HALUAN.CO – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk mendorong implementasi Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia.
Sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia, CPO memiliki peran strategis dalam mendorong perdagangan dan ekonomi Indonesia. Demikian digarisbawahi Wamendag Jerry dalam Forum Literasi Bursa CPO Indonesia yang digelar di Yama Resort Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara kemarin, Selasa, 12 Desember 2023.
“Forum Literasi Bursa CPO Indonesia ini digelar sebagai rangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk pelaku usaha dalam bertransaksi di Bursa CPO Indonesia. CPO merupakan komoditas yang sangat strategis dalam mendorong perdagangan dan ekonomi Indonesia. Untuk itu, para pelaku usaha CPO harus dapat berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia. Ini adalah momentum yang baik untuk penguatan CPO kita,” tegas Wamendag Jerry.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO pada Oktober 2023 mencapai USD 1,89 miliar. Angka tersebut meningkat 2,59 persen dibandingkan pada September 2023 yang hanya sebesar USD 1,84 miliar.
Di samping itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO pada September 2023 tercatat sebesar 4,14 juta ton atau naik 7,5 persen dibandingkan Agustus 2023 sebesar 3,85 juta ton.
Wamendag Jerry mengungkapkan, nilai ekonomi dan perdagangan CPO perlu terus ditingkatkan. Dalam upaya penguatan kinerja perdagangan CPO tersebut, Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai terobosan dan transformasi dalam perbaikan tata kelola perdagangan CPO.
Kementerian Perdagangan melalui Bappebti telah melakukan pembentukan Bursa CPO Indonesia yang diresmikan Menteri Perdagangan pada 13 Oktober 2023.
Wamendag Jerry menambahkan, pembentukan Bursa CPO Indonesia tersebut merupakan wujud konkrit dari Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka.
Kebijakan tersebut mengatur perdagangan CPO di pasar fisik untuk transaksi lokal dan bersifat sukarela.
“Tujuan pendirian Bursa CPO Indonesia adalah untuk membentuk harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel serta real time dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli. Harga CPO diharapkan dapat terbentuk dan menjadi acuan pelaku pasar CPO ke depan melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia. Selain itu, perdagangan CPO di Bursa Berjangka Indonesia juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi industri atau pabrik kelapa sawit untuk bertransaksi dengan harga yang kompetitif,” ungkap Wamendag Jerry.
Wamendag Jerry menyatakan, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti juga telah menunjuk dan memberikan persetujuan kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sebagai Bursa CPO Indonesia yang memfasilitasi perdagangan CPO. Kolaborasi antara Bursa CPO Indonesia dengan pemerintah serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) diharapkan akan terus berjalan.
Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memperkuat literasi dan edukasi Bursa CPO Indonesia kepada masyarakat serta pelaku usaha ke daerah-daerah sehingga tercipta likuiditas transaksi di Bursa.
“Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendukung penguatan perdagangan CPO ke depannya dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi market influencer di pasar global. Meskipun Bursa CPO Indonesia adalah hal baru, kami optimistis para pelaku usaha CPO di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara mampu memberikan kontribusi dalam implementasi transaksi CPO di Bursa Indonesia,” tegas Wamendag Jerry.
Dalam rangkaian forum literasi ini juga dilakukan pemaparan gambaran umum terkait Bursa CPO Indonesia dari Sekretaris Bappebti yang diwakili Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya Danny Agus Setianto.
Adapun penjelasan teknis terkait transaksi perdagangan di Bursa CPO lebih rinci dijelaskan oleh Wakil Presiden Bidang Penelitian dan Pengembangan BKDI Isa Abiyasa Djohari.
Danny menjelaskan, harga acuan CPO ke depan diharapkan dapat mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Selain itu, perbaikan penetapan harga biodiesel yang lebih akurat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang lebih jelas, serta optimalisasi penerimaan negara dari sisi perpajakan.
Sementara itu, Isa mengungkapkan, untuk dapat melakukan transaksi di Bursa CPO, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota bursa dan bursa akan melakukan proses Know Your Customer (KYC).
“Pembentukan harga acuan CPO akan lebih cepat dan mudah jika banyak pemain yang masuk sehingga transaksi di bursa akan lebih likuid. Hampir tidak ada efek negatif dari
transaksi di bursa apabila pembeli dan penjual memahami mekanisme transaksi dengan baik,” tutur Isa.
Secara terpisah, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menerangkan, Bappebti telah mengadakan berbagai kegiatan dialog dan edukasi terkait implementasi Bursa CPO dalam kurun waktu dua bulan terakhir.
Kegiatan dialog dan edukasi tersebut berkolaborasi dengan KADIN dan BKDI, termasuk pada 14 Desember mendatang di Jakarta. Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Perdagangan untuk melakukan literasi dan edukasi yang masif terkait implementasi Bursa CPO Indonesia.
Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Daniel Mewengkang, Wakil Ketua KADIN Provinsi Sulawesi Utara Wong Kwe Chen dan Invanry Matu, perwakilan KADIN Kota Manado David Kalalo. Forum literasi ini juga dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari para pelaku usaha, anggota asosiasi kewirausahaan, dan beberapa media.
Wamendag Jerry menjelaskan, saat ini, pemerintah fokus untuk menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa poin penting untuk mencapai target 2045 tersebut adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas SDM yang lebih baik, peningkatan ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, serta peningkatan pemerataan kesejahteraan yang adil di semua bidang pembangunan.
Untuk mendukung itu, Kementerian Perdagangan berperan dalam penguatan perekonomian Indonesia melalui penguatan sektor perdagangan.
Wamendag Jerry juga mengutarakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2023 mencapai 4,94 persen (YoY). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.
Selain itu, Wamendag Jerry menambahkan, angka inflasi Indonesia pada November 2023 juga terjaga pada 2,86 persen (YoY). Angka tersebut relatif rendah jika dibandingkan sejumlah negara Group of Twenty (G20) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Untuk itu, jelang Natal dan Tahun Baru ini, pemerintah perlu tetap memantau dan menjaga harga serta pasokan, khususnya komoditas pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beras, cabai, minyak goreng, gandum, dan sebagainya.
Kemudian, neraca perdagangan Indonesia juga surplus 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus tersebut mencapai USD 31,22 miliar sepanjang periode Januari–Oktober 2023 dan tercatat USD 3,48 miliar pada Oktober 2023.
“Capaian surplus tersebut tentunya berkat kerja keras semua pihak. Tidak hanya Kementerian Perdagangan, tapi juga kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah daerah dan anggota asosiasi, serta pelaku usaha juga menjadi kunci dalam mendorong pencapaian surplus tersebut. Tidak terkecuali, Sulawesi Utara,” jelas Wamendag Jerry.***
