8f898ff8-da08-4b44-a724-c909c1e01c2e-1593408809115.png

Nasional

Apa yang penting:Dilansir dari Kompas.com, Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, resmi ditetapkan mulai 24 Februari 2021. Dalam Permenkes itu, diatur bahwa vaksinasi mandiri diberi nama Vaksinasi Gotong Royong. Selain itu, terdapat aturan terkait Vaksinasi Program, yaitu program yang dilakukan pemerintah dan menggunakan anggaran negara.Perbedaan Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong RoyongVaksinasi Program:• Pada Pasal 1 Ayat 4 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, disebutkan bahwa Vaksinasi Program adalah pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.• Terkait dengan pendanaan, Pasal 43 menyebutkan, pendanaan Vaksinasi Program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).• Pada Pasal 16 Ayat 1 disebutkan, pelaksanaan distribusi Vaksinasi Program merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.• Pada Bagian pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pada Pasal 21 Ayat 1 disebutkan, pelayanan vaksinasi program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta.Vaksinasi Gotong Royong:• Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.• Pada Pasal 7 Ayat 4 disebutkan dalam pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong harus berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk Vaksinasi Program.• Vaksinasi Gotong Royong pendanaannya dibebankan pada badan hukum/badan usaha.• Pada Pasal 19 Ayat 1, Vaksinasi Gotong Royong pendistribusiannya dilaksanakan PT Bio Farma ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha sesuai kebutuhan.• Vaksinasi Gotong Royong hanya dapat dilakukan di Fasyankes milik masyarakat/swasta yang memenuhi syarat. Pada Pasal 22 Ayat 2 disebutkan, Fasyankes untuk Vaksinasi Gotong Royong bukan tempat pelayanan vaksinasi program.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

cf559868-963d-4d43-a3b2-74c8718f8ffd-1614502469995.jpeg

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Ini Perbedaan Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

83f44f24-d51f-4eb6-85a5-f8edc30425d4-1587111213795.png

Sport

sport

olahraga

JAKARTA, HALUAN.CO - PSSI akhirnya angkat bicara atas penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) soal diberinya izin turnamen pramusim Piala Menpor 2021.Apa yang penting:- Plt Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi menghargai apa yang jadi kekhawatiran IDI, soal potensi kerumunan massa yang dapat menjadi klaster penyebaran virus korona.- Yunus juga berjanji PSSI akan berusaha mengawal ketat turnamen ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat pula. <blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Sport/2021/2/25/article/idi-tak-setuju-piala-menpora-2021-bergulir-ini-tanggapan-lib-dan-menpora" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IDI Tak Setuju Piala Menpora 2021 Bergulir, Ini Tanggapan LIB dan Menpora</a></blockquote>"PSSI menghargai dan menghormati apa yang menjadi kekhawatiran IDI. Akan tetapi, PSSI juga harus menghargai masa depan pemain, pelatih, beserta keluarganya yang sebagian besar menggantungkan hidup dan rejekinya di sepak bola," tutur Yunus Nusi dilansir laman PSSI, pada Ahad (28/2/2021).Jadwal Piala Menpora 2021:Piala Menpora sendiri rencananya akan diselenggarakan pada 21 Maret mendatang. Turnamen pramusim tersebut akan diselenggarakan di empat kota yang berbeda, yakni Bandung, Malang, Solo, dan Sleman. (*)

PSSI menghargai dan menghormati apa yang menjadi kekhawatiran IDI. Akan tetapi, PSSI juga harus menghargai masa depan pemain, pelatih, beserta keluarganya yang sebagian besar menggantungkan hidup dan rejekinya di sepak bola," tutur Yunus Nusi.

aee9abf1-961c-450a-901c-6433d8487928-1614526888204.jpeg

Stadion Manahan Solo akan jadi venue pembukaan Piala Menpora 2021. (Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

PSSI akhirnya angkat bicara atas penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) soal diberinya izin turnamen pramusim Piala Menpor 2021.

IDI Tolak Piala Menpora 2021, PSSI: Banyak Orang Hidup dari Sepak Bola

JAKARTA, HALUAN.CO - Salah satu penerima penghargaan dari Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017 atas integritasnya menjadi pejabat negara, Nurdin Abdullah kini tersandung kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Gubernur Sulsel itu kini ditahan di Rutan KPK, sejak Ahad (28/2/2021).Najwa Shibab saksikan Nurdin terima penghargaan:Pada 14 Desember 2017 lalu, Nurdin yang kala itu masih menjabat Bupati Bantaeng hadir langsung ke Jakarta untuk menerima penghargaan.Selain Nurdin, Dirjen Bea Cukai saat itu, Heru Pambudi juga menerima penghargaan yang sama.Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh keluarga besar dari Bung Hatta, Muetia Hatta.Pemenang penghargaan itu diputuskan oleh para Dewan Juri BHACA 2017, yang terdiri dari Betti Alisjahbana, Bivitri Susanti, Endy M. Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, dan Zainal A. Muchtar.<blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/2/28/article/icw-kpk-mesti-telusuri-proyek-proyek-infrastruktur-terkait-nurdin-abdullah" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ICW: KPK Mesti Telusuri Proyek-Proyek Infrastruktur Terkait Nurdin Abdullah</a></blockquote>Dalam acara tersebut juga, Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab didaulat menjadi host.&nbsp;Ketua DPP PSI, Grace Natalie bersama sejumlah rombongannya juga hadir kala itu sebagai tamu pada acara yang berlangsung di CIMB Niaga Hall, di bilangan Sudirman, Jakarta.Mereka penerima BHACA:Sejak 2003, Perkumpulan BHACA sudah memberikan anugerah penghargaan kepada puluhan individu tiap dua tahun.Sejumlah nama yang telah menerima penghargaan BHACA antara lain Joko Widodo (2010), Sri Mulyani Indrawati (2008), Tri Rismaharini (2015), Basuki Tjahja Purnama (2013), Busyro Muqoddas (2008).Penghargaan Nurdin terancam dicabut:Anggota Dewan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2017 Bivitri Susanti menyebut penghargaan yang diterima Nurdin Abdullah bisa saja dicabut.&nbsp;Hal itu terjadi bila Nurdin resmi dinyatakan bersalah setelah melalui proses hukum dan berkekuatan hukum tetap.Ada prosedur atau ketentuan dalam pencabutan penghargaan Bung Hatta Award dari penerima. Hal itu tidak diputuskan oleh Dewan Juri, melainkan Pengurus BHACA."Harapannya ketika itu, penerima award dari kalangan pemerintah akan menjadi dorongan dan inspirasi antikorupsi di kalangan pemerintah. Tapi perkembangan setelah award tidak bisa dikontrol, meskipun mereka menandatangani pakta integritas waktu menerima award," jelas Bivitri, dilansir Liputan6.com. (*)

Anggota Dewan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2017 Bivitri Susanti menyebut penghargaan yang diterima Nurdin Abdullah bisa saja dicabut.&nbsp;

ea3ae89b-1223-46de-90dd-5280f1e0de50-1614525532840.jpg

Nurdin Abdullah saat menerima penghargaan dari BHACA pada 2017 lalu. (Istimewa)

Salah satu penerima penghargaan dari Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017 atas integritasnya menjadi pejabat negara, Nurdin Abdullah kini tersandung kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Gubernur Sulsel itu kini ditahan di Rutan KPK, sejak Ahad (28/2/2021).

Najwa Shihab Saksi Saat Nurdin Abdullah Terima Penghargaan Anti-Korupsi dari Bung Hatta Award 2017

