Jakarta – Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan menteri Israel yang dianggap “berperilaku ekstremis” dan menolak gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap perilaku Israel yang menentang upaya gencatan senjata.
Pernyataan tersebut diutarakan Borrell sebagai kritik keras terhadap komentar terbaru dari pejabat ekstrem sayap kanan Israel, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir menyerukan penghentian pasokan bahan bakar dan bantuan ke Jalur Gaza. Selain Ben-Gvir, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga menganggap bahwa membuat anak-anak di Jalur Gaza kelaparan merupakan tindakan yang “dibenarkan dan bermoral.”
Upaya gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih terus berlangsung meski situasi semakin rumit, terutama setelah Tel Aviv diduga kuat melancarkan serangan ke Iran dan membunuh pemimpin politik sekaligus ketua delegasi negosiasi Hamas, Ismail Haniyeh, baru-baru ini. Meski begitu, Hamas telah mengungkapkan niat untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata dengan Israel.
Hamas meminta kepada mediator Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar pada Minggu (11/8) untuk menyediakan rencana gencatan senjata sesuai usulan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, ketimbang menggelar acara negosiasi lagi. Pekan lalu, para mediator meminta Israel dan Hamas untuk bertemu pada 15 Agustus di Kairo atau Doha guna finalisasi perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera.
Israel menyatakan akan mengirim perwakilannya ke pertemuan tersebut. Langkah ini menunjukkan adanya upaya dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
