantah.Dikatakan Rizieq, pemerintah Arab Saudi siap mencabut pencekalan, asalkan ada jaminan resmi atas keamanan dan keselamatan dia dan keluarganya dari pemerintah Indonesia."Pemerintah Saudi setiap saat siap untuk mencabut cekal saya kalau ada jaminan resmi dari pemerintah Indonesia kalau saya tidak diganggu, kalau saya tidak diusik daripada keamanan dan keselamatan saya beserta keluarga," tuturnya.Rizieq mengungkapkan, dirinya sudah berupaya memberikan penjelasan kepada pemerintah Arab Saudi, namun pemerintah disana khawatir akan keselamatan dia dan keluarga."Padahal saya sudah berikan pengertian saya aman, saya tenang, tidak ada masalah, kalaupun saya diganggu oleh pemerintah Indonesia, saya akan melakukan perlawanan secara hukum. Tapi mereka belum tenang menerima alasan-alasan tersebut sehingga mereka belum mau mencabut cekal saya," terangnya."Sekali lagi saya tetap mau berterima kasih kepada pemerintah Saudi, saya memaklumi alasan mereka, mereka tidak ingin berspekulasi dengan keamanan, keselamatan jiwa seseorang dengan keluarga, saya hargai itu, saya terima kasih, walapun saya akan tetap meminta secara prosedur agar cekal itu tetap dicabut," tukasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengungkapkan, penyebab dirinya tidak bisa kembali ke Tanah Air karena masih dicekal oleh Arab Saudi atas permintaan pemerintahan Indonesia. Pencekalan tersebut dilakukan sejak 1 Syawal 1439 H, atau Juni 2018 lalu.

54d04035-aecf-4933-8ec8-1dffeecb2e8d-1573398764690.jpg

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengungkapkan, penyebab dirinya tidak bisa kembali ke Tanah Air karena masih dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintahan Indonesia. 

 Rizieq: Pejabat Indonesia Bilang Saya Bisa Pulang Kapan Saja, Mereka Bohong

Nasional

"Saat itu, disepakati untuk tidak menaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III," bunyi salah satu kesimpulan&nbsp;rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan dan Dewas BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan yang berlangsung dari Kamis hingga Jumat (8/11/2019) dinihari.&nbsp;Kenaikan iuran tersebut justru akan semakin membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, Komisi yang membidangi kesehatan itu minta Kementerian Kesehatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas III.Komisi IX juga meminta Kemenkes bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan BPJS bidang Kesehatan untuk menyelesaikan data&nbsp;cleansing&nbsp;terhadap 98,8 juta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena&nbsp;exclusion errordan&nbsp;inclusion error&nbsp;dalam penetapan PBI."Kami mendesak BPJS Kesehatan dan Pemerintah untuk memfinalisasi data&nbsp;cleansing&nbsp;sisa data PBI, dan menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2019," Wakil Ketua Komisi IX Ansory Siregar yang membacakan kesimpulan rapat itu.Selain itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemenuhan hak jaminan sosial terhadap banyaknya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri&nbsp;(PPNPN) yang belum tergabung dalam jaminan sosial.&nbsp;"Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapat jaminan sosial. Maka kami mendesak DJSN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mencari penyelesaian pemenuhan hak jaminan sosial bagi PPNPN," tegasnya.&nbsp;Komisi IX juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Rumah Sakit di seluruh Indonesia."Selain penyelesaian tunggakan di RS, kami juga meminta Kemenkes untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga ISQua (International Society for Quality in Health Care)," tuturnya.&nbsp;Rapat kerja yang selesai pukul 02.00 dini hari itu juga mendesak BPJS Kesehatan untuk mereviu Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan, agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi IX DPR RI tetap konsisten dengan hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Koordinator bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan yang digelar pada 2 September 2019 lalu.

f32c6a1f-a761-48d7-854f-d7a008d0964c-1573224388977.jpg

Komisi IX juga meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Rumah Sakit di seluruh Indonesia

