Jakarta – Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kerusakan halte yang terjadi saat demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada. Menurutnya, kerusakan fasilitas umum seperti halte merupakan risiko yang tak terhindarkan dari aksi massa.
Heru Budi Hartono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera mengambil langkah untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat demonstrasi yang terjadi di sekitar gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (22/8).
Sebelumnya, massa aksi merusak dan membakar sebuah halte yang berada di sekitar Gedung MPR/DPR, Senayan. Insiden ini terjadi kemarin dan menjadi salah satu bentuk protes massa terhadap pengesahan RUU Pilkada.
Halte-halte di sekitar Gedung MPR/DPR menjadi sasaran amarah massa yang menolak pengesahan RUU Pilkada oleh wakil rakyat. Peristiwa ini terjadi ketika aparat keamanan berusaha memukul mundur massa hingga ke Jalan Gerbang Pemuda.
Polisi berusaha keras untuk memadamkan api yang membakar halte tersebut. Barikade polisi, dibantu dengan mobil water cannon, terus mendorong massa hingga ke Jalan Asia Afrika untuk mengendalikan situasi.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat demonstrasi ini. Heru Budi Hartono menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di ibu kota, serta memastikan bahwa fasilitas umum dapat kembali berfungsi dengan baik untuk melayani masyarakat.
