HALUAN.CO – Proyek ambisius penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang dijalankan Kementerian Kebudayaan mendapat sorotan tajam dari Profesor Harry Truman Simanjuntak. Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ini memutuskan keluar dari tim karena menilai terdapat lima kejanggalan penting yang mencederai prinsip keilmuan.
Harry yang awalnya bersemangat terlibat karena melihat pentingnya pembaruan data prasejarah, berubah pikiran setelah melihat proses penyusunan yang dinilainya tidak sesuai dengan prosedur akademik.
“Tapi, diskusi dan diskusi berlanjut-berlanjut, begitu saya melihat banyak kejanggalan. Setidaknya saya mencatat ada lima kejanggalan,” ungkapnya dalam forum daring (18/6/2025).
Kejanggalan pertama yang ia temukan adalah tenggat waktu penulisan yang terlampau singkat. Penulisan ditarget selesai dalam waktu kurang dari setahun, padahal, pengalaman sebelumnya menunjukkan proses ini butuh bertahun-tahun.
“Sepuluh tahun paling tidak prosesnya hingga menghasilkan sebuah buku. Saya waktu iu menyatakan, kok bisa secepat itu? Saya bilang, apakah mungkin?,” kata Truman.
Selanjutnya, ia menyoroti proses penyusunan konsep yang tidak berasal dari forum ilmiah seperti seminar. Sebaliknya, konsep utama ditentukan oleh arahan dari pihak penguasa.
“Janganlah menyusun konsepsi itu di bawah arahan penguasa. Ketika kita mau menyusun sebuah buku, apalagi ini buku kebangsaan, apalagi ini buku berseri, mestinya didahului oleh semacam seminar-seminar,” tegasnya.
Kejanggalan ketiga menyangkut outline jilid buku yang menurutnya seharusnya disusun oleh pakar sesuai bidang, bukan dipaksakan dari luar keilmuan sejarah.
“Jadi, tiba-tiba ketika mau membahas outline 10 jilid itu, ya kita sudah disodorkan outline itu. Itu sebuah keanehan. Mestinya yang menyusun outline itu orang-orang yang ahli di bidang itu,” bebernya.
Perubahan istilah dari “prasejarah” ke “sejarah awal” menjadi kejanggalan keempat. Istilah prasejarah yang telah dipakai ratusan tahun secara internasional, menurut Truman, seharusnya tidak diubah tanpa alasan jelas.
“Sekarang di 2025, mereka menggantikan menjadi sejarah awal Nusantara. Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi sebetulnya dalam proses penyusunan ini hingga mengubah terminologi itu,” jelasnya.
Terakhir, ia menolak pendekatan Indonesia-sentris yang digunakan karena dinilai lebih menekankan glorifikasi ketimbang obyektivitas.
“Pak, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, kita harus bicara objektivitas, rasionalitas. Kalau salah, katakanlah salah. Kalau benar, katakanlah benar,” ucapnya.
Program ini dirancang pemerintah untuk membentuk narasi sejarah yang relevan dengan generasi muda dan bebas dari bias kolonial. Namun, kritik dari para akademisi menunjukkan bahwa proyek ini masih menuai kontroversi dari segi metodologi dan pendekatan ilmiahnya.