Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya menekan dan mengendalikan kenaikan harga pangan di Indonesia melalui dua strategi utama. Hal ini disampaikan dalam Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023, yang juga dikenal sebagai RUU P2 APBN.
Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, menekankan pentingnya sinergi antarstakeholder dalam upaya pengendalian harga pangan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan koordinasi yang efektif.
Menurut Ani, laju inflasi Indonesia sepanjang tahun 2023 berhasil dijaga pada angka 2,6 persen secara tahunan. Angka ini diklaim lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,5 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
RUU P2 APBN 2023 akan kembali dibahas dalam Sidang Paripurna bulan depan. Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, yang memimpin sidang tersebut, menyatakan bahwa pengambilan keputusan terkait RUU ini akan dilakukan pada 3 September 2024.