291fddab-b4cf-4484-8780-bdeca72485e7-1576226857772.jpg

Health

health

kesehatan

JAKARTA, HALUAN.CO - Dokter spesialis paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) cabang Jawa Tengah, dr. Indah Rahmawati, Sp.P, mengingatkan kepada para penderita dan penyintas Covid-19 untuk banyak mengonsumsi air putih.Apa pentingnya: Pemenuhan cairan diperlukan guna mencegah dehidrasi. Dahak menjadi sulit keluar dan kondisi pasien makin lemas bila kurang cairan."Karenanya kami mengingatkan untuk banyak konsumsi air putih. Pemenuhan cairan tidak hanya dihitung dari minum air putih saja, tapi bisa dalam bentuk makan sup atau kuah makanan," kata Indah, dilansir Antara, Minggu (28/2/2021).Pesan untuk penyintas: Bagi para penyintas Covid-19, meskipun sudah dinyatakan sembuh tetap harus memperhatikan asupan cairan dan banyak minum air putih.<blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/2/28/article/ini-perbedaan-vaksinasi-gotong-royong-dengan-vaksinasi-program-pemerintah" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ini Perbedaan Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah</a></blockquote>"Selain itu bagi penyintas Covid-19 pesan kami adalah agar tetap patuhi protokol kesehatan dan segera kontrol ke dokter jika masih ada gejala," katanya.Waspada saat makan bersama: Indah mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada saat ingin makan bersama dan harus melepas masker. Pasalnya, di waktu itu kerap terjadi kontak dengan orang tanpa gejala dalam jarak yang tidak aman."Bahkan jika perlu pilih tempat makan yang berada di luar ruang atau outdoor karena ruangan terbuka dan jarak fisik yang terjaga bisa mengurangi risiko penyebaran dan penularan Covid-19," tandasnya.

Pemenuhan cairan diperlukan guna mencegah dehidrasi.

fb648365-bd9e-48ff-b9f3-84d463329bb3-1614529850907.jpg

Ilustrasi pasien Covid-19. (FOTO: Antara 

JAKARTA, HALUAN.CO - Dokter spesialis paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) cabang Jawa Tengah, dr. Indah Rahmawati, Sp.P, mengingatkan kepada para penderita dan penyintas Covid-19 untuk banyak mengonsumsi air putih.

Dokter Paru Ingatkan Penderita Covid-19 Banyak Minum Air Putih, Ini Alasannya

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo hari ini Minggu (28/2/2021) sore, bertolak menuju Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka kunjungan kerja. Setibanya di Sleman, Jokowi akan langsung menuju Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan pada esok hari.Apa agendanya: Rencananya, Jokowi pada Senin (1/3/2021), akan meninjau vaksinasi massal bagi para pekerja publik di sejumlah tempat di Kota Yogyakarta. Jokowi juga direncanakan meresmikan pengoperasian kereta rel listrik lintas Yogyakarta-Solo.Mudahkan bertransportasi: Hadirnya moda transportasi dengan rute tersebut diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, khususnya yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo.<blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/2/28/article/ini-perbedaan-vaksinasi-gotong-royong-dengan-vaksinasi-program-pemerintah" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ini Perbedaan Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah</a></blockquote>Dalam kunjungan kerja di DIY itu, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Dalam kunjungan kerja di DIY itu, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

1da601c0-0407-4f93-97d9-edecc56bc17e-1614518464947.jpeg

Presiden Joko Widodo bertolak ke Yogyakarta untuk kunjungan kerja. (FOTO: Setpres) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo hari ini Minggu (28/2/2021) sore, bertolak menuju Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka kunjungan kerja. Setibanya di Sleman, Jokowi akan langsung menuju Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan pada esok hari.

Bermalam di Yogyakarta, Jokowi Akan Resmikan Pengoperasian KRL Esok Hari

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengiginkan agar semua partai anggota koalisi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.Apa alasannya: PSI beralasan, hal ini adalah bagian dari etika koalisi. Pasalnya, Jokowi sebagai pemimpin koalisi sudah mengambil keputusan, seyogyanya semua parpol pendukung dan mematuhi.&nbsp;Apa katanya: “Kita berkoalisi dikelilingi pagar etis. Ketika keluar dan melanggar pagar tersebut, tentu ada persoalan etis. Ini bisa merusak hubungan kerja di koalisi pada hari-hari mendatang,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/2/2021).&nbsp;Konteks: Pada awal Januari lalu, PSI telah menegaskan bahwa ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa. Bukan didorong kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar.Pandangan pemerintah: pada pertengahan Februari lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, menegaskan, pemerintah tidak berencana merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.<blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/2/27/article/demokrat-pecat-7-kadernya-marzuki-alie-diberhentikan-secara-tidak-terhormat" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Demokrat Pecat 7 Kadernya, Marzuki Alie Diberhentikan Secara Tidak Terhormat</a></blockquote>"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut. Prinsipnya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan," kata Pratikno.&nbsp;

Jokowi sebagai pemimpin koalisi sudah mengambil keputusan, seyogyanya semua parpol pendukung dan mematuhi.&nbsp;

