Jakarta – Kader PDIP, Yasonna Laoly, mengonfirmasi bahwa dirinya akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) oleh Presiden Joko Widodo dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang berlangsung pada Senin (19/8) ini.
Supratman, anggota DPR periode 2019-2024, baru saja digantikan oleh Wihadi Wiyanto, koleganya dari Partai Gerindra, dari posisi Ketua Badan Legislasi DPR pada 6 Agustus lalu. Pergantian ini menandai perubahan signifikan dalam struktur legislatif.
Selain Yasonna, sumber yang sama juga mengonfirmasi bahwa Arifin Tasrif, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Pergantian ini diharapkan membawa angin segar dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia.
Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, akan mengisi posisi Menteri Investasi/BKPM yang ditinggalkan oleh Bahlil. Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat investasi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Posisi Arief Prasetyo Hadi akan diisi oleh Rahmat Pambudy sebagai Kepala Badan Pangan. Pergantian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Pangan dalam memastikan ketahanan pangan nasional.
Presiden Joko Widodo juga akan menunjuk Dadan Hindayana untuk mengisi posisi di Badan Gizi, sebuah lembaga baru yang dibentuk untuk menangani isu-isu gizi di Indonesia. Pembentukan lembaga ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Jokowi terakhir kali mengganti susunan kabinetnya pada 18 Juli lalu. Saat itu, Jokowi merombak satu wakil menteri dan menambah dua posisi wakil menteri. Sudaryono diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas A. M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Reshuffle kabinet ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, baik di bidang hukum, energi, investasi, pangan, maupun kesehatan. Dengan penunjukan pejabat baru yang kompeten, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam menjalankan program-program pemerintah.
