Jakarta – Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, mengkritik kebijakan utang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengalami peningkatan signifikan, namun pertumbuhan ekonomi tetap stagnan di angka 5 persen.
Menurut Faisal, kondisi ini terjadi karena proses pengelolaan utang yang tidak tepat. Hal ini tercermin dari tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) saat ini. ICOR adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi biaya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai ICOR, semakin tidak efisien investasi di suatu negara.
Faisal menjelaskan bahwa sejak era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ICOR Indonesia berada di kisaran 4 hingga 4,6. Namun, di era Jokowi, ICOR meningkat tajam, mencapai 6,5 pada periode pertama dan 7 pada periode kedua.
Ia juga membandingkan dengan era Orde Baru di mana utang juga membengkak, tetapi pertumbuhan ekonomi ikut terdongkrak. Menurutnya, hal ini terjadi karena Presiden Soeharto saat itu mewajibkan seluruh utang digunakan untuk pembangunan.
Sementara itu, Jokowi akan meneruskan utang lebih dari Rp8.000 triliun kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN kita mencatat, per semester I 2024 saja, utang pemerintah sudah sebanyak Rp8.444,87 triliun. Jumlah ini setara dengan 39,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Warisan utang Jokowi kepada Prabowo ini jauh lebih besar dibandingkan yang diwariskan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Jokowi. Pada 2014, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.609 triliun.
Gunung utang bernilai lebih dari Rp8.000 triliun yang bakal diwariskan Jokowi kepada Prabowo ini akan mulai terasa di tahun pertama pemerintahan pensiunan jenderal TNI tersebut. Prabowo akan langsung dihadapkan dengan pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada 2025. Rinciannya, Rp705,5 triliun berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun lainnya berupa pinjaman.
Utang tersebut belum termasuk bunganya, yang pada 2025 diperkirakan mencapai Rp552,85 triliun. Jika dijumlah, utang jatuh tempo dan bunga yang harus dibayar Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden yakni sebesar Rp1.353,1 triliun.