53bbc5e5-9800-44c8-a049-d390aa59db70-1614517237756.jpg

Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti. (FOTO: Dok. PSI) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengiginkan agar semua partai anggota koalisi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Tolak Revisi UU Pemilu, PSI Minta Anggota Koalisi Ikuti Arahan Jokowi

Regional

Daerah

JAKARTA, HALUAN.CO - Kontak tembak antara prajurit TNI dengan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) kembali terjadi pada Minggu (28/2/2021) dini hari sekitar pukul 00.15 WIT, di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.&nbsp;Apa yang terjadi: Dikutip dari siaran pers yang dikirim Puspen TNI, Minggu (28/2/2021), kontak tembak antara TNI dengan KSB terjadi saat perpindahan pasukan di mana dua orang KSB menembak dari arah belakang sehingga terjadi kontak tembak.&nbsp;Tanggapan TNI: Menurut Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, kejadian ini menunjukkan bahwa KSB terus aktif mengganggu pos dan aktivitas TNI, termasuk di tengah malam.Apa katanya: "Satu orang berhasil dilumpuhkan, sedangkan satu orang lagi lari meninggalkan temannya sambil membawa senjata. Dan dari pihak TNI tidak ada korban" kata Suriastawa.Sudah diserahkan ke warga: Korban sendiri sudah diserahkan kepada tokoh masyarakat Kampung Titigi pada pagi hari tadi. Saat ditanya korban dari kelompok siapa, Suriastawa mengatakan bahwa hal ini sedang didalami karena tidak ada identitas dan tidak dikenal oleh masyarakat Kampung Titigi.<blockquote class="blockquote-red"><a href="https://haluan.co/Nasional/2021/2/28/article/buntut-insiden-penembakan-dari-larangan-minum-miras-hingga-perketat-pemberian-senpi" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Buntut Insiden Penembakan: dari Larangan Minum Miras hingga Perketat Pemberian Senpi</a></blockquote>"Ini menambahkan keyakinan bahwa yang bersangkutan adalah dari KSB. Selain tak dikenal warga di lokasi kejadian, tidak mungkin warga yang baik menembaki pergerakan aparat TNI di tengah malam," pungkasnya.&nbsp;

Kontak tembak antara TNI dengan KSB terjadi saat perpindahan pasukan di mana dua orang KSB menembak dari arah belakang sehingga terjadi kontak tembak.&nbsp;

e44bfdbe-07c4-451a-8955-a0a4bb8024b7-1614514447592.jpg

Ilustrasi kontak tembak. (FOTO: Puspen TNI) 

JAKARTA, HALUAN.CO - Kontak tembak antara prajurit TNI dengan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) kembali terjadi pada Minggu (28/2/2021) dini hari sekitar pukul 00.15 WIT, di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. 

Kontak Tembak dengan TNI di Hitadipa, Satu Anggota KSB Tewas

Apa yang penting:Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis siaran pers terkait penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov pada Minggu, 28 Februari 2021. Dalam siaran pers itu, ICW menyerukan kepada KPK untuk menelusuri keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya.Tanggapan ICW:• “Penetapan tersangka Nurdin Abdullah patut disayangkan. Selama ini dia dikenal sebagai figur bersih dan inovatif,” tulis ICW dalam siaran persnya.• Pada tahun 2017, Nurdin pernah diberikan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng dan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. Dia juga pernah menerima penghargaan Tokoh Perubahan dari surat kabar Republika.• Pengawasan publik tidak sepatutnya melemah ketika terdapat sosok yang dikenal bersih dan inovatif menduduki posisi pejabat publik.• Pengawasan publik begitu krusial jika melihat kecenderungan publik yang seringkali melonggarkan pengawasannya atau permisif terhadap perilaku pejabat publik yang dikenal sebagai sosok “orang baik”.• Penetapan tersangka Nurdin sudah semestinya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri aspek-aspek lain yang berkaitan.&nbsp;• Pertama adalah pentingnya penelusuran aliran dana dari uang suap yang diduga diterima oleh Nurdin. KPK perlu menelusuri hal tersebut untuk membuktikan apakah ada pihak lain yang turut menikmati uang tersebut, baik individu, atau organisasi seperti partai politik. Jika terbukti, maka pihak-pihak tersebut patut untuk ikut dijerat.• Penelusuran itu menjadi penting mengingat biaya politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia teramat mahal. Untuk menutupi kebutuhan pemilu, kandidat pejabat publik seperti kepala daerah kerap menerima bantuan dari pengusaha.• Kedua, KPK perlu mendalami dugaan keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya.• Kasus Nurdin juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan, pada Minggu dini hari, 28 Februari 2021. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR provinsi Sulawesi Selatan dan Agung Sucipto yang merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba.