Komisi IX DPR Konsisten Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 

Ucapannya itu dilontarkannya dalam rapat dengar pendapat komisi yang membidangi kesehatan itu dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama BPJS bidang Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Bidang Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).Ansory mengungkapkan bahwa rapat gabungan komisi-komisi terkait dengan pihak BPJS Kesehatan pada DPR RI periode lalu, tanggal 2 September 2019, telah merekomendasikan agar jika BPJS Kesehatan menaikan iuran peserta untuk menutup defisit anggaran, maka untuk kelas III tidak dinaikan.Namun apa yang terjadi, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, menaikkan menaikan iuran untuk semua kelas kepesertaan yang diberlakukan pada 2020.Berdasarkan perpres itu, kenaikan iuran umumnya berada di atas 50%. Misalnya, Kelas III yang sebelumnya Rp25.500 menjadi Rp42.000 atau naik 64,70%. Lalu Kelas II yang semula Rp51.000 menjadi Rp110.000 atau naik 115,68%, dan Kelas I dari Rp80.000 kini menjadi Rp160.000 atau naik 100%.&nbsp;&nbsp;"Ini zalim pak, kasihan masyarakat. Tolong jangan dinaikan iuran BPJS kelas III pak. Kita sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia, itu masyarakat yang kita hadapi. Mereka bayar karena dia sakit. Setelah sembuh tidak bayar lagi, kenapa? Karena dia tidak ada uang. Ini zalim pak," ucap politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.&nbsp;Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh juga merasa geram dengan kebijakan pemerintah, terutama pada Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) karena telah mengingkari apa yang sudah direkomendasikan saat rapat dengan DPR.Ninik (sapaan akrabnya) merasa pemerintah tidak menghargai keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu itu. "Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan,” tegas Ninik.Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut hasil rapat gabungan Komisi IX DPR RI dengan beberapa kementerian pada 2 September 2019 menyatakan menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. Saat itu Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing.“Jelas pada tanggal 2 September rapat gabungan DPR RI dengan beberapa kementerian memutuskan untuk tidak menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III, tapi ternyata tetap dinaikkan dengan keluarnya Perpres (Peraturan Presiden). Lalu apa harga diri kita apa? Kenapa kita masih mau rapat?” tegas Ninik.Ia mengusulkan untuk tidak menggelar rapat dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan lagi jika hingga BPJS Kesehatan tetap menaikan iuran Kelas III Mandiri. "Saya usul kalau sampai besok Kelas III masih dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS Kesehatan, dengan Kemenkes. Tidak ada gunanya. Rangkuman, kesepakan atau kesimpulan apapun dan ditandatangani siapapun tetap dilanggar kok. Kita ini tidak punya harga diri, gak ada sanksi apapun,” tegasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Zalim! Kata itu terucap dari mulut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar yang ditujukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menaikan iuran peserta, terutama bagi kelas III mandiri.

a12bfee3-11a1-4c57-b517-ed0b9685661f-1573193811491.jpg

Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI Ansory Siregar (kiri). (Foto: Haluan.co/Jimmy Ratag)

pemerintah tidak menghargai keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu itu

Legislator Ini Sebut BPJS Kesehatan Berbuat Zalim 

a1d1fe77-92e5-41ef-bc8f-390e6ac74f9b-1576224384379.jpg

Health

health

kesehatan

Demikian disampaikan oleh Hery Susanto Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (7/11/2019).Perpres tersebut mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 menjadi Rp. 42.000/bulan, kelas 2 menjadi Rp. 110.000/bulan dan kelas 1 menjadi Rp. 160.000/bulan. Iuran baru BPJS kesehatan akan berlaku per Januari 2020.Menurut Hery Susanto, Perpres tersebut hanya bersifat tambal sulam demi membayar hutang BPJS Kesehatan atas klaim dari banyak faskes dan RS yang mencapai hingga 31 triliun rupiah pada tahun 2019 ini."Perpres tersebut hanya bisa untuk sementara waktu atasi pembayaran hutang BPJS Kesehatan, paling tidak hingga akhir Desember 2019 ini sebesar Rp 15 triliun dari iuran segmen penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN dan APBD. Selebihnya berharap dari efek kenaikan iuran peserta mandiri tiap kelasnya," kata Hery Susanto.Menurut Hery Susanto, masalah defisit BPJS kesehatan harus dilakukan secara holistik, tidak bisa tambal sulam. Kebijakan pemerintah saat ini masih tambal sulam, atasi defisit dengan cara menaikkan iuran JKN hanya akan menambah beban warga.&nbsp;"Defisit itu terjadi karena design JKN yang sudah keliru sejak awal pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan," kata Hery Susanto.Hery Susanto menjelaskan langkah atasi defisit BPJS Kesehatan mestinya dilakukan langkah pertama, harus ada pembenahan pola kebijakan distribusi kapitasi peserta BPJS kesehatan.&nbsp;Sebab masih dominan dimonopoli oleh faskes I pemerintah."Distribusi kapitasi peserta PBI BPJS Kesehatan harus proporsional dan berkeadilan. Distribusi kapitasi peserta BPJS kesehatan PBI rawan dikorupsi," ucap Hery Susanto.Kedua, perbaikan pola pembayaran klaim BPJS kesehatan yang&nbsp;transparan dan akuntabel. Pola INA-CBG's mesti diperbarui. Untuk hindari klaim fiktif.Ketiga, perlu dilakukan data cleansing peserta PBI BPJS kesehatan yang merupakan warga miskin dibayar melalui APBN dan APBD. Peserta PBI banyak yang tidak tepat sasaran. "PBI ini peserta BPJS kesehatan yang paling banyak gunakan klaim. Peserta PBI APBN Jumlah nya 96.7 juta orang dan PBI APBD 31 juta orang," jelas Hery Susanto.Keempat, hapus sistem kelas BPJS kesehatan. Cukup kelas standar saja tidak ada kelas 1, 2 dan 3. Ini sesuai dengan prinsip keadilan. Jika ingin naik layanan kelas harus top up sendiri.&nbsp;Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berefek atasi defisit justeru akan menambah peserta menunggak iuran. Ini akan menambah rumit JKN. Sanksi denda pelayanan sudah berlaku sebelum iuran naik. Tapi sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik itu masih jauh panggang dari api. Perangkat hukum nya belum jelas dan akan mendapat protes keras warga."Sikap warga saat ini nampaknya akan banyak gerakan turun kelas ke kelas 3. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya akan menambah jumlah peserta menunggak saja," pungkasnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dinilai tidak akan atasi defisit BPJS Kesehatan.&nbsp;

cc38fa45-b66a-4980-9eb6-1aecebdde3f1-1573264574820.jpg

Rapat kerja Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Komisi Kesehatan DPR. (Foto: Haluan/Jimmy Ratag)

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dinilai tidak akan atasi defisit BPJS Kesehatan. 

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tidak Bisa Atasi Defisit

"Saya cuma menyampaikan ke Pak Menteri Kesehatan kita. Tadi dipuji, oh nanti gaji saya semua untuk BPJS Kesehatan. Maksudnya apa sih tuh? Mohon maaf ya, kita mengapresiasi, mengambil simpati masyarakat. Ini BPJS ini nggak perlu lagi simpati-simpati," kata Saleh saat rapat Komisi IX dengan Menkes dan BPJS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019).Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan itu mencapai puluhan triliun. Jadi, mau dikumpul semua gaji menteri, pejabat negara dan kepala daerah se-Indonesia tidak akan cukup menutupi permasalahan BPJS Kesehatan."BPJS ini sudah Rp 32 triliun defisitnya. Pak Menteri mau kasih gaji pak menteri, ditambah dengan seluruh gaji menteri yang ada di Republik ini, seluruh gaji anggota DPR, seluruh gaji bupati kabupaten/kota se-Indonesia, seluruh gaji gubernur, nggak akan cukup," tegasnya.Selain itu, harapan agar seluruh karyawan mengikuti Menkes dengan tidak mengambil gaji, menurut Saleh, usaha seperti itu sia-sia saja. Sebab, para karyawan sudah dipotong gajinya. Termasuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri semuanya sudah dipotong."Kok diajak lagi. Ini mohon maaf juga Pak Menteri. Menurut saya ini BPJS ini sudah sangat ada pada titik nadir yang harus diselesaikan masalahnya," tandas Saleh.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyindir Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang akan menyerahkan seluruh gaji pertamanya beserta tunjangan kinerjanya kepada BPJS Kesehatan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk defisit JKN. Menurut Saleh, Menkes tak perlu simpati berlebihan terkait defisit anggaran pada BPJS Kesehatan.

bd467705-8407-4ef3-be50-6818d4e63ba6-1573043720923.jpg

Komisi IX DPR rapat dengan Menkes dan BPJS. Foto: Haluan 

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyindir Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang akan menyerahkan seluruh gaji pertamanya beserta tunjangan kinerjanya kepada BPJS Kesehatan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk defisit JKN

DPR: Mau Dikumpulin Semua Gaji Menteri Nggak Cukup Tutupi Defisit BPJS

Menurut Saleh, pernyataan seperti terkesan menyederhanakan persoalan dalam BPJS Kesehatan."Lima hari yang lalu Dirut BPJS ngomong di media bahwa iuran BPJS itu lebih murah dari pulsa telpon. Saya mau bilang, Dirut BPJS sedang menyederhanakan hal yang tidak komparatif, tidak komparabel. Jadi jangan dibandingkan dengan pulsa," kata Saleh dalam rapat dengar pendapat dengan Menkes dan BPJS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019).Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, perkara kebutuhan membeli pulsa tidak sebanding dengan kebutuhan kesehatan. Sebab, pulsa itu kebutuhan sekunder sedangkan asuransi kesehatan adalah kebutuhan primer.Saleh juga keberatan mengenai pernyataan Fachmi yang menyatakan pembayaran premi setara dengan Rp 2.000 per hari . Bagi Saleh, hitungan simpel itu justru menimbulkan polemik di masyarakat"Orang kalau nggak punya pulsa telepon masih bisa hidup, bisa gembira, bisa senang, bisa tertawa, bisa beraktivitas.Tapi, kalau orang nggak punya akses kepada kesehatan ini bisa susah, meriang, merinding, bahkan bisa meninggal dunia," jelas Saleh.Oleh karena itu, Saleh meminta Fahmi meralat ucapannya tersebut dengan tujuan tidak menyinggung perasaan masyarakat Indonesia."Jadi tolong dicabut itu. Saya udah bilang, dirut BPJS nggak usah ngomong-ngomong gitu, kalau ditanyasoal iuran, itu urusan pemerintah, gitu loh," tukasnya.&nbsp;

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, memprotes pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang membandingkan besaran iuran premi asuransi lebih murah ketimbang pulsa telpon.

22568127-3176-4ff6-a91e-f71210cdeae3-1573039808991.jpg

Anggota Komisi IX DPR dan mitra kerja. (Foto: Haluan) 

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, memprotes pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang membandingkan besaran iuran premi asuransi lebih murah ketimbang pulsa telpon. 

Dirut BPJS Samakan Iuran dengan Pulsa, PAN: Jangan Ngomong Gitu Dong!

"Bisnis model harus diperbaiki. Jadi Superholding kita ubah konsepnya. Jadi Subholding jadi unit usaha," kata dia di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN untukrealisasi 2019 dan rencana 2020 Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.Ia menjelaskan, setelah banyak melakukan pantauan langsung strategi yang di gadang-gadang oleh Rini Soemarno tersbeut kurang tepat untuk menggejot produktivitas perusahaan plat merah di dalam negeri. Misalnya, kata Erick, ia tidak akan membuat holding untuk Pelindo I-II-III dan IV. Empat BUMN tersebut akan diubah sesuai dengan unit usaha. Sehingga di kemudian hari pengurusan pelabuhan bukan dilakukan per wilayah namun per sektor usaha.&nbsp;

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membatalkan konsep Super Holding BUMN yang digagas oleh Menteri BUMN di periode sebelumnya, Rini Soemarno. Ia menilai, strategi yang seharusnya dilakukan bukan Superholding namun lebih ke subholding. Sehingga perusahaan-perusahaan BUMN akan dikelompokan sesuai kegiatan dan unit usahanya.&nbsp;

9df9195d-8ff5-4a24-961a-61c0bdaf9fd1-1576166702554.jpg

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membatalkan konsep Super Holding BUMN yang digagas oleh Menteri BUMN di periode sebelumnya, Rini Soemarno. Ia menilai, strategi yang seharusnya dilakukan bukan Superholding namun lebih ke subholding. Sehingga perusahaan-perusahaan BUMN akan dikelompokan sesuai kegiatan dan unit usahanya. 

Konsep Erick Thohir, Superholding Diganti Jadi Unit Usaha

Massa meninggalkan Monumen Nasional pada sekitar pukul 08.10 WIB sambil melantunkan selawat bersama-sama.

Massa Reuni 212 berangsur membubarkan diri setelah rangkaian aksi unjuk rasa selesai.

50b549d0-f796-45d0-8068-cad37c8a0b06-1575279863853.jpg

Massa Reuni 212 berangsur membubarkan diri setelah rangkaian aksi unjuk rasa selesai. 

Fakta Reuni 212

"Status guru honorer dengan pendapatan Rp 100 ribu per bulan bahkan kurang dari itu sesungguhnya adalah penghinaan terhadap profesi guru," kata Ramli, Rabu (6/11/2019).

Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim memastikan, pihaknya akan tetap fokus memperjuangkan agar semua guru bisa berstatus PNS, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), atau GTY (guru tetap yayasan). Karenanya, harus ada solusi untuk memuliakan guru dan membebaskan mereka dari status honorer.&nbsp;

b27e0499-bd1f-4f87-9a58-b273ec65bfd4-1574945392318.jpg

Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim memastikan, pihaknya akan tetap fokus memperjuangkan agar semua guru bisa berstatus PNS, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), atau GTY (guru tetap yayasan). Karenanya, harus ada solusi untuk memuliakan guru dan membebaskan mereka dari status honorer. 

Nasib Guru Honorer Tiada Akhir?

Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih atas pengabdian, prestasi dan kerja keras Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA yang telah menyelesaikan masa tugas dengan baik sebagai Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019.&nbsp;Nadiem juga mengucapkan selamat bertugas kepada Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH&nbsp;yang baru dilantik atas amanah yang diemban demikian berat untuk membangun Indonesia."Tugas rektor memang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tapi yang terpenting adalah bagaimana rektor mampu mencetak pemimpin masa depan," ucap Nadiem dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (26/11/2019).Nadiem juga mengingatkan agar rektor bisa melakukan inventarisasi program studi yang tidak terserap oleh dunia kerja, sehingga lulusan tidak banyak menganggur, proaktif menyikapi perkembangan teknologi dan perkembangan industri."Serta segera melakukan penyederhanaan birokrasi yang dinamis dan profesional dan mengajak bersama-sama membangun masa depan bangsa," pesan Nadiem.Guru Besar Fakultas Hukum Unand ini terpilih sebagai rektor dalam pemilihan senat dan menteri, Rabu (26/6/2019).&nbsp;Yuliandri yang memperoleh 68 suara mengungguli calon petahana Tafdil Husni yang meraih 40 suara. Sedangkan calon lainnya Hairul Abral raih 7 suara.Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unand, Werry Darta Taifur yang turut hadir dalam pelantikan tersebut mengatakan, dalam pelantikan Mendikbud Nadiem berpesan kepada rektor baru, agar bisa menghasilkan pemimpin bangsa.Lalu, rektor diminta untuk mengevaluasi prodi-prodi yang tidak diserap dunia kerja atau yang menciptakan pengangguran. Nadiem juga meminta untuk menyederhanakan birokrasi."Proaktif mengikuti dan menerapkan perkembangan tekonologi dan meningkatkan kerjasama untuk membangun bangsa," tulis Werry lewat akun Facebook pribadinya.Mantan Dekan Fakultas Hukum Unand ini adalah kelahiran Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar 18 Juli 1962. Ia dikenal sebagai dosen yang disiplin, rajin dan ramah.Alumnus doktoral Universitas Airlangga itu merupakan ahli di bidang perundang-undangan. Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Perundang-Undangan pada Juli 2009 lalu, dan merupakan guru besar kedua di Tanah Air untuk bidang tersebut.Pada 2015 lalu, ia pernah diajukan presiden sebagai calon hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) bersama I Dewa Gede Palguna menggantikan Hamdan Zoelva. Namun, kemudian Presiden Joko Widodo memilih Palguna.Selain itu, ia juga ditunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020.Dalam jabatan di institusi Unand, Yuliandri pernah menjabat Deputi Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Unand 2004-2010. Anggota Senat FH Unand 2007 hingga sekarang, dan Anggota Senat Guru Besar Unand dari 2008 hingga sekarang.Kemudian, Sekretaris Senat Unand 2009-2010, Ketua Senat Fakultas Hukum Unand 2010-2014, Ketua Prodi S2 Ilmu Hukum 2007-2010, Ketua Prodi S3 Ilmu Hukum 2009-2010, dan menjabat Dekan Fakultas Hukum Unand 2010-2014.&nbsp;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud), Nadiem Makarim resmi melantik Yuliandri, sebagai Rektor Universitas Andalas (Unand) periode 2019-2023 di Jakarta Senin (25/11/2019).

