Pejabat Ukraina Dituding Korupsi Saat Negara Dihantam Perang

Husni Rachma
2 Min Read
The President of Ukraine Volodymyr Zelensky attends a joint press conference with Lithuanian President (unseen) after talks at the presidential palace in Vilnius, Lithuania, on November 27, 2019. (Photo by Petras Malukas / AFP) (Photo by PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images)

HALUAN.CO – Ketika Ukraina masih berada dalam kondisi darurat akibat perang, beberapa pejabat tingkat tinggi justru terjerat kasus dugaan korupsi terkait pengadaan peralatan militer, termasuk drone dan perangkat pengacau sinyal.

Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kantor Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAP) mengumumkan pada Sabtu (2/8/2025) bahwa empat orang telah ditangkap dalam penyelidikan tersebut.

Mereka terdiri dari seorang anggota parlemen aktif, dua pejabat daerah, dan sejumlah anggota Garda Nasional. Namun begitu, identitas mereka belum diungkapkan kepada publik.

“Inti dari skema ini adalah penandatanganan kontrak pemerintah dengan perusahaan pemasok pada harga yang telah dinaikkan secara sengaja,” demikian pernyataan NABU dan SAP.

Presiden Volodymyr Zelenskyy mengecam keras praktik korupsi tersebut dalam unggahan di Telegram.

“Tidak ada toleransi terhadap korupsi. Kerja sama tim yang jelas untuk mengungkap korupsi harus dilakukan, dan pada akhirnya hukuman yang adil harus ditegakkan,” tulisnya, dikutip dari Politico.

Menurut penyelidikan, para pelaku diduga menerima imbalan sebesar 30 persen dari nilai kontrak. Kementerian Dalam Negeri Ukraina pun telah menangguhkan sementara anggota Garda Nasional yang terlibat, sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut.

Berita Lainnya  China Gentar! Taiwan Dapat Bantuan Puluhan Tank dari AS!

Perkuat lembaga antikorupsi

Kasus ini mencuat hanya beberapa hari setelah parlemen Ukraina menyetujui undang-undang baru yang mengembalikan otonomi penuh kepada lembaga antikorupsi negara.

Sebelumnya, Zelenskyy sempat mendorong agar NABU dan SAP berada di bawah wewenang Jaksa Agung, karena dianggap kurang efektif dan rawan disusupi pihak asing. Namun demikian, langkah ini menuai kecaman luas dan memicu demonstrasi yang menjadi aksi protes publik besar pertama sejak invasi Rusia tahun 2022.

Menanggapi penolakan masyarakat, Zelenskyy menarik kembali rencananya dan menyetujui penguatan independensi lembaga tersebut.

“Penting agar lembaga antikorupsi beroperasi secara independen, dan undang-undang yang disahkan pada Kamis menjamin mereka semua alat yang diperlukan untuk benar-benar memerangi korupsi,” jelasnya.

Berita Lainnya  China Murka! Kapal Perang Jepang-Selandia Baru Lewat Selat Taiwan!

Ia juga memberikan apresiasi terhadap tindakan cepat NABU dan SAP,
“Saya berterima kasih kepada lembaga antikorupsi atas kerja mereka,” kata Zelenskyy.

Tindakan ini disambut baik oleh negara-negara mitra Ukraina, khususnya Uni Eropa, yang sebelumnya mengingatkan bahwa upaya untuk melemahkan lembaga antikorupsi bisa merusak prospek keanggotaan Ukraina di UE.

Share This Article
Leave a Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *