Jakarta – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, kembali menjadi sorotan publik setelah insiden yang melibatkan anggota Paskibraka Nasional 2024. Seorang anggota perempuan beragama Islam yang awalnya mengenakan hijab, diminta untuk melepas jilbabnya saat prosesi pengukuhan pada Selasa (13/8) lalu. Kejadian ini memicu kritik tajam dari berbagai ormas keagamaan Islam dan warganet.
BPIP, sebagai penanggung jawab Paskibraka Nasional, dihujani kritik habis-habisan akibat polemik ini. Yudian mengakui bahwa ada aturan yang mengharuskan anggota Paskibraka perempuan untuk melepas jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera Merah Putih pada upacara kenegaraan.
Ini bukan kali pertama BPIP di bawah kepemimpinan Yudian menuai kritik keras dari publik. Yudian, yang dikenal sebagai sosok kontroversial, pernah membuat berbagai keputusan dan pernyataan yang memicu reaksi keras dari masyarakat. Saat menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian pernah melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya pada medio 2018.
Aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan pada Februari 2018. Kebijakan ini mendapat protes dari banyak pihak. Yudian menjelaskan bahwa kampus UIN telah membentuk tim konseling atau pendampingan bagi mahasiswi yang menggunakan cadar, yang akan dibina dalam tujuh tahapan. Setelah banyak protes dan kritik, pihak kampus akhirnya mencabut larangan penggunaan cadar pada 10 Maret 2018.
Pada Februari 2020, Yudian Wahyudi kembali memicu kontroversi dengan pernyataannya yang membenturkan agama dengan Pancasila, tak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP. Ia menyatakan bahwa ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memicu kritik dari masyarakat dan perbincangan di Twitter, dengan netizen mempopulerkan tagar #BubarkanBPIP.
Sejumlah organisasi, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), hingga sejumlah politikus, mempertanyakan pernyataan tersebut. Politikus PKS, Hidayat Nur Wahid, menganggap pernyataan Ketua BPIP radikal dan historis, mengingat Bung Karno dan Presiden Suharto tidak menjadikan agama musuh Pancasila. Akibat kejadian ini, Yudian memilih untuk berhenti menyampaikan pernyataan kepada media massa selama kurang lebih setahun dan menunjuk juru bicara sebagai gantinya.
BPIP di bawah kepemimpinan Yudian juga sempat mengadakan lomba penulisan artikel dengan tema ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’ pada Agustus 2021. Lomba ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, mengatakan bahwa pilihan tema tersebut menyesuaikan dengan konteks Hari Santri dan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi cinta tanah air.
Lomba ini juga memicu polemik dari berbagai kalangan. Kritik keras disampaikan oleh ulama asal Sumatera Barat, Anwar Abbas, yang menyarankan agar BPIP dibubarkan. Ia menilai lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.
Yudian juga sempat berencana menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyosialisasikan Pancasila kepada generasi muda. Platform yang akan digunakan termasuk YouTube, Blog, hingga TikTok pada medio awal 2020. Banyak pihak mencibir rencana tersebut, namun Yudian menjelaskan bahwa langkah itu diambil untuk menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin BPIP fokus kepada generasi milenial.