8c733acc-984a-42da-92e0-9d4f135fe0af-1614507138783.jpg

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan, pada Minggu dini hari, 28 Februari 2021. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR provinsi Sulawesi Selatan dan Agung Sucipto yang merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba.

ICW: KPK Mesti Telusuri Proyek-Proyek Infrastruktur Terkait Nurdin Abdullah

Apa yang penting:Propam Polri akan melarang setiap anggota kepolisian pergi ke tempat hiburan dan mengkonsumsi minuman keras (miras). Larangan itu diterapkan setelah Bripka CS, anggota Polsek Kalideres, Jakarta Barat, menewaskan tiga orang di kafe di Cengkareng dalam kondisi mabuk. Selain itu, pemberian senjata api ke personel juga akan diperketat.Pernyataan Polri:• Dilansir dari Deutsche Welle, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono memastikan akan menindak polisi yang memasuki tempat hiburan dan melakukan beberapa kegiatan di tempat tersebut.• “Ada mekanisme pengawasan internal Polri, yaitu melalui Inspektorat dan Propam. Jika ada perilaku anggota yang melanggar ketentuan, Propam akan melakukan tindakan terhadap anggota yang melanggar,” kata Rusdi kepada Deutsche Welle, pada Jumat, 26 Februari 2021.• Rusdi mengatakan pihaknya juga meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika melihat polisi yang masuk ke tempat hiburan. Dari laporan itu, pihaknya akan memeriksa langsung ke lapangan.• Sebelumnya, pelarangan polisi masuk tempat hiburan itu disampaikan oleh Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Tidak hanya itu, Propam Polri juga akan menertibkan polisi yang minum minuman keras serta menyalahgunakan narkoba.• “Selanjutnya, Propam Polri akan melakukan penertiban terhadap larangan anggota Polri untuk memasuki tempat hiburan dan meminum minuman keras, termasuk penyalahgunaan narkoba,” ujar Sambo melalui keterangan tertulis, pada Kamis, 25 Februari 2021.• Propam Polri juga bakal melakukan pengecekan kembali prosedur pemegang senjata api di seluruh jajaran dan wilayah, baik tes psikologi, latihan menembak, dan catatan perilaku anggota Polri.Surat Telegram Kapolri:• Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Surat Telegram (ST) Kapolri usai prajurit TNI beserta 3 orang lainnya ditembak Bripka CS, yang merupakan anggota Polsek Kalideres Jakarta Barat. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan keberadaan ST itu dengan harapan tidak terjadi lagi kejadian serupa.• Surat Telegram Kapolri itu bernomor ST/396/II/HUK.7.1./2021. ST tersebut ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri.• Dalam telegram itu, Kapolri Sigit meminta agar Bripka CS dipecat secara tidak hormat. Terlebih, proses pidana juga harus berjalan terhadap Bripka CS.• Selanjutnya, Sigit meminta sinergitas antara TNI-Polri terus ditingkatkan. Banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari berolahraga bersama hingga melakukan giat sosial.• Lebih lanjut, Sigit menginstruksikan agar proses penggunaan senjata api bagi anggota Polri diperketat. Hanya polisi yang tidak bermasalah dan memenuhi syarat saja yang boleh menggunakan senpi.

Buntut insiden penembakan oleh Bripka CS yang menewaskan tiga orang di sebuah kafe di Cengkareng, Polri bakal melarang anggotanya pergi ke tempat hiburan dan minum miras.

61043e82-322d-497b-9d5d-a281c7b84baf-1614502114731.jpg

Buntut insiden penembakan oleh Bripka CS yang menewaskan tiga orang di sebuah kafe di Cengkareng, Polri bakal melarang anggotanya pergi ke tempat hiburan dan minum miras.