Jakarta – Sejumlah mantan aktivis 98 dan para akademisi terkenal melakukan aksi protes di depan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak pengesahan RUU Pilkada. Aksi ini berlangsung pada Kamis (22/8/2024) dan dimulai sekitar pukul 10.15 WIB.
Beberapa tokoh yang hadir dalam aksi tersebut antara lain Ray Rangkuti, Tunggal Pawestri, Sulistiowati Irianto, Ikrar Nusa Bakti, dan Yunarto Wijaya. Mereka membawa berbagai atribut, termasuk spanduk bertuliskan ‘Indonesia Darurat Konstitusi dan Demokrasi’. Pintu depan MK dijaga ketat oleh pihak kepolisian untuk mengamankan situasi.
Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi UU Pilkada ke rapat paripurna pada hari ini. Revisi tersebut dikebut dalam waktu sehari sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Ada beberapa perubahan pasal dalam UU Pilkada yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah kesepakatan Baleg DPR bahwa usia calon kepala daerah akan dihitung saat pelantikan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung terhadap PKPU, bukan saat penetapan seperti yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terhadap gugatan UU Pilkada.
Selain itu, Baleg DPR juga sepakat untuk membedakan syarat minimal bagi partai politik untuk mengusung calon kepala daerah. Perbedaan ini terletak pada partai yang memiliki kursi di DPRD dan partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal tersebut berbeda dengan putusan MK yang menyamaratakan perhitungan suara partai tanpa melihat ada tidaknya kursi di DPRD.
Penolakan terhadap revisi UU Pilkada ini tidak hanya datang dari eks aktivis 98 dan para guru besar, tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat yang merasa bahwa perubahan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
