Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, pada Selasa (13/8), Jokowi menekankan pentingnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Jokowi menyoroti rendahnya realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, sementara di tingkat provinsi sebesar 41 persen. Ia mengingatkan bahwa semakin cepat realisasi APBD, semakin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.
Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing. Menurut Jokowi, stabilitas harga sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan inflasi yang dapat merugikan perekonomian.
Di sisi lain, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota atas kinerja mereka dalam menjaga inflasi nasional pada level yang sangat baik. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa percepatan realisasi APBD akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dengan realisasi anggaran yang cepat, perputaran uang di masyarakat akan meningkat, sehingga daya beli masyarakat pun akan terjaga. Hal ini, menurut Jokowi, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Jokowi meminta kepala daerah untuk lebih proaktif dalam merealisasikan anggaran dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