543f2e48-a8ca-4d8d-857e-99913351213b-1574855013007.jpg

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud), Nadiem Makarim resmi melantik Yuliandri, sebagai Rektor Universitas Andalas (Unand) periode 2019-2023 di Jakarta Senin (25/11/2019).

Selamat Bertugas, Prof. Yuliandri

Hiburan

hiburan

Terkait itu, anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal menyayangkan pernyataan dari Agnez Mo tersebut.&nbsp;Menurut dia, Agnez Mo, sebagai seorang selebriti, sekaligus bisa menjadi duta nasionalisme Indonesia di panggung internasional."Komentar Agnez Mo yang menyebut tidak memiliki darah Indonesia dalam tubuhnya, merupakan sebuah contoh rendahnya rasa nasionalisme pada diri artis tersebut," ujar Iqbal dalam keterangannya, Selasa (26/11/19).

Agnes Monica Muljoto atau Agnez Mo, saat wawancara dengan Build Series by Yahoo belum lama ini, mengaku bahwa sebenarnya dirinya tak memiliki darah Indonesia.

69d7a5e9-055a-4168-95e6-7cc3c56d554f-1574812044568.jpg

Agnes Monica Muljoto atau Agnez Mo, saat wawancara dengan Build Series by Yahoo belum lama ini, mengaku bahwa sebenarnya dirinya tak memiliki darah Indonesia.

Agnes vs Darah

Menurut Kiagus, beberapa tahun belakangan ini pihaknya mengendus bahwa modus baru pencucian uang itu dilakukan di rumah judi atau kasino."Kasino itu suatu yang baru (tempat pencucian uang)," kata Kiagus di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).Modus pencucian uang lewat kasino baru-baru ini mencuat dalam laporan refleksi akhir tahun PPATK 2019.&nbsp;Dalam laporan itu, PPATK menyatakan menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah ke rekening kasino di luar negeri. PPATK menduga kepala daerah menempatkan dana dalam jumlah Rp 50 miliar dalam bentuk valuta asing ke tempat judi.Kiagus mengatakan pemantauan yang dilakukan PPATK merupakan bagian dari fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU.&nbsp;"Kami menelusuri adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing. Jumlahnya pun signifikan, sekitar Rp 50 miliar (yang disimpan) ke rekening kasino di luar negeri," kata Kiagus.Kiagus menyebutkan, penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).&nbsp;Namun, Ia tak menjelaskan lebih rinci mengenai penelusuran yang dilakukan PPATK tersebut, termasuk siapa kepala daerah yang menempatkan uangnya di rekening kasino di luar negeri.Kiagus kemudian menyebut temuan PPATK lainnya yakni penggunaan uang hasil tindak pidana untuk membeli barang mewah dan emas batangan di luar negeri.&nbsp;"Ditemukan juga aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri," katanya.&nbsp;Seperti diketahui, PPATK saat ini masih menelusuri aliran dana terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, dan pihak terkait lain baik individu maupun korporasi.&nbsp;Diketahui, Rita telah divonis bersalah dan dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan terkait kasus suap dan gratifikasi.Sementara untuk kasus pencucian uang yang menjerat Rita saat ini masih dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tindak pidana korupsinya telah berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam pembuktian TPPU," katanya.Tak hanya itu, pada 2109, PPATK juga mengungkap TPPU terkait sektor lainnya, seperti penyelundupan benih lobster, penyelundupan telepon seluler, hingga masalah narkotika."Ada juga korupsi pembangunan jalan dan jembatan, kasus perdagangan satwa liar, perdagangan manusia, perkara terorisme, dugaan korupsi helikopter, ada juga TPPU kepala daerah," ungkapnya.Sepanjang 2019, PPATK melakukan hasil analisis kasus pencucian uang kurang lebih sebanyak 547 laporan dan 450 informasi pada periode Januari-November 2019. PPATK pun telah menyampaikan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, BNN hingga Ditjen Pajak."Kami ikut berkontribusi dalam berbagai satgas seperti satgas cyber pungli, satgas waspada investasi. Kita selalu ikut aktif dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah pencegahan penyalahgunaan usaha-usaha haji, umrah dan investasi lainnya," tukasnya, dilansir dari Beritasatu.

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin mengungkapkan, ada modus baru dari pencucian uang dilakukan oleh kepala daerah.&nbsp;

b9d7d7a6-2460-4edc-a7d2-0b1744dd4753-1576385681840.jpg

Ketua PPATK Kiagus Badaruddin. (Foto: Kompas)

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin mengungkapkan, ada modus baru dari pencucian uang dilakukan oleh kepala daerah. 

Modus Baru, Kasino Jadi Tempat Pencucian Uang Kepala Daerah

"Nanti bersama Komisi X akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolok ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana, Sabtu (14/12/2019).Ade menegaskan komitmen tersebut untuk menghapus kekhawatiran bahwa rencana penggantian UN akan terhenti jika ada rotasi di tingkat pimpinan Kemendikbud. Apalagi, Ade menyebut sudah ada banyak keluhan soal UN yang menjadi standar kelulusan sekolah.&nbsp;"Konsen Pak Nadiem dan Kemendikbud ingin ciptakan belajar di sekolah itu harus happy, maka pendidikan harus dengan suasana yang bahagia untuk guru, orang tua, dan muridnya," ujar dia.Menurut Ade, parameter pengganti UN akan ditentukan sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 43/2019. Nantinya, sekolah akan membuat target dalam kurikulum yang dipelajari siswanya. Sekolah akan menjalankan program asesmen kompetensi minimum. Anak-anak, guru, hingga sekolah akan turut dalam penilaian."Selama ini kananak tidak terbiasa untuk menganalisis dan cenderung pada menghafal dan mereproduksi pengetahuan dibandingkan implementasinya. Jadi, nanti kita lakukan penilaian supaya bisa dilakukan perbaikan ke depan, apa yang terjadi masa lalu kemudian diperbaiki," ucap Ade.&nbsp;Sedangkan anggota Komisi X DPR, Putra Nababan meminta menyediakan cetak biru (blue print) atau grand desain pendidikan ketika mengeluarkan kebijakan menghapus ujian nasional (UN). Dengan begitu, kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar."Kita minta juga cetak birunya, yaitu semua yang komprehensif, terkait kurikulumnya juga pengembangan guru dan lain sebagainya," kata Putra.&nbsp;&nbsp;Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebu dayaan (Kemendikbud) mengumumkan akan menghapus UN pada 2021. Dengan adanya kebijakan ini, 2020 menjadi tahun terakhir penyelenggaraan UN. Ujian tersebut akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum sekolah dan tenaga pendidik serta survei karakter terhadap para murid.Cetak biru yang diminta oleh DPR, kata Putra, tidak hanya terdiri atas rencana jangka pendek, tetapi mencakup jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Dengan begitu, tidak akan terjadi seperti perumpamaan membeli kucing dalam karung."Supaya ada kepastian karena setiap ganti menteri, ganti-ganti aturannya. Jadi, tidak beli kucing dalam karung, harus jelas regulasinya dan anggarannya,"papar politikus PDI Perjuangan itu.Putra menambahkan, kajian rencana penggantian UN perlu dilakukan secara mendalam agar pelaksanaannya tidak memunculkan polemik. Oleh karena itu, DPR menunggu hasil kajian komprehensif yang sudah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi X DPR yang diadakan pada Kamis (12/12/2019)."Kami di Komisi X meminta kajiannya diberikan kepada kami. Jangan sampai ketika sudah diputuskan, tiba-tiba kajiannya, mohon maaf, agak melenceng sedikit, jadi polemik lagi," kata dia.Yang menjadi perhatian Komisi X, menurut Putra, adalah persoalan hukum dan peraturan yang terkandung dalam wacana tersebut. Itu juga termasuk desain utama dan roadmap dari rencana pendidikan masa depan di Tanah Air.Persoalan itu menjadi perhatian agar pengalaman masa lalu tidak berulang, yaitu penggantian menteri biasanya akan diikuti penggantian kebijakan dan kurikulum pendidikan. Itu tentu akan berdampak kepada masyarakat."Dalam konteks ini, memengaruhi banyak masyarakat sampai ke de sa dan kampung dan lain sebagainya karena berpengaruh pada sistem pendidikan. Tolong jangan terlalu lama dan kalau perlu rapat tertutup dengan kami yang di DPR, kasih tahu grand design-nya," ujarnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan rencana penggantian UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan terus berjalan meski terjadi penggantian pimpinan kementerian.&nbsp;

dde47c3f-8810-410f-aa11-996abf16bc59-1576382897196.jpg

Ilustrasi UN dihapus pada 2021 diganti sesmen kompetensi minimum dan survei karakter (Foto: Istimewa)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan rencana penggantian UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan terus berjalan meski terjadi penggantian pimpinan kementerian. 

