Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai tahun 2025. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp244,198 miliar, yang diproyeksikan tumbuh sebesar 5,9 persen.
Optimalisasi penerimaan cukai ini akan menjadi salah satu fokus utama pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subinato. Pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi cukai yang terbatas pada MBDK sebagai langkah awal.
Pengenaan cukai terhadap MBDK memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mengendalikan konsumsi gula dan pemanis yang berlebihan di masyarakat. Kedua, untuk mendorong industri minuman berpemanis agar melakukan reformulasi produk mereka menjadi produk yang lebih rendah gula.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa rencana pengenaan cukai ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR. Menurut Febrio, pengenaan cukai pada MBDK dilakukan untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis yang jika dikonsumsi berlebihan dapat menjadi sumber berbagai penyakit.
Pengenaan cukai pada MBDK diharapkan dapat memberikan dampak positif baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari sisi kesehatan, pengendalian konsumsi gula yang berlebihan dapat mengurangi risiko penyakit seperti diabetes dan obesitas. Dari sisi ekonomi, penerimaan cukai yang meningkat dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kesehatan masyarakat.
Industri minuman berpemanis diharapkan dapat merespons kebijakan ini dengan melakukan reformulasi produk mereka. Produk-produk dengan kandungan gula yang lebih rendah diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih sehat bagi konsumen.
