Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis akan dimasukkan ke dalam pos pendidikan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, kas negara untuk pendidikan telah ditetapkan sebesar Rp 722,6 triliun.
Jumlah anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Beberapa program yang akan dibiayai antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan pendidikan anak usia dini, serta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program prioritas yang diusung oleh Prabowo Subianto ini telah dimasukkan dalam RAPBN 2025. Program makan bergizi gratis ini akan dirinci lebih lanjut oleh tim yang saat ini terus menyempurnakan rencana tersebut. Meski sudah ditetapkan, Sri Mulyani belum bersedia mengungkapkan rincian pengelolaannya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa seluruh pendanaan program telah ditetapkan bersama dengan presiden dan para menteri, dan akan disahkan pada bulan September mendatang. Namun, nantinya presiden terpilih beserta kabinet barunya yang akan menentukan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Hal ini akan menentukan apakah ada DIPA yang akan dipindahkan dari belanja pusat atau non kementerian lembaga ke pos tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang ditemui usai konferensi pers, menyatakan bahwa badan yang akan mengelola program makan bergizi sedang dalam proses pembentukan. Namun, Airlangga belum bisa memastikan kapan lembaga tersebut akan disahkan.
Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mulai menguji coba program makan bergizi gratis ini. Program ini bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang cerdas sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui pengadaan bahan makanan bergizi.