Ke Depan, Pendidikan Harus dengan Suasana yang Bahagia untuk Guru, Orang Tua dan Murid

"Kita tahu bahwa kita adalah negara demokrasi. Semenjak tahun 1998, kita sudah menganut demokrasi yang lebih bebas dibandingkan pada masa orba (orde baru), dan kita paham bahwa di dalam demokrasi, titik terpenting dari demokrasi itu adalah pemilihan umum, karena satu-satunya momentum yang melibatkan seluruh warga masyarakat, dalam sistem kedaulatan di tangan rakyat, yang berbeda dengan sistem otokrasi atau oligarki. Jadi pemilihan umum ini adalah bagian yang sangat penting," kata Mendagri.Mendagri menilai, pentingnya Pemilu pada sistem demokrasi di Indonesia perlu ditunjang dengan kekompakan penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan helatan demokrasi itu."Nah ini, suatu pemilihan umum itu bisa sukses kalau unsur-unsur orkestrasi kekompakkan setiap yang menjalankan elemen-elemen ini dengan baik, yang paling utama adalah Penyelenggaraan Pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP sampai ke MK," ujarnya.Tak hanya itu, kesuksesan Pemilu juga perlu ditunjang oleh peserta pemilu maupun Partai Politik yang maju dalam kontestasi pesta demokrasi itu. Para peserta harus bermain sehat agar tercipta hasil demokrasi yang sehat pula."Para kontestan, Parpol atau pasangan calon, mereka harus bisa memainkan peran untuk bermain secara sehat, siap untuk menang siap untuk kalah, mudah untuk bisa diucapkan, pelaksanannya tidak ada yang mau siap untuk kalah. Semua siap untuk menang, mana mau untuk kalah, kira-kira begitu," tukasnya.Dalam hal kesiapan dan dukungan Pemerintah, utamanya dalam pelaksanaan Pilkada yang pada tahun 2020 akan digelar di 270 daerah. Mendagri menilai perlu didukung dengan kesiapan anggaran APBD masing-masing daerah, salah satunya melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)."Kesiapan dari Pemerintah untuk mendukung, terutama sarana prasarana, anggran dan lain-lain, contoh tahun depan kita menghadapi 270 Pilkada, dari sekarang kami sudah menggenjot semua kepala daerah, karena bulan ini adalah bulan penting mereka sudah harus mengalokasikan APBD mereka dan menetapkan APBD mereka secepat mungkin, dalam APBD itu harus sudah masuk komponen untuk penyelenggaraan Pilkada," jelas Mendagri.Pengamanan juga menjadi aspek penting dalam mensukseskan Pemilu. Perencanaan perlu dibuat sedetail mungkin, termasuk memetakan area rawan konflik."Berikutnya lagi adalah unsur pengamanan, membuat perencanaan pengamanan yang baik, mampu membuat prediksi mana daerah rawan mana tidak, setelah itu mengeksekusi," ucapnya.Masyarakat juga memiliki peranan yang penting untuk menyukseskan Pemilu maupun Pilkada. Tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum diminta untuk tetap menjaga kondisivitas dan persatuan meski berbeda pilihan."Peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk menyambut ini sebagai pesta demokrasi, dalam prakteknya, bisa terjadi polarisasi, keterbelahan, saya menyampaikan dalam berbagai kesempatan, Pemilu maupun Pilkada itu memang boleh beda pendapat, tapi tidak memecah belah persatuan," kata Mendagri.Ia juga turut menitipkan pesan terhadap insan media sebagai salah satu pilar dalam demokrasi, untuk menjalankan jurnalisme damai dalam mewartakan berita. Tak hanya itu, netizen juga diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosialnya sehingga tidak menyebarkan hoaks."Nah yang terakhir adalah peran daripada media, media ini harus mendinginkan, apalagi sekarang diwarnai dengan media sosial yang lebih sulit dikendalikan, tiap orang bisa menjadi citizen journalist, kita tahu bagaimana ganasnya medsos dan hoaks pada Pemilu 2019, dan hoaks ini provokatif yang bisa membuat terjadinya potensi konflik, nah ini dalam konteks semua elemen-elemen harus bisa menjalankan peran masing-masing dengan baik, supaya berlangsung Pemilu atau Pilkada dengan baik," pesan Mendagri.

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Pemilu merupakan titik penting dalam sebuah demokrasi. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tahun 2019 di Hotel Grand Mercure Baycity, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2019).

15426e81-e088-4423-a426-a2d16c2b207b-1576381585469.jpg

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Rakornas  dan Penyampaian Laporan Kinerja DKPP  tahun 2019 di Hotel Grand Mercure Baycity, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2019). (Foto: Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Pemilu merupakan titik penting dalam sebuah demokrasi. 

Demokrasi kita sekarang Siap untuk Menang, Mana Mau untuk Kalah

Corporate Communication &amp; Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, menjelaskan, jakan tol layang terpanjang di Indonesia itu sementara dioperasikan secara gratis.&nbsp;"Jalan tol layang ini membentang dari Simpang Susun Cikunir hingga Karawang Barat tanpa tarif untuk sementara waktu,” kata Heru dilansir dari Antara di Simpang Susun Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/12/2019) pagi.<blockquote>Heru menuturkan, akses pengguna jalan untuk dapat melewati jalan tol untuk arah Cikampek bisa melalui Jalan Tol Dalam Kota dari arah Halim/Cawang. Kemudian masuk ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek II atau tol melayang itu melalui akses di Km 10 Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah.&nbsp;</blockquote>Sedangkan untuk pengguna jalan dari arah Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dari arah Jatiasih, lanjut Heru, pengguna jalan dapat masuk melalui akses Km 45 Jalan Tol JORR, sementara untuk pengguna jalan dari arah Rorotan masuk di akses Km 46 Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta.“Sedangkan untuk pengguna jalan yang menuju arah Jakarta dapat masuk di Karawang Barat melalui akses Km 48 Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah yang nantinya dapat keluar di Simpang Susun Cikunir Km 10 Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah arah Halim/Cawang, keluar ke Jalan Tol JORR arah Jatiasih dengan membayar tarif Jalan Tol JORR di Gerbang Tol (GT) Cikunir 6 serta keluar ke Jalan Tol JORR arah Rorotan dengan membayar tarif Jalan Tol JORR di GT Cikunir 8,” paparnya.

JAKARTA, HALUAN.CO - Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (12/12/2019), kini Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (tol melayang) dibuka secara umum untuk pengguna jalan pada pagi ini, Minggu (15/12/2019).&nbsp;

e6ffa197-d983-4d50-8155-d590e31e2673-1576376967341.jpg

Tol Jakarta-Cikampek II (tol melayang). (FOTO: tirto) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (12/12/2019), kini Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (tol melayang) dibuka secara umum untuk pengguna jalan pada pagi ini, Minggu (15/12/2019). 

Minggu Pagi Ini, Tol Jakarta-Cikampek II Dibuka untuk Umum

Food

food

makanan

minuman

Jika menyicipi kerupuk kuah yang ada di Pantai Padang, rasanya cenderung pas dilidah, karena tidak terlalu pedas. Jadi, bagi wisatawan dari luar kota dijamin ketagihan menikmatinya.Seperti yang dikatakan Yul, (62), penjual kerupuk kuah di Pantai Padang. Yul menyebutkan bahwa kerupuk yang dia jual biasanya dibeli di pasar, setelah itu tinggal menggorengnya di rumah. Namun, untuk kuahnya dibuat sendiri dengan bumbu-bumbu khas."Kalau kerupuk kuah yang saya buat rasanya tidak terlalu pedas, sedang-sedang saja. Jadi kalau ada pengunjung dari luar daerah jadi tidak kepedasan," kata Yul.Yul membeberkan bahwa membuat kerupuk kuah sama halnya dengan membuat gulai. Bahan yang dimasak yakni, santan, cabe giling merah, bawang merah dan putih, kunyit, garam, dan bahan tambahan tepung beras. Menurut Yul, yang menjadi pembeda terletak pada bumbunya."Kalau membuata gulai kan tidak perlu pakai tepung, tapi kalau membuat kerupuk kuah ini harus pakai tepung beras biar kuahnya kental," sebut Yul.<blockquote class="blockquote-blue">Agar rasa kerupuk kuah tersebut makin menggiurkan, Yul memadukannya dengan mie putih yang telah dimasak dengan cabai merah. Jika ingin mendapatkan sensasi yang berbeda, Yul menyarankan agar saat dimakan kerupuk kuah untuk melipatnya.</blockquote>"Harga kerupuk kuah yang saya jual dilengkapi dengan mie hanya Rp5 ribu saja, gak mahal. Karena untuk membuat kerupuk kuah ini kan modalnya tidak besar, palingan hanya menghabiskan modal Rp30 ribu saja," ujar Yul.Dengan diterapkan harga yang demikian, penghasilan Yul bisa mencapai Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari. Apalagi ketika libur akhir pekan di Pantai Padang berimbas pada harga jual kerupuk kuah Yul. Penulis: Milna Miana

PADANG, HALUAN.CO - Berwisata ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tidak lengkap rasanya apabila tidak mencicipi kerupuk kuah yang ada di kawasan Pantai Padang. Di Sumbar khususnya kota Padang kerupuk inibmerupakan kuliner yang semua tempat tidak menyediakannya.

757a09da-b5a8-41be-984c-bd232dae6c31-1576373513237.jpg

Kerupuk kuah yang menjadi penganan khas di Pantai Padang. (Foto: Milna Miana)

Berwisata ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tidak lengkap rasanya apabila tidak mencicipi kerupuk kuah yang ada di kawasan Pantai Padang. Di Sumbar khususnya kota Padang merupakan kuliner yang semua tempat tidak menyediakannya.

Copyright @ 2019 haluan.co.

All right reserved

• Tentang Haluan

• Redaksi

• Pedoman Media Siber

• Kontak Kami